KH Miftachul Akhyar Tegaskan Penguatan Supremasi Syuriah di Pleno PBNU

 KH Miftachul Akhyar Tegaskan Penguatan Supremasi Syuriah di Pleno PBNU

Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar (foto: Okezone)

 Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Miftachul Akhyar secara resmi membuka Rapat Pleno PBNU di Hotel Sultan, Jakarta, pada Selasa (9/12/2025) malam.

Setelah acara pembukaan, beliau menyerahkan kepemimpinan sidang kepada Rais Syuriyah PBNU, Prof Muhammad Nuh.

“Periode ini menjadi tekad bersama untuk menguatkan supremasi syuriyah,” katanya saat pembukaan pleno. “Maka kesempatan ini digunakan untuk memastikan supremasi syuriyah betul-betul terjaga dan terus menguat.”

Kiai Miftachul kembali menegaskan, bahwa struktur syuriyah merupakan pemilik otoritas dalam tubuh NU. Karena itu, penguatan supremasi syuriyah perlu semakin dipertegas dalam forum pleno tersebut.

“Jadi, penguatan dan penjagaan supremasi syuriyah merupakan sesuatu yang tidak bisa kita abaikan begitu saja, meskipun masih ada keberatan-keberatan dari sebagian penikmat tanfidziyah,” jelasnya.

Sawah Akibat Bencana Direhabilitasi dan Utang Dihapus, Prabowo: Petani Jangan Khawatir

Sawah Akibat Bencana Direhabilitasi dan Utang Dihapus, Prabowo: Petani Jangan Khawatir

Sawah Akibat Bencana Direhabilitasi dan Utang Dihapus, Prabowo: Petani Jangan Khawatir

Seluruh lahan pertanian yang rusak akibat banjir besar di Aceh akan mendapatkan penanganan dan rehabilitasi dari pemerintah. Diketahui, banjir dan longsor di Aceh menyebabkan ratusan orang jadi korban. 

Demikian disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat meninjau langsung pembangunan Jembatan Bailey di Teupin Mane, salah satu titik krusial yang menjadi penghubung akses menuju Bener Meriah dan Takengon, Minggu (7/12/2025).

Prabowo menegaskan bahwa petani tidak perlu merasa cemas atas kerusakan yang dialami sawah maupun irigasi. Ia menekankan bahwa bencana kali ini termasuk kategori keadaan memaksa (force majeure).

“Sawah-sawah yang rusak akan kita rehabilitasi dan sudah dilaporkan ke saya, petani-petani nggak usah khawatir,” ujar Presiden.

“Kalau sawahnya rusak, kita bantu perbaiki juga. Sementara belum sepenuhnya (diperbaiki), pangan akan kita kirimkan, cadangan kita cukup banyak,”lanjutnya.

Prabowo juga menegaskan bahwa utang-utang petani, khususnya KUR yang terdampak bencana, akan mendapat kebijakan penghapusan atau relaksasi, karena bencana ini masuk kategori keadaan memaksa (force majeure).

Dalam kesempatan yang sama, Prabowo mengatakan, berbagai instansi bekerja bahu-membahu mempercepat pemulihan, mulai dari TNI, Polri, pemerintah daerah, hingga para pekerja lokal. Ia menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang terus bekerja tanpa henti di lapangan.

“Saya lihat kondisi kerja semua instansi baik, bahu membahu bersama rakyat, bersama pemerintah daerah, polisi, tentara semua bekerja,” kata Prabowo.

Jp500 Login

Taiwan: Beijing Gelar Operasi Militer, Kerahkan Kapal Perang ke Laut Cina Selatan

Taiwan: Beijing Gelar Operasi Militer, Kerahkan Kapal Perang ke Laut Cina Selatan

Ilustrasi. (Foto: X)

Taiwan menyatakan bahwa China mengerahkan kapal perang untuk “operasi militer” yang membentang ratusan kilometer dari Laut Kuning hingga Laut Cina Selatan, yang menimbulkan “ancaman” bagi kawasan tersebut.

Beijing, yang menganggap Taiwan sebagai wilayahnya sendiri, tidak membenarkan maupun membantah manuver tersebut.

Kementerian Pertahanan Taiwan dan badan keamanan lainnya memantau aktivitas China dan memiliki “pemahaman penuh atas situasi tersebut”, ujar juru bicara Kantor Kepresidenan, Karen Kuo, kepada wartawan pada Jumat, (5/12/2025).

Ia tidak menyebutkan berapa banyak kapal China yang terlibat dalam pengerahan tersebut, tetapi sebuah sumber keamanan mengatakan jumlahnya “signifikan”. Sumber tersebut berbicara dengan syarat anonim karena mereka tidak berwenang berbicara kepada media.

Operasi tersebut tidak terbatas pada Selat Taiwan, tetapi meluas dari Laut Kuning bagian selatan hingga Laut Cina Timur dan terus ke Laut Cina Selatan, bahkan hingga Pasifik Barat,” kata Kuo.

“Ini memang menimbulkan ancaman dan dampak bagi Indo-Pasifik dan seluruh kawasan,” ujarnya.

Sumut dan Aceh Masih Terus Dilakukan Modifikasi Cuaca, BNPB Ungkap Alasannya

Sumut dan Aceh Masih Terus Dilakukan Modifikasi Cuaca, BNPB Ungkap Alasannya

Banjir di Aceh

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) masih terus dilakukan di langit Sumatera Utara (Sumut) dan Aceh, usai terjadinya bencana banjir dan longsor.

“Untuk Sumut dan Aceh, OMC masih terus kita lakukan. Tujuannya tidak hanya untuk percepat operasi pembersihan jalur transportasi oleh tim darat,” kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, dalam jumpa pers virtual, Rabu (3/12/2025).

OMC, kata Abdul, juga untuk memastikan proses distribusi logistik via udara bisa terus dimaksimalkan untuk masyarakat, mengingat ada beberapa wilayah yang masih terus mengalami cuaca buruk.

“OMC sangat vital dan terus dilakukan hingga batas waktu sesuai kebutuhan tim darat dan distribusi logistik udara. OMC di Sumut sudah dilaksanakan 21 sorti dengan total 16 ton bahan semai,” ujarnya.

BNPB melaporkan korban meninggal dunia bencana di Sumatera mencapai 770 orang. Sedangkan 463 jiwa lainnya masih hilang dan terus dilakukan pencarian.

Korban Kebakaran Apartemen Hong Kong Bertambah Jadi 151, Penyelidikan Ungkap Fakta Baru

Korban Kebakaran Apartemen Hong Kong Bertambah Jadi 151, Penyelidikan Ungkap Fakta Baru

Apartemen Wang Fuk Court di Tai Po Hong Kong terbakar menewaskan setidaknya 151 orang.

Para pejabat Hong Kong mengatakan pada Senin (1/12/2025) bahwa penyelidikan mereka terhadap kebakaran kompleks apartemen Wang Fuk Court menemukan bahwa beberapa jaring yang menutupi perancah yang digunakan dalam renovasi tidak memenuhi standar. Kebakaran tersebut menewaskan setidaknya 151 orang dengan ratusan lainnya masih dinyatakan hilang.

Kebakaran pada Rabu (26/11/2025), yang membutuhkan waktu hingga Jumat (28/11/2025) untuk dipadamkan sepenuhnya, bermula dari jaring di tingkat bawah yang menutupi perancah bambu di sekitar salah satu gedung bertingkat tinggi di kompleks Wang Fuk Court.

Api kemudian menjalar ke dalam gedung ketika panel busa yang dipasang di atas jendela terbakar dan memecahkan kaca. Angin membawa api dari satu gedung ke gedung lain yang semuanya tertutup perancah dan jaring, hingga tujuh dari delapan gedung terbakar.

Waspada! Sisa Siklon Tropis Senyar Masih Mengintai

Waspada! Sisa Siklon Tropis Senyar Masih Mengintai

Pergerakan Siklon Tropis (Foto: BMKG)

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyampaikan pergerakan Siklon Tropis Senyar yang memicu terjadinya cuaca ekstrem. Bahkan, menimbulkan banjir dan longsor di Sumatera.

Hingga Sabtu (29/11/2025), pukul 07.00 WIB, terpantau TD Ex-Siklon Tropis Senyar, yakni merupakan fase pasca siklon tropis dari Siklon Tropis Senyar setelah mengalami penurunan intensitas dan punah.

“Saat ini, sistem terpantau berada di sekitar wilayah Laut Cina Selatan sebelah barat laut Tarempa, tepatnya di sekitar 4.4 derajat LU, 104 derajat BT dengan kecepatan maksimum mencapai 30 knot (55 Km/jam) dan tekanan udara minimun 1006 hPa,” tulis BMKG.

Namun, BMKG memprediksi, dalam 6-12 jam ke depan, TD Ex-Siklon Tropis Senyar akan kembali menguat dengan kecepatan angin mencapai sekitar 35 knot (kurang lebih 65 Km/jam) saat terus bergerak ke arah timur laut menuju Laut Cina Selatan di sekitar 5.3 derajat LU-106.6 derajat BT. Sehingga berpotensi meningkat menjadi siklon tropis kategori 1.

Kondisi tersebut terus bergerak dan dalam 24 jam ke depan, intensitas angin diperkirakan relatis stabil di 35 knot (kurang lebih 65 Km/jam). Kemudian, dalam 48-72 jam ke depan, sistem ini berpotensi melemah di sekitar 9.0 derajat LU-110.5 derajat BT karena mulai berinteraksi dengan Siklon Tropis Koto yang berada di dekat jalurnya.

“Secara keseluruhan, peluang TD Ex-Siklon Tropis Senyar untuk berkembang kembali menjadi siklon tropis dalam 24 jam ke depan berada pada kategori tinggi,” imbuhnya.

DPR Soroti Isu Pembabatan Kawasan Hutan Mangrove di Sultra

DPR Soroti Isu Pembabatan Kawasan Hutan Mangrove di Sultra

DPR Soroti Isu Pembabatan Kawasan Hutan Mangrove di Sultra (Ist)

Komisi IV DPR RI menyoroti isu pembabatan kawasan hutan mangrove seluas hampir 3 hektare di Kelurahan Andonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra).

1. Pembabatan Kawasan Hutan Mangrove

Isu ini berkembang lantaran pembabatan kawasan hutan mangrove di Kelurahan Andonohu, Kota Kendari, diduga untuk pembangunan rumah pribadi Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andi Sumangerukka.

“Kami menyayangkan jika isu pembabatan kawasan hutan mangrove benar adanya di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, apalagi digunakan untuk kepentingan pribadi. Mangrove bukan milik siapa pun, itu milik negara dan generasi mendatang,” kata anggota Komisi IV DPR, Rajiv, Kamis (27/11/2025).

Karena itu, kata dia, Komisi IV DPR RI akan meminta penjelasan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan terkait laporan detail status kawasan, perizinan, serta apakah benar terdapat aktivitas yang bertentangan dengan regulasi tata ruang dan konservasi pesisir.

“Kami di Komisi IV DPR RI akan minta klarifikasi resmi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan, terkait peta fungsi kawasan dan legalitas pemanfaatannya,” ujarnya.

Dia menyebut, selama ini banyak manipulasi terjadi di level teknis mulai dari pengaburan batas kawasan, penerbitan izin kehutanan yang tidak berbasis kajian lingkungan, hingga pengalihan fungsi lahan secara diam-diam.

Bawaslu Sebut Partai Perindo Jabar Siap Sambut Pemilu 2029

Bawaslu Sebut Partai Perindo Jabar Siap Sambut Pemilu 2029

Bawaslu Sebut Partai Perindo Jabar Siap Sambut Pemilu 2029 (Agus Warsudi)

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat menilai DPW Partai Perindo Jabar siap luar biasa menyongsong Pemilu 2029. Partai Perindo telah melakukan persiapan matang untuk menghadapi pesta demokrasi di Indonesia itu.

“Partai Perindo saya lihat kesiapannya sudah sangat luar biasa berkaitan dengan pendataan partai politik,” kata Koordinator Divisi Hukum dan Diklat Bawaslu Jabar, Usep Agus Jauhari di Kantor DPW Partai Perindo Jabar, Jalan Cipaganti, Kota Bandung, Selasa (25/11/2025).

Usep menjelaskan, DPW Partai Perindo Jabar telah melakukan konsolidasi dan siap secara struktur. “Walaupun tidak punya kursi di provinsi (DPRD Jabar), tetapi auranya luar biasa dalam menghadapi pemilu ke depan, khususnya Pemilu 2029,” ujar Usep.

Bawaslu Jabar, ia melanjutkan, mendatangi semua kantor partai politik. Salah satunya DPW Partai Perindo untuk memastikan pemutakhiran data partai politik berkelanjutan yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Jadi kami bersilaturahmi dalam rangka memastikan itu (pemutakhiran data partai politik berkelanjutan),” tuturnya.

Usep mengatakan, dalam kunjungan itu, Bawaslu Jabar menyampaikan problem yang terjadi pada Pemilu 2024 lalu yang harus sama-sama dibenahi.

Sebab pembenahan terhadap problem pemilu tak hanya tanggung jawab lembaga penyelenggara pemilu tetapi semua pihak, termasuk partai politik.

Freeport Indonesia Gagal Capai Target 2025 Imbas Tragedi Kebakaran Smelter dan Longsor

 Freeport Indonesia Gagal Capai Target 2025 Imbas Tragedi Kebakaran Smelter dan Longsor

Freeport Indonesia Gagal Capai Target 2025 Imbas Tragedi Kebakaran Smelter dan Longsor (Foto: Setkab)

 PT Freeport Indonesia (PTFI) menyampaikan bahwa kinerja produksi dan penjualan tahun 2025 dipastikan tidak mencapai target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB). Produksi tembaga diperkirakan hanya 70 persen, sedangkan emas 50 persen dari target.

Direktur Utama PTFI Tony Wenas menjelaskan bahwa dua insiden besar yang terjadi sepanjang 2025 menyebabkan turunnya kapasitas produksi, baik untuk tembaga maupun emas. Kedua insiden tersebut adalah kebakaran yang terjadi di smelter PTFI pad semester I 2025, dan longsornya tambang Grasberg Cave (GBC) pada 8 September.

Berdasarkan pemaparannya dalam RDP Bersama Komisi VI DPR RI, volume penjualan tembaga tahun 2025 diproyeksikan hanya mencapai 537 ribu ton, atau 70 persen dari target RKAB sebesar 770 ribu ton. Sementara penjualan emas diperkirakan berada pada angka 33 ton, hanya 50 persen dari target 67 ton.

Kebakaran yang terjadi di smelter PTFI pada awal tahun berdampak langsung pada inventori konsentrat di Timika. Akibatnya, operasi penambangan harus dikurangi hingga sekitar 40 persen dari kapasitas normal pada triwulan pertama,” kata Tony dalam RDP bersama Komisi VI DPR RI, Senin (24/11/2025).

Tony menambahkan, kinerja pada semester II juga kembali terganggu oleh kejadian luncuran material basah di area tambang Grasberg Block Cave (GBC) pada 8 September 2025. Insiden tersebut membuat perusahaan tidak mampu mengejar ketertinggalan produksi.

“Ini menyebabkan kami berhenti produksi di tambang bawah tanah, kami fokus pada pencarian ke 7 orang karyawan kami yang terperangkap, yang menyebabkan kami berhenti produksi itu hampir 50 hari. Pada 28 Oktober, baru kemudian atas diskusi dengan Kementerian ESDM, untuk mengoperasikan kembali tambang bawah tanah,” sambungnya.

Roy Suryo Cs Minta Gelar Perkara Khusus, Polda Metro: Hak Tersangka

Roy Suryo Cs Minta Gelar Perkara Khusus, Polda Metro: Hak Tersangka

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto/Foto: Dok IMG

 Polda Metro Jaya menanggapi keinginan Roy Suryo cs, tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang mengajukan permohonan gelar perkara khusus. Polisi menyebutkan hal tersebut merupakan hak tersangka.

“Gelar perkara khusus diajukan oleh tersangka kemarin sekitar tanggal 20 November dan itu merupakan hak dari tersangka dan diatur di dalam Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019. Dan ini mungkin nanti akan dilaksanakan gelar perkara khusus oleh penyidik,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto, Jumat (21/11/2025).

Budi menegaskan, pihaknya profesional dan independen dalam penanganan perkara dengan tersangka RS dkk.

“Dalam hal ini, kepolisian profesional dan independen dalam penanganan kasus tersangka RS dkk. Kita menangani perkara berdasarkan laporan polisi yang diterima oleh pihak kepolisian,” ujar dia.

Tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo, yaitu Roy Suryo dan Rismon Sianipar, mendatangi Polda Metro Jaya pada Kamis (20/11/2025). Kedatangan Roy Suryo dkk ini untuk mendesak Polda Metro Jaya melakukan gelar perkara khusus terkait kasus tudingan ijazah tersebut.