Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) buka suara perihal perusahaan asal China yakni Huayou, yang akan menggantikan posisi LG Energy Solution (LGES). Sebelumnya LGES menyatakan hengkang dalam proyek investasi baterai kendaraan listrik di Indonesia senilai US$ 9,8 miliar atau setara RP 165,3 Triliun (Kurs US$ 16.867/US$).
Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno menyampaikan bahwa pemerintah akan selalu mendukung siapapun investor yang akan masuk, terutama dalam proyek Titan yang merupakan proyek pengembangan End to End EV Battery Value Chain antara konsorsium Indonesia Battery Corporation (IBC) bersama Konsorsium LGES.
“Yang jelas begini poinnya pemerintah selalu memberikan memfasilitasi setiap investasi. Pemerintah berusaha untuk mendekat bagaimana cara investasi bisa masuk, apa kendalanya,” kata Tri ditemui di Gedung Kementerian ESDM, Jumat (25/4/2025).
Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa secara keseluruhan proyek tidak mengalami perubahan mendasar. Namun yang terjadi adalah penyesuaian mitra investasi dalam struktur joint venture (JV).
Pasalnya, sebagai bagian dari komitmen investasi tersebut, pada 3 Juli 2024, Presiden ke-7 Joko Widodo meresmikan pabrik sel baterai EV pertama di Indonesia yang berlokasi di Karawang, Jawa Barat.
Pabrik ini adalah hasil kerja sama antara Hyundai Motor Group dan LG Energy Solution melalui PT HLI Green Power dan telah beroperasi dengan kapasitas produksi tahunan sebesar 10 Gigawatt hour (GWh).
“Perubahan hanya terjadi pada level investor, di mana LG tidak lagi melanjutkan keterlibatannya pada JV 1, 2, dan 3 yang baru, dan telah digantikan oleh mitra strategis dari Tiongkok, yaitu Huayou, bersama BUMN kita,” ungkap Bahlil dalam keterangan resmi dikutip Rabu (23/4/2025).
Selain itu, ia juga menanggapi kekhawatiran publik terkait dampak ketegangan geopolitik dan kondisi ekonomi global terhadap kelangsungan proyek. Menurut dia ini tidak terpengaruh oleh dinamika global seperti perang dagang atau ketidakpastian ekonomi.
“Investasi senilai hampir US$ 8 miliar untuk pengembangan tahap berikutnya tetap berjalan. Groundbreaking tahap lanjutan direncanakan dilakukan dalam tahun ini, sehingga tidak ada penghentian atau pembatalan investasi sebagaimana yang mungkin dikhawatirkan masyarakat,” jelas Bahlil.
Prabowo mengungkapkan Indonesia ingin sepenuhnya mandiri dalam hal pangan. Saat ini progresnya sudah mulai terlihat dan menjanjikan.
“Bahkan dalam enam bulan pertama pemerintahan saya produksi telah meningkat ke tingkat yang sangat tinggi dan kami sangat senang jika Fiji ingin berpartisipasi dan mungkin mengirim anak muda anda untuk belajar dari pengalaman kami,” kata Prabowo saat pertemuan bilateral di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (24/4/2025).
Menurut Prabowo, Indonesia telah bejalar dari pengalaman dan kesalahan, sehingga bisa memiliki perkembangan yang menjanjikan di bidang pertanian. Ia juga mengungkapkan bahwa Indonesia telah mengembangakan jenis tanaman pangan baru yang terbukti berhasil.
“Misalnya bertahun-tahun produktivitas kedelai sangat rendah, mungkin satu hektare hanya menghasilkan satu ton. Sekarang kami memiliki kedelai yang menghasilkan lebih dari dua setengah ton, mungkin dapat bersaing dengan standar internasional,” ujarnya.
Selain itu, Prabowo juga mengungkapkan, Indonesia juga terus mengembangkan jenis tanaman gandum yang dapat ditanam di Indonesia. Padahal gandum sulit sangat sulit di Indonesia sebelumnya.
“Juga jenis padi baru, jenis jagung baru, kami juga kini memiliki teknologi dan praktik yang baik dalam mengubah rawa menjadi lahan pertanian yang produktif,” kata Prabowo.
Menurut Prabowo, Indonesia dan Fiji memiliki iklim yang sama. Sehingga ia mengajak anak muda Fiji untuk datang ke Indonesia belajar dalam hal pertanian.
Di tengah kabar adanya potensi ancaman krisis beras yang mengintai, Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Malaysia, Datuk Seri Haji Mohamad Bin Sabu, beserta delegasinya melakukan kunjungan kerja kehormatan ke kantor pusat Perum Bulog di Jakarta, Selasa (22/4/2025). Kunjungan itu dilakukan Menteri Datuk Seri usai bertemu dengan Menteri Pertanian RI, Amran Sulaiman di Kementan.
Rombongan disambut oleh Direktur Utama Bulog Novi Helmy Prasetya dan jajaran manajemen Bulog. Dalam kunjungan tersebut, mereka membahas kemungkinan kerjasama strategis antara Indonesia dan Malaysia, khususnya dalam urusan cadangan pangan, distribusi bahan pokok, dan pemanfaatan teknologi logistik modern.
“Kami menyambut baik Kunjungan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Malaysia untuk melihat langsung sistem pengelolaan logistik pangan di Indonesia. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Malaysia juga menyampaikan ketertarikan untuk mempelajari secara lebih mendalam model pengelolaan pangan oleh BULOG, khususnya dalam pengelolaan stok cadangan pangan yang dinilai efektif,” ujar Sekretaris Perusahaan Perum Bulog,Arwakhudin Widiarso dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu (23/4/2025).
Datuk Seri Haji Mohamad Bin Sabu pun menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat dan keterbukaan informasi dari pihak Bulog. Ia juga mengungkapkan ketertarikan terhadap sistem logistik pangan yang diterapkan di Indonesia dan menyatakan harapan akan terjalinnya kerja sama ke depan, baik dalam bentuk pertukaran pengetahuan maupun proyek bersama.
Malaysia Terancam Krisis Beras?
Sebelumnya, saat bertemu dengan Menteri Pertanian (Mentan) RI Amran Sulaiman di kantor Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta, Selasa (22/4/2025), terungkap kabar Malaysia meminta beras dari Indonesia. Hal itu diungkapkan Mentan Amran usai pertemuan.
“Ada permintaan beras dari Malaysia kepada kita. Namun untuk sementara, kita harus menjaga ketersediaan dan keamanan stok dalam negeri terlebih dahulu. Ketahanan pangan nasional adalah prioritas utama. Setelah itu tercapai, baru kita dapat mempertimbangkan dukungan lebih lanjut kepada negara sahabat,” kata Amran dalam keterangan tertulisnya.
Sementara itu, dilansir dari The Malaysian Reserve, industri perberasan Malaysia kini berada dalam tekanan besar. Negara tersebut terjebak antara ketergantungan impor yang terus meningkat, stagnasi hasil panen lokal, dan tantangan struktural yang menghambat upaya mencapai swasembada.
Rasio swasembada beras (SSR) Malaysia turun menjadi 56,2% pada 2023, turun 6,4% dari tahun sebelumnya. Adapun pemerintah Malaysia menargetkan SSR 75% pada 2025, namun banyak pihak menilai target itu kian jauh dari jangkauan. Bahkan, BIMB Securities menyebut target tersebut sebagai misi yang mustahil.
Sejumlah persoalan yang membuat rasio swasembada beras Malaysia turun meliputi alih fungsi lahan, tanah yang semakin rusak, irigasi yang ketinggalan zaman, hingga populasi petani yang menua. Di sisi lain, perubahan iklim ekstrim telah merusak lebih dari 10.430 hektar sawah dan mengacaukan pola tanam.
Langkah ini menjadikan Indonesia sebagai pusat pengembangan kecerdasan buatan (AI) di Asia Tenggara.
Komitmen ini ditegaskan dalam pertemuan antara Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Wakil Menteri Nezar Patria, dan President Director Microsoft Indonesia Dharma Simorangkir, di kantor Kemkomdigi, Jakarta.
Investasi tersebut mencakup pembangunan infrastruktur pusat data baru, pelatihan talenta digital, hingga kolaborasi strategis dalam pengembangan teknologi berbasis AI.
Presiden Direktur Microsoft Indonesia Dharma Simorangkir mengatakan, infrastruktur ini tidak hanya melayani kebutuhan domestik, tetapi juga akan mendukung perusahaan global yang beroperasi di Indonesia.
Peluncuran cloud region akan menjadi bagian dari AI Tour, acara global Microsoft, yang akan digelar di Jakarta pada 27 Mei.
“Ini bukan hanya tentang teknologi, tapi tentang kesiapan Indonesia menjadi pemain besar dalam ekosistem AI global,” kata Dharma dalam keterangan pers, dikutip Senin (21/4/2025).
Lebih dari sekadar pembangunan pusat data, Microsoft juga membuka peluang untuk kolaborasi riset dan pengembangan produk digital buatan Indonesia yang bisa menembus pasar global.
Dengan dukungan ekosistem yang kuat dan visi yang jelas, Indonesia semakin kokoh di jalur menuju kemandirian digital dan peran strategis di kawasan.
Sementara, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan pentingnya memperluas pemahaman masyarakat tentang kecerdasan buatan (AI), tidak hanya dari sisi popularitas, tetapi juga dari sisi manfaat konkret.
“AI jauh lebih dari sekadar video animasi. Kita ingin tampilkan solusi nyata dan kisah sukses yang bisa jadi inspirasi,” kata Meutya.
Sistem kelas 1, 2, dan 3 nantinya akan dihapus mulai Juli 2025. Sistem tersebut akan digantikan dengan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS). Nantinya, akan ada perubahan sistem kelas rawat, hingga kini besaran iuran BPJS Kesehatan masih sama.
Terkait dengan implementasi KRIS ini, pemerintah belum memastikan perihal kenaikan biaya iuran. Adapun, besaran nominal iuran BPJS Kesehatan masih sama karena landasan hukumnya belum ada perubahan, yakni masih tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018, tentang Jaminan Kesehatan.
“Memang sampai sekarang belum ada peraturan, kebijakan, yang disampaikan ketua dewan tarif, kelas berapa, itu belum ada,” ucap Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti sesuai rapat di Komisi IX DPR, Jakarta, bulan lalu seperti dikutip Senin (22/4/2024).
Di situs BPJS Kesehatan juga masih tertera ketentuan tarif iuran BPJS Kesehatan yang belum berubah. Iuran ini dibedakan berdasarkan berdasarkan jenis kepesertaan setiap peserta dalam program JKN mulai dari ASN, pekerja penerima upah, hingga pekerja bukan penerima upah.
Dikutip dari BPJS Kesehatan, iuran untuk peserta pekerja bukan penerima upah serta iuran peserta bukan pekerja adalah sebesar Rp. 42.000 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III. Khusus untuk kelas III, bulan Juli – Desember 2020, peserta membayar iuran sebesar Rp. 25.500, sisanya sebesar Rp 16.500, akan dibayar oleh pemerintah sebagai bantuan iuran.
Per 1 Januari 2021, iuran peserta kelas III yaitu sebesar Rp 35.000, sementara pemerintah tetap memberikan bantuan iuran sebesar Rp 7.000. Sebesar Rp. 100.000 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas II, dan sebesar Rp. 150.000 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas I.
Adapun iuran bagi Peserta Pekerja Penerima Upah yang bekerja pada Lembaga Pemerintahan terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI, anggota Polri, pejabat negara, dan pegawai pemerintah non pegawai negeri sebesar 5% dari Gaji atau Upah per bulan dengan ketentuan: 4% dibayar oleh pemberi kerja dan 1% dibayar oleh peserta.
Kemudian, iuran bagi Peserta Pekerja Penerima Upah yang bekerja di BUMN, BUMD dan Swasta sebesar 5% dari Gaji atau Upah per bulan dengan ketentuan : 4% dibayar oleh Pemberi Kerja dan 1% dibayar oleh Peserta.
Iuran untuk keluarga tambahan Pekerja Penerima Upah yang terdiri dari anak ke 4 dan seterusnya, ayah, ibu dan mertua, besaran iuran sebesar sebesar 1% dari dari gaji atau upah per orang per bulan, dibayar oleh pekerja penerima upah. Lalu, bagi peserta Penerima Bantun Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan iuran dibayar oleh Pemerintah.
Sedangkan, Iuran Jaminan Kesehatan bagi Veteran, Perintis Kemerdekaan, dan janda, duda, atau anak yatim piatu dari Veteran atau Perintis Kemerdekaan, sebesar 5% dari 45% gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang III/a dengan masa kerja 14 tahun per bulan, dibayar oleh Pemerintah.
“Yang jelas kami sampaikan kalau iurannya sama, iurannya ya, katakanlah Rp 70.000 (untuk) miskin dan kaya Rp 70.000. Itu menyalahkan prinsip kesejahteraan sosial,” kata Prof Ghufron.
Ghufron mengatakan jika iurannya sama, bagi orang kaya jelas tidak memberatkan, tetapi bagi orang miskin malah akan menyulitkan. Dirinya kembali menekankan jaminan kesehatan pemerintah seperti BPJS Kesehatan menggunakan konsep gotong royong.
Perbedaan BPJS Kesehatan Kelas 1,2 dan 3
Perbedaan BPJS Kesehatan kelas 1, 2, dan 3 dapat dilihat dari besaran iuran yang dibayar setiap bulannya. Mengacu pada Perpres Nomor 64 Tahun 2020, berikut ini rincian iuran BPJS Kesehatan berdasarkan kelasnya.
BPJS Kesehatan Kelas 1: Rp 150.000 per bulan
BPJS Kesehatan Kelas 2: Rp 100.000 per bulan
BPJS Kesehatan Kelas 3: Rp 35.000 per bulan
Sebagai informasi, pembayaran iuran BPJS Kesehatan dapat setor ke kantor cabang BPJS terdekat, melalui aplikasi Mobile JKN, M-Banking, dompet digital, hingga minimarket.
Fasilitas Rawat Inap
BPJS Kesehatan Kelas 1:
Peserta BPJS kelas 1 mendapat ruang rawat inap yang dapat menampung minimal 2-4 orang. Bila diperlukan, pasien juga dapat mengajukan untuk pindah ke ruang VIP. Akan tetapi, jika melakukan itu, pasien harus membayar biaya tambahan di luar yang ditanggung oleh pihak BPJS Kesehatan.
BPJS Kesehatan Kelas 2:
Peserta BPJS kelas 2 mendapat ruang rawat inap yang dapat menampung minimal 3-5 orang. Namun, tidak menutup kemungkinan untuk mengajukan pindah kamar ke kelas yang lebih tinggi, seperti kelas 1 atau VIP. Hal ini dapat dilakukan asalkan peserta mau membayar biaya tambahan di luar yang ditanggung oleh pihak BPJS Kesehatan.
BPJS Kesehatan Kelas 3:
Peserta BPJS kelas 3 mendapat ruang rawat inap yang dapat menampung minimal 4-6 orang. Jika ruang rawat inap kelas 3 rujukan penuh, pihak faskes dapat merujuk pasien ke faskes lain yang ruang inap kelas 3-nya masih tersedia.
Manfaat Kacamata
Perbedaan BPJS kelas 1, 2, dan 3 selanjutnya yang perlu diketahui adalah besaran biaya kacamata yang ditanggung. Perlu diketahui, BPJS Kesehatan memberikan subsidi kacamata yang besaran harganya telah diatur dalam Pasal 47 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023, berikut rinciannya:
Hak rawat kelas 3: Rp 165.000
Hak rawat kelas 2: Rp 220.000
Hak rawat kelas 1: Rp 330.000
Nilai subsidi kacamata tersebut telah mengalami kenaikan sebesar 10% di masing-masing kelas. Sebelumnya, subsidi kacamata untuk kelas 3 hanya Rp 150.000. Adapun subsidi untuk kelas 2 Rp 200.000. Sedangkan subsidi untuk kelas 1 Rp 300.000.
Sebagai informasi, ada ketentuan yang mengikat tentang berapa kali peserta dapat memanfaatkan kartu BPJS Kesehatan untuk membeli kacamata. Hal ini ditujukan untuk membatasi pembelian kacamata menggunakan subsidi biaya yang telah disediakan.
Secara khusus, BPJS Kesehatan menetapkan waktu pembelian setiap dua tahun sekali untuk setiap peserta. Dengan demikian, pembelian kacamata di luar ketentuan tersebut akan ditanggung sendiri oleh peserta.
Mengingat kondisi ini bisa terjadi kapan saja dan di mana saja, dan mengancam nyawa maka sangat penting untuk mengenalinya. Seperti dikutip dari laman RS Bunda Group, hingga saat ini ada 75% kasus kematian yang muncul karena serangan jantung mendadak.
Arrhythmogenic Right Ventricular Cardiomyopathy (ARVC) merupakan salah satu penyebab serangan jantung mendadak pada orang dewasa, tidak terkecuali pada mereka yang tampak sehat. ARVC merupakan turunan dari Cardiomyopathy yang muncul dengan gangguan aritmia ventri dan tidak berfungsinya ventri secara perlahan dan progresif.
Serangan jantung mendadak seringkali merupakan pertanda terjadinya penyumbatan pembuluh darah yang menyebabkan aliran darah ke jantung menjadi terhambat. Ini membahayakan nyawa karena jantung kekurangan suplai oksigen.
Berikut adalah gejala-gejala serangan jantung mendadak: a. Sering pingsan Penderita mulanya akan mengalami sering pingsan secara berulang. Umumnya ini terjadi karena otak kekurangan suplai darah sehingga mengakibatkan serangan jantung mendadak.
b. Nyeri dada terus menerus Pertanda lainnya terlihat ketika seseorang mengalami nyeri dada secara terus menerus, bahkan saat tidak melakukan kegiatan atau istirahat.
c. Sesak napas tanpa pemicu Umumnya beberapa orang akan mengalami sesak napas ketika melakukan kegiatan berat, seperti saat sedang memanjang gunung dan berolahraga. Namun, bila saat istirahat terjadi hal serupa, bahkan semakin intens, artinya ada risiko untuk mengalami serangan jantung mendadak.
d. Jantung berdebar Jantung berdebar terjadi karena detak jantung tidak teratur. Bila Anda rentan mengalami jantung berdebar-debar ketika sedang bersantai, sebaiknya segera cek kesehatan.
e. Lemas Ini merupakan isyarat bahwa serangannya semakin berkembang sehingga penderita perlu melakukan pemeriksaan lebih lanjut lagi.
Meskipun neraca gas nasional dilaporkan surplus, neraca gas pada sejumlah wilayah seperti Region I (Aceh, Sumut); II (Sumatra Tengah, Kepri dan Jawa Barat) dan III (Jawa Tengah) justru dilaporkan defisit. Berdasarkan perhitungan di atas kertas, defisit tersebut dapat ditutup menggunakan pasokan gas dari Region IV (Jawa Timur); Region V (Kalimantan, Bali) dan Region V (Papua, Sulawesi, Natuna) yang diinformasikan sedang mengalami surplus produksi.
Namun demikian, dalam realisasinya teknis operasional untuk menutup defisit pasokan gas pada sejumlah wilayah tersebut tidak sesederhana perhitungan di atas kertas. Relatif berbeda dengan minyak bumi, ketersediaan infrastruktur menjadi kunci dalam pemanfaatan produksi gas nasional.
Sebagai gambaran, karena masih terdapat keterbatasan dalam ketersediaan infrastruktur, surplus gas di Jawa Timur belum dapat dimanfaatkan oleh pengguna gas di Jawa Barat yang sedang mengalami defisit pasokan.
Selain masalah keterbatasan infrastruktur, proyeksi keseimbangan neraca gas pada sejumlah wilayah yang sedang mengalami surplus produksi juga dapat menjadi kendala dalam upaya memenuhi pasokan gas untuk wilayah yang sedang mengalami defisit.
Untuk beberapa tahun ke depan, permintaan gas dari wilayah yang saat ini sedang mengalami surplus produksi diproyeksikan akan terus meningkat. Sementara produksi gas berdasarkan existing supply pada wilayah-wilayah tersebut justru diproyeksikan akan terus menurun.
Kebutuhan Pasokan LNG Tren peningkatan konsumsi gas untuk domestik berpotensi menjadi faktor pendorong bagi masing-masing wilayah mengamankan dan memprioritaskan pasokan gas untuk kepentingan wilayahnya masing-masing. Jika sebelumnya alokasi produksi gas nasional lebih banyak untuk kepentingan ekspor, pada tahun 2024 sebesar 3.881 BBTUD atau sekitar 67 % produksi gas nasional digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.
Dari aspek volume, pasokan LNG dapat menjadi solusi untuk menutup defisit pasokan gas dan menyelesaikan masalah keterbatasan ketersediaan infrastruktur gas. Produksi gas alam pada wilayah yang mengalami surplus dapat diubah menjadi LNG agar dapat lebih fleksibel untuk didistribusikan dan dimanfaatkan oleh wilayah lain yang sedang mengalami defisit pasokan gas.
Pemanfaatan LNG dapat menjadi salah satu opsi untuk memenuhi kebutuhan gas nasional, terutama untuk wilayah yang memiliki masalah keterbatasan infrastruktur dan/atau telah mengalami defisit neraca gas. Jika masing-masing wilayah yang mengalami surplus produksi nantinya memilih untuk mengamankan dan memprioritaskan pasokan gas yang mereka miliki untuk wilayahnya masing-masing, impor LNG dapat menjadi opsi bagi wilayah yang mengalami defisit pasokan gas.
Meskipun secara volume dapat menjadi solusi terhadap permasalahan defisit pasokan gas pada sejumlah wilayah, pemanfaatan LNG kemungkinan masih akan dihadapkan pada masalah harga dan daya beli pengguna gas. Selama ini konsumen atau pengguna gas di Indonesia sudah terbiasa dengan harga gas pipa yang relatif lebih murah. Data juga menunjukkan bahwa harga gas pipa di Indonesia tercatat sebagai salah satu yang termurah di Kawasan Asia Tenggara.
Berdasarkan data yang ada, saat ini harga gas pipa untuk penerima HGBT adalah sekitar 6,5 – 7 USD per MMBTU. Sementara, untuk harga gas pipa untuk non HGBT adalah sekitar 9-10 USD per MMBTU. Secara umum dan hampir dapat dipastikan harga gas yang menggunakan sumber dari pasokan LNG akan lebih mahal jika dibandingkan harga gas pipa non HGBT, apalagi jika dibandingkan dengan harga gas pipa untuk penerima HGBT.
Harga jual gas dalam satuan USD per MMBTU di dalam negeri yang bersumber dari LNG pada umumnya menggunakan formula: Slope 17,40 % *ICP + Alpha. Komponen alpha mencakup biaya pengapalan dan transportasi, biaya penyimpanan, biaya regasifikasi, biaya penyaluran (transmisi dan distribusi), margin niaga, dan komponen biaya lainnya yang ditetapkan sekitar 3,95 USD per MMBTU.
Berdasarkan formula harga tersebut, jika rata-rata harga minyak mentah Indonesia (ICP) sekitar 80 USD per barel, harga jual gas di dalam negeri yang bersumber dari LNG akan berada pada kisaran 17,87 USD per MMBTU. Jika rata-rata ICP meningkat menjadi 100 USD per barel, harga jual gas yang bersumber dari LNG akan meningkat menjadi kisaran 21,35 USD per MMBTU. Harga tersebut belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
Mengingat sebagian besar harga gas pipa di Indonesia tidak diindekskan dengan harga minyak atau ICP maka semakin tinggi harga minyak, disparitas harga jual antara gas pipa dengan gas yang bersumber dari LNG akan semakin tinggi.
Jika rata-rata realisasi ICP mencapai 100 USD per barel, disparitas harga jual antara gas pipa non HGBT dengan gas yang bersumber dari LNG mencapai kisaran 11,35 – 12,35 USD per MMBTU. Disparitas harga akan semakin tinggi jika dibandingkan dengan harga jual gas pipa untuk HGBT yaitu antara 14,35 – 14,85 per MMBTU.
Jika rata-rata ICP mencapai kisaran 100 USD per barel, harga gas yang harus dibayar oleh pelanggan yang menggunakan gas dari sumber LNG dapat mencapai kisaran 137 % lebih mahal dibandingkan harga gas pipa non HGBT dan 228 % lebih mahal dari harga gas pipa untuk HGBT. Kondisi tersebut berpotensi akan terjadi untuk beberapa tahun ke depan sampai dengan sejumlah cadangan gas yang ditemukan dalam beberapa waktu terakhir telah berhasil diproduksikan secara komersial.
Terkait dengan tren peningkatan konsumsi gas di dalam negeri, sementara masih terdapat keterbatasan ketersediaan infrastruktur gas, lokasi antara sumber produksi dengan pengguna gas tidak sama, dan telah terjadi defisit pasokan gas pada sejumlah wilayah, maka pada dasarnya telah terdapat urgensi untuk memanfaatkan LNG. Pemanfaatan LNG akan memberikan manfaat yang lebih luas jika secara paralel juga dilakukan penataan pada kebijakan tata niaga gas di dalam negeri terutama
Kebijakan HGBT. Kebijakan mempertahankan harga gas murah untuk pengguna tertentu sementara pengguna gas yang lain harus membayar sekitar 228 % lebih mahal, selain bermasalah dalam aspek keadilan juga berpotensi mengancam keberlangsungan bisnis hulu – hilir gas nasional.
Jika tidak segera terdapat perbaikan kebijakan, perubahan status Indonesia dari sebagai salah satu negara dengan harga gas termurah di Asia Tenggara menjadi negara dengan harga gas termahal di Asia Tenggara pada dasarnya hanya soal waktu.
Pada bulan Maret 2025 lalu, penjualan mobil listrik (BEV) di RI mencapai 8.835 unit, lebih tinggi 53% dibandingkan bulan sebelumnya yang hanya 5.766 unit.
Secara keseluruhan, brand China menguasai pasar dengan menempatkan semua mobilnya di 10 besar mobil terlaris di RI bulan lalu, sedangkan dari Korea Selatan yakni Hyundai tidak menempatkan 1 pun mobilnya.
BYD dan Sub brand Kendaraan mewahnya yakni Denza menguasai posisi 3 besar, yakni Denza D9 terjual 1.587 unit, kemudian disusul BYD M6 yang terjual 1.293 unit serta BYD Sealion 7 yang terjual 1.182 unit.
Kemudian Chery iCar 03 (J6) berada di bawahnya dengan 987 unit dan Aion Hyptec menggenapi posisi 5 besar dengan 886 unit.
Selanjutnya Wuling Air Ev terjual 471 unit, disusul Wuling BinguoEV di posisi ketujuh yang terjual 468 unit serta BYD Atto 3 yang terjual 388 unit.
Selanjutnya Wuling Cloud EV terjual 266 unit serta BYD Seal terjual 234 unit.
Kemudian Hyundai menjual Ioniq 5 sebanyak 89 unit dan Ioniq 6 sebanyak 131 unit.
Berikut daftar 10 mobil terlaris di RI bulan Maret 2025:
1. Denza D9: 1.587 unit 2. BYD M6: 1.293 unit 3. BYD Sealion 7: 1.182 unit 4. Chery iCar 03 (J6): 987 unit 5. Aion Hyptec: 886 unit 6. Wuling Air Ev: 471 unit 7. Wuling BinguoEV: 468 unit 8. BYD Atto 3: 388 unit 9. Wuling Cloud EV: 266 unit 10. BYD Seal: 234 unit.
Menurut laporan dari WABetaInfo, fitur ini mulai tersedia untuk sebagian penguji beta melalui pembaruan WhatsApp beta untuk Android versi 2.25.12.2
Melalui fitur ini, pengguna dapat menerjemahkan pesan dalam bahasa Spanyol, Arab, Portugis (Brasil), Hindi, dan Rusia.
Seluruh proses terjemahan dilakukan secara lokal di perangkat pengguna untuk menjaga privasi.
Pengguna cukup mengunduh paket bahasa yang sesuai, atau memilih paket yang dapat secara otomatis mendeteksi bahasa pesan yang masuk untuk diterjemahkan.
Pengaturan untuk mengaktifkan fitur ini tersedia di halaman informasi chat, di mana pengguna dapat memilih bahasa mana yang ingin diterjemahkan secara otomatis.
Fitur ini mendukung penerjemahan baik untuk percakapan pribadi maupun grup.
Jika tidak ingin mengatur terjemahan otomatis, pengguna tetap bisa menerjemahkan pesan secara manual dengan membuka opsi pesan dan mengetuk tombol “Translate.”
Namun, WhatsApp mengingatkan bahwa kualitas terjemahan mungkin belum seakurat layanan berbasis cloud, mengingat proses dilakukan menggunakan paket bahasa ringan di perangkat.
Untuk itu, WhatsApp menyediakan opsi bagi pengguna untuk memberikan tanggapan guna meningkatkan akurasi, tanpa perlu membagikan isi pesan asli maupun terjemahan kepada Meta.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menegaskan pemerintah telah berkoordinasi dengan Bank Indonesia (BI) dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait masukan dari pihak AS.
“Kami sudah berkoordinasi dengan OJK dan BI, terutama terkait dengan payment yang diminta oleh pihak Amerika,” ujar Airlangga dalam konferensi pers secara daring, dikutip Minggu (20/4/2025).
Sayangnya, Airlangga tidak menjelaskan lebih lanjut hal-hal apa saja yang akan dilakukan pemerintah Indonesia bersama BI dan OJK dalam menghadapi tarif AS. Sebagai catatan, dua provider kartu kenamaan AS pernah melobi pemerintah dan Bank Indonesia perihal penggunaan GPN pada 2019. Namun, BI menegaskan tidak akan melonggarkan aturan wajib GPN saat itu.
Pada 2019 silam, setelah setahun diluncurkannya GPN, Indonesia disebut akan segera menghapus kewajiban menggandeng perusahaan switching lokal di bisnis sistem pembayaran domestik pada dua perusahaan AS, Mastercard dan Visa.
“Perubahan ini akan mengizinkan perusahaan asal AS itu untuk memproses transaksi kartu kredit tanpa rekanan lokal,” kata sumber Reuters, Jumat (4/10/2019).
“Ini merupakan kemenangan lobi pemerintah AS di tengah tekanan sejumlah negara Asia yang mengeluarkan aturan khusus guna menggenjot alat pembayaran lokal,” tulis media itu.
Reuters mendapatkan salinan email antara pejabat AS dengan eksekutif di kedua perusahaan kartu. Detail email sebanyak 200 halaman itu berada di bawah aturan Kebebasan Informasi AS.
Komunikasi via surat elektronik terjadi di April 2018 dan Agustus 2019. Dalam email itu, salah satu perusahaan yakni Mastercard juga melobi perwakilan Dagang AS (USTR) untuk melakukan hal serupa di India, Vietnam, Laos, Ukraina, dan Gana.
Saat diterbitkannya GPN disebutkan pemrosesan transaksi dalam negeri harus melalui perusahaan switching yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh investor dalam negeri.
Dengan adanya aturan ini Visa dan Mastercard tidak bisa lagi langsung memproses transaksi pembayaran. Mereka harus menggandeng partner lokal. Sebelumnya Visa dan Mastercard bisa langsung memproses transaksi nasabah Indonesia tetapi di Singapura.
GPN diprediksi akan menekan laba Mastercard dan Visa. Terutama dari fee kartu kredit yang keuntungannya besar Indonesia.
Permintaan pengecualian GPN merupakan salah satu permintaan AS agar Indonesia kembali mendapat fasilitas generalized system of preferences (GSP). Ini adalah fasilitas tarif bea masuk rendah untuk produk ekspor Indonesia ke AS. Fasilitas ini ditangguhkan sejak tahun 2022.
