IPW: Proses Hukum Kasus Kerusuhan Demo Belum Lengkap, Aparat Pun Harus Diperiksa

IPW: Proses Hukum Kasus Kerusuhan Demo Belum Lengkap, Aparat Pun Harus Diperiksa

Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh

Ketua Indonesia Police Watch (IPW), Sugeng Teguh, menilai proses hukum terkait kasus kerusuhan dalam aksi demonstrasi pada akhir Agustus lalu belum berjalan secara lengkap. Ia menyebut, bukan hanya Delpedro Cs yang perlu diperiksa, tetapi juga aparat keamanan yang berada di lokasi kejadian.

Karena dia tidak beridentitas, ketika ada yang memicu akan terjadi kerusuhan. Akan ada rusuh. Ini ternyata benar, teori ini terjadi,” ujar Sugeng dalam program Rakyat Bersuara, Rabu (5/11/2025).

Sugeng menjelaskan, dalam teori sosiologis disebutkan bahwa massa dalam kerumunan cenderung kehilangan identitas individu. Akibatnya, mereka mudah terprovokasi hingga menimbulkan kerusuhan

Lebih lanjut, Sugeng mengungkapkan bahwa di antara kerumunan massa yang menyebabkan kerusuhan tersebut juga terdapat aparat keamanan dari institusi TNI yang tengah bertugas. Karena itu, ia menilai aparat tersebut juga perlu diperiksa guna memastikan peran masing-masing pihak di lapangan.

Saya nggak menuduh sebagai pelaku, nih, Pak Ponto ya. Ada anggota BIN, ada anggota TNI. Harusnya bukan hanya Delpedro yang diperiksa,” ucapnya.


“(Sehingga) harus diperiksa secara lengkap. Ini yang tidak diperiksa secara lengkap,” tambahnya.

Jakarta Hujan, Banjir Kembali Rendam Kawasan Jati Padang Jaksel

Jakarta Hujan, Banjir Kembali Rendam Kawasan Jati Padang Jaksel

Banjir di Jati Padang, Jakarta Selatan

Hujan yang melanda kawasan Jakarta pada Senin (3/11/2025) kembali  menyebabkan sejumlah wilayah terendam banjir, salah satunya di Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Air kembali menggenangi jalanan di setiap gang perumahan warga RW 06.

Berdasarkan pantauan, air setinggi 30–50 cm merendam jalanan di Gang Baswedan, lokasi Tanggul Baswedan di RT 03/RW 06, Jati Padang, Pasar Minggu, pada Senin sore. Debit air yang meningkat di Kali Pulo membuat jalanan kembali tergenang.

Padahal sebelumnya, kawasan tersebut sudah mulai surut dari genangan air. Meski begitu, air belum sampai masuk ke dalam rumah-rumah warga.

Akibat genangan tersebut, akses warga untuk beraktivitas pun terganggu karena kendaraan roda dua tidak bisa melintas di jalan gang rumah warga. Warga memilih tetap bertahan di rumah masing-masing karena air belum masuk ke dalam rumah.

Petugas PPSU dan SDA Jakarta Selatan pun bersiaga di lokasi untuk melakukan pengecekan debit air di Kali Pulo, khususnya di sekitar Tanggul Baswedan. Karung pasir yang sebelumnya ditumpuk sebagai penahan tanggul jebol hanyut terbawa derasnya aliran kali. 

Selain itu, petugas juga melakukan pembersihan sampah yang menyumbat saluran air agar genangan tidak meluas di area permukiman warga.

Gempa M5,3 Guncang Sarmi Papua, Tidak Berpotensi Tsunami

Gempa M5,3 Guncang Sarmi Papua, Tidak Berpotensi Tsunami

Gempa Sarmi Papua

 Gempa bumi dengan kekuatan magnitudo (M) 5,3 mengguncang wilayah Pantai Timur Laut Sarmi, Papua, pada Sabtu (1/11/2025) pukul 11.32 WIB.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memastikan gempa tersebut tidak berpotensi tsunami.

“Hasil pemodelan menunjukkan bahwa gempabumi ini tidak berpotensi tsunami,” kata Direktur Gempabumi dan Tsunami BMKG, Daryono.

Dari hasil analisis BMKG, parameter gempa diperbarui menjadi magnitudo M5,1 dengan episenter terletak di koordinat 1,85° LS dan 139,42° BT, atau sekitar 74 kilometer timur laut Sarmi, Papua, di kedalaman 15 kilometer.

Daryono menjelaskan, gempa ini merupakan jenis gempa dangkal akibat aktivitas penyesaran di dasar laut, dengan mekanisme pergerakan geser (strike-slip).

Jalan Rasuna Said Macet Parah Usai Hujan, Jalur Transjakarta Ikut Padat

Jalan Rasuna Said Macet Parah Usai Hujan, Jalur Transjakarta Ikut Padat

Jalan Rasuna Said Macet Parah

Hujan deras yang mengguyur wilayah Jakarta pada Kamis (30/10/2025) sore, menyebabkan kemacetan di sejumlah titik. Salah satunya terjadi di Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan.

Berdasarkan pantauan di lokasi, kemacetan mulai terjadi sejak pukul 18.00 WIB dan masih berlangsung hingga 19.37 WIB. Ruas jalan yang mengarah ke Jalan Pangeran Antasari menjadi titik kemacetan paling parah.

Seluruh lajur, baik untuk kendaraan roda empat maupun roda dua, tampak padat. Para pengendara hanya bisa melaju perlahan dan bergantian.

Kemacetan juga menjalar hingga ke jalur Transjakarta, di mana sejumlah kendaraan pribadi tampak ikut melintas di jalur tersebut, namun tetap tak bisa menghindari kemacetan.

Situasi semakin semrawut di titik-titik putar balik, karena kendaraan harus bergantian menunggu antrean untuk bisa berbalik arah.

Sementara itu, kondisi arus lalu lintas di arah sebaliknya menuju Menteng terlihat lebih lancar tanpa penumpukan kendaraan.

Pengumuman! Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2025 Dipastikan Tidak Diperpanjang

 Pengumuman! Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2025 Dipastikan Tidak Diperpanjang

Pengumuman! Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2025 Dipastikan Tidak Diperpanjang (Foto: BRI)

Pemerintah memastikan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2025 tidak diperpanjang. BSU 2025 hanya disalurkan pada periode Juni-Juli. Tidak ada lagi pencairan BSU 2025 tahap 2 di Oktober 2025.

Hal ini ditegaskan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menanggapi isu yang beredar soal pencairan BSU tahap 2 pada Oktober 2025.

“Sampai sekarang itu belum ada arahan atau kebijakan khusus terkait dengan BSU tahap II,” kata Menaker Yassierli dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (13/10/2025).

Diketahui, muncul kabar di lini media sosial bahwa pemerintah akan mencairkan BSU pada bulan Oktober 2025. Menaker kembali menegaskan BSU dari pemerintah hanya ada di bulan Juni dan Juli tahun ini saja, sehingga dapat dipastikan bahwa kabar BSU kembali didistribusikan pada bulan ini adalah salah.

Jadi saya lihat juga ada di posting media, cek BSU bulan Oktober, itu sampai sekarang belum ada. Jadi mungkin bisa diasumsikan itu tidak ada,” kata Yassierli.

“Jadi BSU yang ada itu hanya sekali kemarin, bulan Juni dan bulan Juli. Belum ada sampai sekarang arahan dari Pak Presiden terkait dengan BSU,” ujar dia.

Menhub Perintahkan Ramp Check Massal Jelang Libur Nataru 

Menhub Perintahkan Ramp Check Massal Jelang Libur Nataru 

Menhub Dudy Ramp Check

 Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menekankan pentingnya aspek keselamatan selama masa Angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru 2025/2026), untuk itu ia telah mengintruksikan dilakukannya ramp check di seluruh moda transportasi.

“Kemenhub akan memastikan aspek keselamatan transportasi menjadi prioritas utama, karenanya saya telah menginstruksikan dilakukannya ramp check diseluruh moda transportasi, termasuk dengan SDM-nya. Melalui kegiatan ramp check atau inspeksi keselamatan, Kemenhub memastikan seluruh armada dalam kondisi laik operasi,” kata Menhub Dudy di Jakarta, Sabtu (25/10/2025).

Untuk moda transportasi darat, ramp check akan dilaksanakan secara nasional mulai 7 November 2025 hingga 2 Januari 2026, mencakup terminal, pool bus, hingga jalur wisata strategis. Adapun target operasi ramp check sebanyak 15.000 kendaraan.

Pada moda angkutan kereta api, ramp check dilakukan terhadap sarana dan prasarana perkeretaapian, termasuk pemeriksaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta inspeksi keselamatan di lintas operasi.

Sementara pada sektor angkutan udara, ramp check mencakup 560 unit pesawat penumpang niaga berjadwal, dengan rincian 366 unit siap operasi dan 194 unit sedang dalam perawatan

Arab Saudi Bangun Proyek Kereta Cepat Rp116 Triliun, Tempuh Riyadh-Jeddah Dalam 4 Jam

Arab Saudi Bangun Proyek Kereta Cepat Rp116 Triliun, Tempuh Riyadh-Jeddah Dalam 4 Jam

Arab Saudi membangun proyek kereta cepat sepanjang 1.500 km.

Arab Saudi sedang mengembangkan proyek kereta api berkecepatan tinggi senilai USD 7 miliar atau sekitar Rp 116 triliun, yang akan menghubungkan Laut Merah dengan Teluk Arab. Inisiatif ini bertujuan menghubungkan kota-kota besar di Kerajaan dan mendefinisikan ulang masa depan transportasi serta perdagangan di Jazirah Arab, demikian laporan harian Okaz Arabic.

Proyek ambisius yang dikenal sebagai “Jembatan Darat” dan sering dijuluki “keajaiban gurun” ini akan menghubungkan Jeddah di Laut Merah dengan Dammam di Teluk melalui Riyadh, membentang hampir 1.500 kilometer jalur kereta api.

Setelah rampung, proyek ini akan memangkas waktu tempuh antara Riyadh dan Jeddah dari sekitar 12 jam dengan mobil menjadi kurang dari empat jam dengan kereta api, menurut Gulf News.

Landasan Visi Saudi 2030

Sebagai landasan Visi Saudi 2030, proyek ini bertujuan memperluas jaringan kereta api nasional dari 5.300 kilometer menjadi lebih dari 8.000 kilometer, memposisikan Kerajaan sebagai pusat logistik dan transportasi utama bagi kawasan Teluk dan kawasan Arab yang lebih luas.

Perusahaan Kereta Api Saudi (SAR) berencana membangun jaringan stasiun barang dan penumpang yang menghubungkan Pelabuhan King Abdullah dengan kota-kota industri besar, khususnya Yanbu. Sebagai bagian dari upaya modernisasi, SAR telah memesan 15 kereta baru yang mampu melaju hingga 200 kilometer per jam.

Bos BI Minta Bank Turunkan Suku Bunga: Ikan Sepat, Ikan Gabus, Semakin Cepat Semakin Bagus

Bos BI Minta Bank Turunkan Suku Bunga: Ikan Sepat, Ikan Gabus, Semakin Cepat Semakin Bagus

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo

Bank Indonesia (BI) meminta perbankan nasional untuk segera menurunkan suku bunga kredit menyusul penurunan suku bunga acuan (BI Rate) sebesar total 150 basis poin sejak September 2024.

Gubernur BI Perry Warjiyo menegaskan, bank yang cepat menyesuaikan suku bunga kreditnya akan memperoleh insentif likuiditas lebih besar dari BI.

“Makanya ikan sepat, ikan gabus. Semakin cepat, semakin bagus. Jadi kebijakan insentif likuiditas yang dilakukan adalah seperti itu,” ujar Perry dalam konferensi pers RDG BI, Rabu (22/10/2025).

Perry menjelaskan, BI telah menaikkan porsi insentif likuiditas dari semula 5 persen menjadi 5,5 persen dari total dana pihak ketiga (DPK) untuk mempercepat transmisi kebijakan moneter melalui penyaluran kredit.

“Kalau realisasi lebih gede, ya ditambah lebih gede insentifnya. Kalau realisasi lebih rendah dari rencana, ya lebih rendah. Itu untuk penyaluran kredit ke sektor-sektor prioritas,” jelas Perry.

Deputi Gubernur BI Juda Agung menambahkan, bank yang paling cepat menurunkan suku bunga kredit akan mendapatkan tambahan insentif maksimum sebesar 0,5 persen dari DPK-nya.

Survei Ungkap Raja Juli Masuk 10 Menteri Kinerja Terbaik, Ini Kata Kemenhut

Survei Ungkap Raja Juli Masuk 10 Menteri Kinerja Terbaik, Ini Kata Kemenhut

Menhut Raja Juli Antoni (Foto: Dok)

 Lembaga riset IndoStrategi merilis hasil survei mengenai kinerja kementerian di Kabinet Merah Putih. Tak disangka, nama Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni masuk dalam 10 besar menteri dengan kinerja terbaik.

Kepala Biro Humas Kementerian Kehutanan (Kemenhut), Krisdianto menyampaikan terima kasih atas kepercayaan publik. Hasil survei ini menunjukkan buah hasil kerja keras seluruh jajaran kementerian dalam menjaga dan mengelola sektor kehutanan.

“Terima kasih atas kepercayaan publik kepada Kemenhut. Semoga media dapat berperan terus dalam menyampaikan kerja-kerja kehutanan,” ujarnya, dikutip Senin (20/10/2025).

Sebelumnya, dalam survei tersebut, Mendikdasmen Abdul Mu’ti meraih peringkat pertama dengan skor 3,35 sebagai menteri dengan kinerja terbaik. Skor tersebut diperoleh berdasarkan capaian program prioritas di masing-masing kementerian.

“Semua kementerian mendapatkan skor kinerja sedang. Namun demikian, terdapat variasi skor. Yang tertinggi adalah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dengan skor 3,35,” kata Direktur Riset IndoStrategi, Ali Noer Zaman saat merilis hasil survei di Jakarta, Jumat 17 Oktober 2025.

Berikut daftar 10 besar menteri dengan kinerja terbaik:

Ada yang Nekat Mau Suap Prabowo Rp16 Triliun

Ada yang Nekat Mau Suap Prabowo Rp16 Triliun

Presiden Prabowo Tegas Tolak Suap USD1 Miliar.

Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, mengungkap Presiden Prabowo Subianto ditawari suap USD1 miliar. Namun dengan tegas menolak, sebagai wujud komitmen dalam memerangi korupsi dan menjaga integritas negara.

“Saya ditelepon Pak Prabowo beberapa bulan lalu. ‘Saya mau disogok orang,’ (kata Prabowo). ‘Berapa?’ ‘USD1 miliar.’ Orang nekat, Presiden mau disogok USD1 miliar (setara Rp16 triliun),” kata Hashim.

Hashim mengatakan, Presiden Prabowo telah mengambil tindakan dan mengembalikan hutan lindung tersebut menjadi milik pemerintah. Tindakan ini dinilai akan menguntungkan negara dari sisi tambahan pendapatan.

Ternyata dilaporkan 3,7 juta hektare hutan lindung dirampas, dicuri oleh pengusaha nakal, dan ditanami kebun sawit. Semua ilegal, tidak bayar PBB, royalti, negara dapat nol,” ujarnya.

Hashim mengatakan, berdasarkan laporan dari Kejaksaan Agung dan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan), aktivitas ilegal ini sudah berlangsung selama puluhan tahun. Namun, baru mendapatkan penindakan belakangan ini.