SUPERIOHAMBURG

_{Breaking News! Panglima TNI Rotasi 187 Perwira Tinggi dari 3 Matra (Dok)}

 Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto melakukan rotasi dan mutasi terhadap 187 perwira tinggi (pati). Rotasi dan mutasi ini tertuang dalam Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1664/XII/2025 yang ditandatangani sejak 15 Desember 2025.

1. 187 Perwira Tinggi Dirotasi dan Dimutasi

Sebanyak 187 pati yang dimutasi itu terdiri atas 109 pati TNI Angkatan Darat, 36 Pati TNI Angkatan Laut, dan 42 Pati TNI Angkatan Udara. Rotasi dan mutasi ini mencakup sejumlah jabatan strategis di masing-masing matra sebagai bagian dari upaya penguatan struktur organisasi, peningkatan efektivitas kepemimpinan, serta pemeliharaan kesiapan operasional TNI secara berkelanjutan.

Dalam surat keputusan itu, Panglima TNI menunjuk Brigjen Aulia Dwi Nasrullah untuk menjadi Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI. Brigjen Aulia Dwi Nasrullah akan menggantikan Mayjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah.

Dengan demikian, Aulia Dwi Nasrullah akan menyandang bintang dua. Hal ini sebab Kapuspen TNI merupakan jabatan yang disandang seorang Mayjen.

Selain itu, Brigjen Mochamad Masrukin yang sebelumnya menjabat sebagai Wadanpuspenerbad, kini dipercaya mengemban tugas sebagai Danpuspenerbad. Masrukin akan menggantikan Mayjen Zainuddin yang akan menjabat sebagai Tenaga Ahli Pengkaji Bidang Hukum dan HAM Lemhannas. 

Jabatan Panglima Divisi Infanteri 2 Kostrad kini diemban Mayjen TNI Primadi Saiful Sulun. Primadi akan menggantikan Mayjen TNI Susilo yang digeser sebagai Pa Sahli Tk. III Kasad Bidang Jemen Sishanneg.

Selanjutnya di lingkungan TNI AL, Laksma TNI Sumarji Bimoaji ditunjuk sebagai Komandan Komando Daerah Angkatan Laut (Dankodaeral) XIII, menggantikan Laksda TNI Phundi Rusbandi. Phundi nantinya menjabat sebagai Perwira Tinggi Staf Ahli Tingkat III Bidang Pembangunan Kekuatan Matra Laut. 

_{Kejagung Copot 3 Oknum Jaksa yang Terjaring OTT KPK}

 Kejaksaan Agung (Kejagung) mencopot Kepala Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara (HSU), Kasi Intel Kejari HSU dan Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun). Pencopotan tersebut usai ketiganya ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait kasus dugaan pemerasan proses penegakan hukum di Kejari Hulu Sungai Utara (HSU), Kalimantan Selatan.

1. Copot 3 Jaksa

Ketiganya adalah Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) HSU, Albertinus Parlinggoman Napitupulu (APN); Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejari HSU, Asis Budianto (ASB); dan Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasi Datun) Kejari HSU, Tri Taruna Farida (TAR).

“Sudah dicopot dari jabatannya dan diberhentikan sementara status kepegawaian sambil menunggu proses pengadilan dan keputusan yang berkekuatan hukum tetap,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna kepada wartawan, Minggu (21/12/2025).

Langkah ini sebagai bentuk pertanggungjawaban dan komitmen bahwa jabatan tinggi tidak akan menjadi pelindung bagi siapa pun yang melakukan pelanggaran hukum atau terjaring operasi penindakan.

Kebijakan zero tolerance ini diberlakukan di seluruh tingkatan tanpa pandang bulu. Hal ini demi menjaga kepercayaan publik.

Ladangtoto daftar

_{KPK: OTT Bupati Bekasi Terkait Suap Proyek!}

 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. KPK menyebut, dugaan korupsi perkara itu berkaitan dengan suap proyek.

“Iya (suap), ini masih terus didalami di antaranya terkait dengan proyek-proyek di Bekasi,” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Jumat (19/12/2025).

Kendati demikian, KPK masih terus melakukan pemeriksaan secara intensif terkait perkara ini. Hal ini termasuk untuk mencari tahu ada tidaknya perbuatan tindak pidana korupsi lain selain suap.

“Itu juga masih yang didalami oleh tim, apakah ini hanya satu klaster atau dua klaster tindak pidana korupsi,” tambah Budi.

Budi menjelaskan operasi senyap yang dilakukan di Kabupaten Bekasi awalnya berhasil menciduk 10 orang.

Namun, kata dia, hanya tujuh orang yang akhirnya dibawa ke Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi untuk diperiksa.

_{Pramono Lantik 11 Pejabat DKI Jakarta (foto: Okezone)}

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung melantik 11 pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada Rabu (17/12/2025). Salah satu pejabat yang dilantik adalah Iin Mutmainah sebagai Wali Kota Administrasi Jakarta Barat.

Pramono menyebutkan, DKI Jakarta terakhir kali memiliki wali kota perempuan pada 2008, yakni Sylviana Murni yang menjabat sebagai Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat.

“Dari sebelas pejabat yang dilantik, enam laki-laki dan lima perempuan. Di antara yang dilantik terdapat satu wali kota perempuan untuk Jakarta Barat. Ini merupakan wali kota perempuan pertama setelah 17 tahun,” kata Pramono usai pelantikan di Balai Kota Jakarta.

Menurut Pramono, keterwakilan perempuan di jajaran Pemprov DKI Jakarta juga tercermin dari jabatan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang kini dijabat oleh Premi Lasari, jabatan yang selama ini didominasi oleh laki-laki.

“Mudah-mudahan dengan komposisi ini, pelayanan Jakarta kepada masyarakat menjadi lebih fleksibel, lebih gampang, dan lebih mudah. Itu memang keinginan saya agar birokrasi di Jakarta tidak berbelit-belit,” ujarnya.

_{Roy Suryo}

Pakar Telematika Roy Suryo mengaku kaget melihat laporan polisi (LP) yang ditampilkan Polda Metro Jaya saat melakukan gelar perkara khusus kasus dugaan fitnah ijazah Joko Widodo (Jokowi).

Ia baru mengetahui bahwa pelapor dalam perkara dugaan ijazah palsu tersebut adalah Presiden ke-7 RI Jokowi. “Pertama adalah bahwa akhirnya kita ketahui, biang kerok atau dalang dari semua ini adalah orang yang namanya Joko Widodo, karena selama ini dia selalu mengatakan, saya tak melaporkan orang, saya tak melaporkan pasal, saya hanya melaporkan peristiwa. Bohong,” kata Roy, Senin (15/12/2025).

Roy menyebut dalam LP yang ditunjukkan Polda Metro Jaya, terdapat jeratan sebanyak enam pasal yang dilaporkan Jokowi. “Jelas betul kita diperlihatkan LP atas nama Joko Widodo, itu tertulis enam pasal, itu dia yang melaporkan,” ujar Roy.

Adapun enam pasal yang tertulis dalam LP tersebut yakni Pasal 310 KUHP, Pasal 311 KUHP, Pasal 27A UU ITE, Pasal 28 Ayat (2) UU ITE, Pasal 32, dan Pasal 35.

_{Anggota Komisi IV DPR RI, Rajiv}

 Polda Jawa Barat menangkap enam terduga pelaku perusakan lahan perkebunan teh milik PTPN di Pangalengan, Kabupaten Bandung. Keenam pelaku tersebut yakni, AM (42), UI (28), AS (43), AD (44), dan AB (55).

Anggota Komisi IV DPR RI, Rajiv mengapresiasi pengungkapan kasus perusakan lahan perkebunan teh di Pengalengan tersebut. Dalam pengungkapan kasus ini, polisi berhasil menangkap AB yang merupakan aktor atau donatur perusakan lahan kebun teh.

“Saya mengapresiasi jajaran Polda dan Polresta Bandung yang begitu cepat menindaklanjuti laporan terkait perusakan lahan perkebunan teh di Pangalengan,” kata Rajiv, Sabtu (13/12/2025).

Meski aktor utamanya sudah ditetapkan tersangka, Rajiv selaku Legislator dari daerah pemilihan (Dapil) Jawa Barat II ini tetap meminta aparat kepolisian mengusut tuntas kasus tersebut. Polisi diminta usut keterlibatan pelaku lainnya

“Polresta Bandung harus usut tuntas kasus perusakan lahan di Pangalengan. Meski aktor utama sekaligus donatur sudah jadi tersangka, perlu didalami kemungkinan adanya aktor lain yang terlibat,” ujar Rajiv.

Rajiv juga mengingatkan jajaran Polresta Bandung profesional dan transparan dalam menangani kasus ini. Sehingga, kata dia, dapat memberi efek jera agar kasus serupa jangan sampai terjadi lagi ke depannya di seluruh Indonesia.

“Penanganan kasus ini harus transparan dan profesional, jangan ada main mata. Supaya ada efek jera bagi yang lainnya, dan meneguhkan komitmen Polri bahwa tidak pandang bulu menindak tegas siapa pun yang merusak lingkungan,” tegas Rajiv.

Selain itu, Rajiv menilai penindakan ini sebagai sinyal penting bahwa negara hadir menjaga ruang hidup, lingkungan, dan keberlanjutan kawasan pertanian serta perkebunan rakyat.

Tentunya, kata dia, aparat kepolisian tidak bekerja sendiri tetapi menjadi bagian dari upaya bersama menjaga keberlanjutan sektor pertanian, kehutanan, dan perkebunan sebagai lingkup kerja Komisi IV DPR RI.

Kadobet Daftar

_{Pembakaran warung di Kalibata, Jaksel}

 Sekelompok orang tak dikenal (OTK) melakukan pembakaran dan perusakan di kawasan TMP Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis (11/12/2025) malam. Salah satu pedagang pun mengalami syok karena warungnya mendadak ludes terbakar.

Salah satu pedagang, Acoy mengatakan, warung miliknya merupakan warung sate taichan yang turut ludes dilalap api. Saat kejadian, dia baru hendak berjualan dan membuka warung semi permanen miliknya itu.

“Saya kurang paham siapa-siapanya, saya cuman dapat laporan ada rusuh gitu,” ujarnya di lokasi, Kamis.

Menurutnya, saat warungnya dibakar OTK, dia tidak sedang berada di lokasi, hanya pekerjanya yang ada di lokasi membuka warung. Namun, saat ini pekerjanya pun tidak ada di lokasi karena kabur menyelametkan diri.

“Sudah mau mulai buka, baru. Anak buah saya juga pada kabur enggak tahu ke mana (tiba-tiba ada ledakan di belakang),” katanya.

_{Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar (foto: Okezone)}

 Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Miftachul Akhyar secara resmi membuka Rapat Pleno PBNU di Hotel Sultan, Jakarta, pada Selasa (9/12/2025) malam.

Setelah acara pembukaan, beliau menyerahkan kepemimpinan sidang kepada Rais Syuriyah PBNU, Prof Muhammad Nuh.

“Periode ini menjadi tekad bersama untuk menguatkan supremasi syuriyah,” katanya saat pembukaan pleno. “Maka kesempatan ini digunakan untuk memastikan supremasi syuriyah betul-betul terjaga dan terus menguat.”

Kiai Miftachul kembali menegaskan, bahwa struktur syuriyah merupakan pemilik otoritas dalam tubuh NU. Karena itu, penguatan supremasi syuriyah perlu semakin dipertegas dalam forum pleno tersebut.

“Jadi, penguatan dan penjagaan supremasi syuriyah merupakan sesuatu yang tidak bisa kita abaikan begitu saja, meskipun masih ada keberatan-keberatan dari sebagian penikmat tanfidziyah,” jelasnya.

_{Sawah Akibat Bencana Direhabilitasi dan Utang Dihapus, Prabowo: Petani Jangan Khawatir}

Seluruh lahan pertanian yang rusak akibat banjir besar di Aceh akan mendapatkan penanganan dan rehabilitasi dari pemerintah. Diketahui, banjir dan longsor di Aceh menyebabkan ratusan orang jadi korban. 

Demikian disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat meninjau langsung pembangunan Jembatan Bailey di Teupin Mane, salah satu titik krusial yang menjadi penghubung akses menuju Bener Meriah dan Takengon, Minggu (7/12/2025).

Prabowo menegaskan bahwa petani tidak perlu merasa cemas atas kerusakan yang dialami sawah maupun irigasi. Ia menekankan bahwa bencana kali ini termasuk kategori keadaan memaksa (force majeure).

“Sawah-sawah yang rusak akan kita rehabilitasi dan sudah dilaporkan ke saya, petani-petani nggak usah khawatir,” ujar Presiden.

“Kalau sawahnya rusak, kita bantu perbaiki juga. Sementara belum sepenuhnya (diperbaiki), pangan akan kita kirimkan, cadangan kita cukup banyak,”lanjutnya.

Prabowo juga menegaskan bahwa utang-utang petani, khususnya KUR yang terdampak bencana, akan mendapat kebijakan penghapusan atau relaksasi, karena bencana ini masuk kategori keadaan memaksa (force majeure).

Dalam kesempatan yang sama, Prabowo mengatakan, berbagai instansi bekerja bahu-membahu mempercepat pemulihan, mulai dari TNI, Polri, pemerintah daerah, hingga para pekerja lokal. Ia menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang terus bekerja tanpa henti di lapangan.

“Saya lihat kondisi kerja semua instansi baik, bahu membahu bersama rakyat, bersama pemerintah daerah, polisi, tentara semua bekerja,” kata Prabowo.

Jp500 Login

_{Ilustrasi. (Foto: X)}

Taiwan menyatakan bahwa China mengerahkan kapal perang untuk “operasi militer” yang membentang ratusan kilometer dari Laut Kuning hingga Laut Cina Selatan, yang menimbulkan “ancaman” bagi kawasan tersebut.

Beijing, yang menganggap Taiwan sebagai wilayahnya sendiri, tidak membenarkan maupun membantah manuver tersebut.

Kementerian Pertahanan Taiwan dan badan keamanan lainnya memantau aktivitas China dan memiliki “pemahaman penuh atas situasi tersebut”, ujar juru bicara Kantor Kepresidenan, Karen Kuo, kepada wartawan pada Jumat, (5/12/2025).

Ia tidak menyebutkan berapa banyak kapal China yang terlibat dalam pengerahan tersebut, tetapi sebuah sumber keamanan mengatakan jumlahnya “signifikan”. Sumber tersebut berbicara dengan syarat anonim karena mereka tidak berwenang berbicara kepada media.

Operasi tersebut tidak terbatas pada Selat Taiwan, tetapi meluas dari Laut Kuning bagian selatan hingga Laut Cina Timur dan terus ke Laut Cina Selatan, bahkan hingga Pasifik Barat,” kata Kuo.

“Ini memang menimbulkan ancaman dan dampak bagi Indo-Pasifik dan seluruh kawasan,” ujarnya.