Sebuah penelitian dari Max Max Planck Institute for Metabolism Research menjelaskan soal hal tersebut. Respons ingin makan manis muncul dari sistem neurologis tubuh kita.
Neuron akan memberi sinyal otak untuk mengonsumsi gula, sama seperti yang dilakukan saat tubuh kenyang.
Para peneliti melakukan penelitian dengan memantau tikus yang sudah kenyang setelah makan 90 menit. Tikus mengabaikan makanan tambahan, namun tetap menyantap makanan manis, dikutip dari BGR, Selasa (18/2/2025).
Terungkap bahwa Neuron di nukleus arkuata hipotalamus melepaskan opioid alami untuk makan hidangan penutup. Sebagai informasi neuron tersebut bertanggung jawab mengendalikan nafsu makan, metabolisme dan hormon.
Neuron itu bernama pro-opiomelanocortin (POMC), yang dilepaskan akan mengirimkan sinyal bernama nukleus paraventrikular thalamus (PVT).
Menurut para peneliti, terdapat aktivitas saraf antara hipotalamus dan PVT yang meningkat empat kali lipat bahkan sebelum gigitan pertama makanan manis itu. Kesimpulannya keinginan makan bukan karena makanan yang manis, tapi antisipasi saat mengonsumsinya.
Otak bersiap memakan asupan gula untuk makanan penutup. Para peneliti melakukan teknik yang memungkinkan menghidupkan dan mematikan neuron menggunakan cahaya atau optogenetika.
Saat sinyal POMC ke PVT diblokir, tikus akan memakan makanan penutup 40% lebih sedikit. Tim peneliti menyebut ini berarti jalur otak memainkan peranannya untuk mengonsumsi makan makanan penutup.
Rapat kerja itu memang pada mulanya terbuka, sampai Nawardi selesai memberikan kata pengantar pembuka rapat. Setelah ia selesai menyampaikan pemaparan, monitor di depan ruang rapat yang menampilkan jalannya raker itu terputus. Demikian juga dengan siaran langsung di akun Youtube DPD RI.
Bahkan saat ini, tautan live youtube raker Komite IV DPD dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah tidak tersedia, dan tertulis keterangan “Video ini disetel untuk pribadi”. Media juga kemudian diminta meninggalkan ruang rapat.
“Oh, YouTubenya diputus? Nah, ini saya tidak paham,” kata Nawardi saat ditemui seusai rapat dengan Sri Mulyani di Gedung DPD, Jakarta, Selasa (18/2/2025).
“Tadi saya sampaikan rapatnya terbuka. Saya buka dan terbuka untuk umum. Saya kira wartawan tadi melihat dari luar, kan?” tegasnya.
Nawardi pun mengaku tak tahu menahu siapa yang membuat rapat kerja dengan Sri Mulyani itu tiba-tiba tertutup. Ia hanya menegaskan, bahwa setiap raker seharusnya terbuka untuk umum. “Tidak tertutup, kita terbuka,” ungkapnya.
Keterkejutan rapat itu tiba-tiba tertutup juga disampaikan Anggota DPD Komite IV, Elviana. Senator dari daerah pemilihan Jambi yang juga pernah menjadi Ketua Komite IV DPD RI itu menegaskan, raker itu harusnya bersifat terbuka.
“Kok tertutup? oh ya? kalau tau saya suruh buka. Raker ini kan sifatnya terbuka selalu, kalau diaturannya ya terbuka rapat-rapat ini, pantesan sepi-sepi saja media,” ucap Elviana saat ditemui di sela-sela rapat Komite IV dengan Sri Mulyani.
Meski begitu, Komite IV pun menunjukkan kesepakatan hasil keseluruhan rapat dengan Sri Mulyani, berikut ini rinciannya:
1. Komite IV DPD RI mengapresiasi penjelasan dan paparan Menteri Keuangan mengenai arah kebijakan fiskal untuk menstimulasi ekonomi dan kesejahteraan.
2. Komite IV DPD RI mendukung kebijakan fiskal APBN TA 2025 yang bertujuan untuk mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Namun demikian Kementerian Keuangan harus memastikan sinkronisasi APBN TA 2025 dengan program prioritas pemerintah, terutama dalam implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Renovasi Sekolah, Pemeriksaan Kesehatan Gratis, dan Peningkatan Ketahanan Pangan.
3. Komite IV DPD RI mendukung efisiensi anggaran Kementerian/Lembaga serta efisiensi anggaran APBD sepanjang ditujukan untuk kepentingan rakyat dengan dampak yang positif dan terukur bagi masyarakat di daerah.
4. Komite IV DPD RI mendorong agar landasan semangat pembangunan yang meliputi prinsip keadilan, prinsip keberpihakan dan prinsip gotong royong dapat benar-benar diimplementasikan, khususnya keadilan dalam alokasi anggaran bagi daerah, keberpihakan kebijakan kepada daerah dan gotong royong untuk membangun seluruh daerah di Indonesia.
5. Kementerian Keuangan agar mencermati dan memperhatikan masukan-masukan Anggota DPD RI, antara lain bahwa Kementerian Keuangan agar:
a. Melakukan sosialisasi secara terbuka mengenai kriteria dan proses yang digunakan dalam menentukan area efisiensi untuk memastikan transparansi, akuntabilitas dan menghindari persepsi negatif dari publik.
b. Mengarahkan hasil penghematan anggaran untuk mendukung program-program prioritas Pemerintah yang dapat menggerakkan ekonomi lokal, seperti pemberdayaan UMKM dan pengembangan infrastruktur pedesaan, sehingga perekonomian di daerah tetap tumbuh..
c. Meningkatkan harmonisasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah agar dana transfer ke daerah disalurkan lebih tepat waktu dan efektif, serta mendorong daerah untuk meningkatkan kapasitas fiskalnya sendiri sehingga pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.
d. Mengembangkan sistem pencairan dan penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) yang berkeadilan, termasuk percepatan pembayaran Dana Bagi Hasil (DBH) yang kurang bayar di beberapa daerah agar tidak menghambat pembangunan daerah.
e. Berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait untuk menyusun kebijakan penyederhanaan syarat salur Dana Desa, serta memastikan sinkronisasi Dana Desa dengan belanja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
f. Melakukan kajian komprehensif untuk optimalisasi penerimaan PNBP dan agar PNBP dapat mengantisipasi perubahan kondisi ekonomi dalam rangka meningkatkan kontribusi PNBP terhadap penerimaan negara.
g. Melakukan koordinasi dan pengawasan dalam rangka perbaikan terhadap program MBG sehingga dapat berjalan dengan optimal, baik dari segi anggaran, proses pelaksanaan maupun sasaran penerima program tersebut, serta melakukan perbaikan-perbaikan yang diperlukan sehingga program ini dapat dirasakan manfaatnya.
6. Komite IV DPD RI dan Kementerian Keuangan sepakat untuk meningkatkan sinergi dalam melakukan sosialisasi terkait program-program Pemerintah yang tertuang dalam APBN TA 2025 ke seluruh daerah di Indonesia melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang ada di wilayah Provinsi.
7. Kementerian Keuangan akan menyampaikan jawaban tertulis atas pertanyaan-pertanyaan Komite IV DPD RI sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Rapat Kerja.
Menjelang Ramadan dan Idulfitri tahun 2025 ini, harga sejumlah komoditas diperkirakan mengalami kenaikan akibat meningkatnya permintaan. Badan Pusat Statistik (BPS) mewanti-wanti akan adanya kenaikan harga pada emas perhiasan, tiket pesawat, serta berbagai kebutuhan pokok seperti daging ayam dan telur ayam, yang berpotensi menjadi faktor utama pendorong inflasi selama periode puasa dan Lebaran tahun ini.
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini menyebut kenaikan harga ini tidak hanya terjadi saat Lebaran, melainkan sudah mulai terjadi sebelum Ramadan.
“Beberapa komoditas yang perlu diwaspadai kenaikan harganya menjelang Ramadan dan Idulfitri antara lain daging ayam ras, tarif angkutan udara, telur ayam ras, bawang merah, bawang putih, beras, dan emas perhiasan,” ungkap Pudji dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (17/2/2025).
Pudji menyampaikan, salah satu faktor utama yang kerap memicu inflasi saat Idulfitri adalah tarif angkutan udara. Dia menjelaskan bahwa lonjakan harga tiket pesawat setiap tahun selalu menjadi tantangan, terutama karena tingginya mobilitas masyarakat yang mudik ke kampung halaman.
Sementara itu, beberapa komoditas yang tidak terlalu berpengaruh saat Ramadan justru menjadi pendorong inflasi saat Idulfitri. Salah satunya adalah telur ayam, yang mengalami lonjakan harga cukup signifikan di momen Lebaran 2023 dengan andil inflasi 0,01%.
Pada 2024, tren ini kembali terlihat, di mana harga telur ayam lebih tinggi selama Ramadan yang jatuh di bulan Maret. Dengan Ramadan 2025 yang diperkirakan berlangsung hampir sepanjang Maret, Pudji memperingatkan lonjakan harga kemungkinan besar akan kembali terjadi pada bulan tersebut.
Untuk lebih rincinya, data BPS mencatat, selama Ramadan dan Idulfitri 2024, beberapa komoditas dengan andil inflasi terbesar pada Maret 2024 diantaranya:
Telur ayam ras, daging ayam ras, dan beras masing-masing 0,09%
Emas perhiasan 0,04%
Cabai rawit dan bawang putih masing-masing 0,02%
Bawang merah, minyak goreng, sigaret kretek mesin (SKM), dan nasi dengan lauk masing-masing 0,01%
Sedangkan pada April 2024, faktor utama pendorong inflasi meliputi:
Bawang merah 0,14%
Emas perhiasan 0,08%
Tiket pesawat 0,06%
Tomat 0,04%
Angkutan antarkota 0,03%
Bawang putih 0,02%
Lebih lanjut, Pudji memaparkan, meski pada Januari 2025 BPS mencatat adanya deflasi sebesar 0,76% akibat diskon tarif listrik, beberapa harga bahan pokok tetap mengalami kenaikan. Dia menyebutkan cabai merah, cabai rawit, daging ayam, wortel, beras, dan kangkung masih mengalami inflasi.
“Meskipun secara keseluruhan Januari 2025 mengalami deflasi, kita tetap perlu waspada karena beberapa komoditas masih menunjukkan tren kenaikan harga,” pungkasnya.
Kondisi tersebut terjadi lantaran perbankan RI harus bersaing memperebutkan likuiditas antara satu sama lain dan juga dengan pemerintah. Hal ini sebagai konsekuensi, beban bunga melonjak tinggi.
Sementara itu, bank-bank kecil menengah menjadi korban yang paling terdampak dari kondisi ini. Mereka harus berusaha keras bersaing dengan bank-bank besar.
Meskipun sebagian besar masih mampu mencetak laba dan dana pihak ketiga (DPK), beban bunga melonjak amat tinggi dan efisiensi tergerus.
Seperti bank pelat merah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) yang mencatatkan penurunan laba sebesar 14,1% secara tahunan (yoy) menjadi Rp 3 triliun pada tahun ini. Beban bunga tercatat melonjak 22% yoy.
Kemudian, efisiensi kerja bank itu juga menurun dengan rasio Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) membengkak menjadi 88,70%. Rasio BOPO digunakan untuk mengukur efisiensi dan kinerja sebuah bank dengan membandingkan beban operasional dan pendapatan operasional. Semakin besar besaran BOPO, semakin menurun kinerja keuangan bank.
Efisiensi BTN juga menurun pada indikator lainnya, yakni rasio beban operasional terhadap pendapatan bunga bersih atau cost to income ratio (CIR) yang membengkak menjadi 57,15% tahun lalu. Umumnya, bank yang sehat memiliki rasio CIR di bawah 50%.
PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jakarta alias Bank DKI juga mencatatkan penurunan laba sebesar 23,62% yoy menjadi Rp779,09 miliar pada akhir tahun lalu. DPK Bank DKI pun hanya mampu tumbuh di bawah 1%, yakni 0,71% yoy menjadi Rp64,08 triliun.
Walaupun beban bunga Bank DKI dapat terjaga dengan kenaikan 0,60% yoy, efisiensi kinerja menurun dengan BOPO dan CIR naik, masing-masing menjadi 84,98% dan 62,27%.
Kondisi serupa juga dialami oleh bank daerah lainnya, yakni PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara alias Bank Sumut, dengan pertumbuhan laba hanya sebesar 0,09% yoy menjadi Rp740,72 miliar pada tahun 2024. Pertumbuhan DPK juga seret, hanya 1,76% yoy menjadi Rp33,20 triliun, dengan beban bunga melonjak 15,51% yoy.
Sekalipun, PT Bank Capital Tbk. (BACA) berhasil menurunkan beban bunganya sebesar 0,42% yoy, DPK hanya mampu tumbuh 0,42% yoy menjadi Rp12,57 triliun pada 2024. Bank itu memang mencetak kenaikan laba 7,48% menjadi Rp109,38 miliar, namun efisiensi kinerja bank itu masih buruk. Dengan BOPO dan CIR tercatat di posisi masing-masing 97,13% dan 97,21%.
Bank-bank berukuran menengah yang mampu mencetak pertumbuhan double digit pada bottom line dan pendanaan, juga harus mengorbankan efisiensi kinerjanya.
Seperti PT Bank OCBC NISP Tbk. (NISP) yang mampu mencatatkan laba naik 18,9% menjadi Rp 4,86 triliun di tahun 2024. Sementara DPK bertumbuh melampaui industri, sebesar 11,46% yoyo menjadi Rp205,93 triliun.
Namun, pertumbuhan beban bunga OCBC Indonesia sebesar 16,68% yoy, melebihi besaran pertumbuhan DPK dan nyaris mendekati besaran pertumbuhan laba. BOPO dan CIR juga masih bengkak, masing-masing 70,97% dan 50,87%.
Hal serupa juga dialami oleh bank syariah terbesar RI, PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS), yang saat ini masih menguasai market share perbankan syariah nasional. Laba BSI tercatat sebesar Rp7,01 triliun pada tahun 2024, melesat 22,83% yoy jauh melampaui ketiga bank BUMN pengendalinya.
Kendati begitu, beban bagi hasil BSI melesat lebih tinggi lagi, sebesar 31,73% yoy. Kinerja BSI juga masih tidak efisien dengan rasio BOPO dan CIR masing-masing 69,93% dan 50,89%.
Pengamat perbankan Paul Sutaryono memaparkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa jumlah kredit yang sudah disetujui tetapi belum ditarik (dicairkan) atau undisbursed loan (UL) bank umum tampak naik 6,6% (yoy) per November 2024. Hal itu menjadi salah satu indikator bahwa pendapatan dari bunga kredit kurang optimal.
Belum lagi ditambah ketika rasio BOPO yang juga naik. Menurut Paul, ambang batas BOPO adalah 70%-80%.
“Tetapi bank saat ini memang sedang bersaing ketat dalam menghimpun dana masyarakat dengan surat utang atau obligasi pemerintah. Mengapa? Karena bunga obligasi seperti ORI (obligasi negara ritel) yang sekitar 6% itu jauh lebih besar daripada bunga deposito bank,” kata Paul.
Maka demikian, biaya pendanaan bank untuk dapat menyaingi imbal hasil obligasi pemerintah jadi mahal. Menurut Paul, bank umum bakal menggenjot pendapatan non operasional alias fee-based income guna mengimbangi pendapatan bunga kredit yang menipis.
Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan kemenangan dirinya di Pilpres 2024 tak lepas dari dukungan Koalisi Indonesia Maju (KIM) dan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Ia bahkan memimpin yel-yel penghormatan untuk Jokowi, menyebutnya sebagai sosok yang berjasa dalam keberhasilannya.
“Hidup Jokowi!!”, kemudian dia memimpin yel-yel “Terima kasih, terima kasih pak Jokowi.”
“Kita harus sesuai dengan nilai-nilai bangsa Indonesia. Hormatilah mereka yang berjasa, hormatilah mereka yang telah berbuat baik,” ujar Prabowo dalam pidatonya di HUT ke-17 Partai Gerindra, Sabtu (15/2/2025).
Ia juga mengingatkan bahwa semua pemimpin, baik presiden maupun wakil presiden terdahulu, memiliki jasa besar bagi bangsa. Walaupun tak luput dari kekurangan dan kesalahan, mereka tetap berkontribusi dalam membangun Indonesia.
Jawaban Tegas atas Isu Dikendalikan Jokowi
Isu dirinya dikendalikan oleh Jokowi juga tak luput dari tanggapannya. Dengan nada bercanda, ia menyindir mereka yang menyebarkan isu tersebut.
“Nanti dibilang saya dikendalikan Pak Jokowi, cawe-cawe … ,” ujar Prabowo sambil mencibir di luar mikrofon, yang langsung disambut sorakan meriah dari hadirin.
Menurut Prabowo, kemenangan yang diraihnya bukan hanya berkat dukungan Jokowi, tetapi juga dari para pemimpin sebelumnya, termasuk Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) serta sosok almarhum Gus Dur yang ia sebut mendukungnya “dari langit.”
Prabowo juga mengapresiasi proses transisi pemerintahan dari Presiden Jokowi ke dirinya, yang ia sebut sebagai salah satu yang paling mulus dalam sejarah dunia. Bahkan, ia mengungkapkan jauh sebelum pelantikan, Jokowi telah banyak membantunya dalam mempersiapkan pemerintahan ke depan.
“Sebelum serah terima, beliau sudah memanggil saya terus. Bahkan untuk jabatan-jabatan tertentu, beliau meminta pandangan dari saya,” pungkasnya.
“Kalau Pak Menteri bilang ada, tapi anggaran lagi.. kita diskusikan, karena ada efisiensi, jadi mesti gimana nih?” Kata Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi dalam Carbon Neutrality Gambir Expo Kemayoran, Jumat (14/2/2025).
Pada tahun 2024, realisasi konversi motor listrik mencapai sekitar 1.500 unit, termasuk 263 unit bantuan program konversi gratis. Angka ini meningkat 10 kali lipat dibandingkan tahun 2023 yang hanya 145 unit. Nilai subsidi konversi ini bernilai Rp 10 juta.
“Kemarin saya minta teman-teman perusahaan bergerak, ada insentif Rp 10 juta, lalu dana CSR Rp 5 juta, jadi baterai tambahan total 15 juta insentif. Sudah tersalurkan lakukan konversi motor listrik tahun lalu ada balap motor listrik jadi udah ada,” sebut Eniya.
Karenanya insentif untuk konversi motor listrik ini belum pasti akan dilanjutkan di tahun 2025 ini.
“Konversi nunggu arahan pendanaannya ya, pastinya akan dilanjutkan tapi pendanaan insentifnya ada atau ngga itu yang kita belum tau karena efisiensi anggaran, belum (pasti),” katanya
Setidaknya berdasarkan perbandingan biaya energi kendaraan listrik dan kendaraan BBM yang telah diuji coba dengan jarak tempuh 35 kilometer (KM) misalnya, motor listrik hanya membutuhkan 1 Kwh dengan biaya sekitar Rp 2000’an . Sementara kendaraan BBM membutuhkan BBM 1 liter dengan biaya sebesar Rp 13.700.
Perubahan identitas kripto dari komoditas menjadi aset keuangan digital seiring dengan pengalihan tanggung jawab pengelolaan dan pengawasan ke OJK dari sebelumnya di bawah Kementerian Perdagangan melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI).
“Bahwa transisi pengelolaan yang semula dilakukan olh bappebti di kemendag untuk kripto yang didefinisikan sbg komoditas pada rezim hukum sebelumnya. Berdasarkan UU P2SK telah dialihkan kepada OJK mengingat definisi kripto menjadi aset keuangan,” ucap Mahendra kepada Komisi XI DPR dalam rapat bersama pada KAmis (13/2/2025).
Mahendra juga mengatakan bahwa peralihan tanggung jawab aset kripto ke OJK sudah sesuai dengan lini waktu masa berlaku P2SK.
Demi mencapai kelancaran transisi dibentuk tim transisi bersama antara kemendag BAPPEBTI dengan OJK.
Nantinya tim transisi juga akan menjadi tim pendampingan atau mitra OJK agar transisi berjalan lancar dan transisi dapat dilaksanakan sesuai harapan bersama.
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid diketahui bertemu dengan Wakil Presiden Kebijakan Publik YouTube, Leslie Miller di Kantor Google Paris pada 10 Februari 2025 lalu. Meutya menginginkan adanya kerja sama dari Google terkait menciptakan lingkungan aman bagi anak di dunia maya.
“Kami mengharapkan kerja sama dari Google untuk memastikan lingkungan online yang lebih aman bagi anak-anak Indonesia,” ujar Meutya, dalam keterangannya dikutip Rabu (12/2/2025).
Dia menambahkan regulasi diperlukan sebab banyaknya kasus pornografi anak dan judi online di Indonesia. Laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyebutkan pemain judol usia 10 tahun mencapai 2% dari total 80 ribu orang.
Dalam kesempatan itu, Miller memastikan YouTube akan mendukung inisiatif pemerintah tersebut. Platform berbagi video itu akan bekerja sama dengan pemerintah.
“Kami siap bekerja sama dengan pemerintah Indonesia untuk memastikan platform kami lebih aman bagi semua pengguna, terutama anak-anak,” kata Miller.
Aturan soal perlindungan anak sebenarnya telah lebih dulu dibahas oleh pemerintah Australia. Negara itu menetapkan aturan soal batas minimal pengguna media sosial adalah 16 tahun.
“Ini adalah reformasi kunci. Kami tahu akan ada anak yang menemukan cara lain [untuk menggunakan medsos], tetapi kami ingin memberikan pernyataan tegas bahwa perusahaan media sosial harus merapikan diri,” kata Perdana Menteri Australia Anthony Albanese.
Namun tidak semua terdampak keputusan itu. YouTube jadi salah satu yang dikecualikan, karena masih diizinkan diakses oleh anak-anak.
Selain YouTube, anak di Australia masih bisa mengakses aplikasi chat, game online, dan aplikasi kesehatan serta edukasi.
Menurut Bahlil, keputusan tersebut merupakan bagian dari konsolidasi dari institusi. Adapun sembari menunggu proses yang sedang berjalan, status Achmad Muchtasyar sebagai Dirjen Migas masih non aktif.
Sebagai gantinya, Bahlil menunjuk Tri Winarno yang merupakan Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM sebagai Pelaksana Harian (Plh) Dirjen Migas.
“Saya katakan kalau yang mencopot itu kan harus dengan Kepres sambil berjalan nonaktif, sejak kemarin. PLH Dirjen migas adalah Dirjen Minerba Pak Tri Winarno,” kata Bahlil ditemui di Jakarta, Selasa (11/2/2025).
Sebagaimana diketahui, Bahlil melantik Achmad Muchtasyar sebagai Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) pada 16 Januari 2025. Achmad menggantikan posisi Tutuka Ariadji yang telah pensiun sejak pertengahan 2024 lalu.
Adapun, penonaktifan tersebut dilakukan di tengah polemik penggeledahan Kantor Ditjen Migas pada Senin (10/2/2025) oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) dan kisruh LPG 3 kg sejak awal bulan ini.
Sebelumnya Wamen ESDM, Yuliot Tanjung menjelaskan bahwa penonaktifan Achmad Muchtasyar dilakukan untuk menghormati proses hukum yang saat ini sedang berjalan. Achmad dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Dirjen Migas sejak Senin sore (10/2/2025).
“Untuk Dirjen Migas, ini kita lagi evaluasi internal, ya tentu dengan adanya proses evaluasi internal itu nanti akan dilihat ya bagaimana proses hukum yang berjalan. Jadi itu untuk kita lebih independen untuk melihat itu proses hukum,” ujar Yuliot di Gedung DPR RI, Selasa (11/2/2025).
Meski tidak memerinci secara detail masalah hukum yang dimaksud. “Ini permasalahan itu lagi dalam evaluasi. Jadi ya kurang sebulan,” kata dia.
World Bank Director Country untuk Indonesia dan Timor Leste, Carolyn Turk mengatakan Indonesia cenderung masih lebih baik dari beberapa negara berkembang lainnya.
“Indonesia telah memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang stabil sekitar 5%, yang sebagian besar didorong oleh permintaan domestik yang kuat. Dan itu telah mengimbangi sebagian turbulensi dalam permintaan eksternal,” kata Carolyn dalam Laporan Business Ready (B-Ready) World Bank, di Four Seasons, Jakarta, Senin (10/2/2025).
Carolyn menjelaskan bahwa Indonesia mendapat keuntungan dari jumlah populasinya yang cukup besar dan tingkat konsumsi yang juga cukup besar sehingga berkontribusi pada stabilitas ekonomi.
Namun, ia menegaskan jika Indonesia ingin mencapai status negara berpenghasilan tinggi pada 2025, laju pertumbuhan ekonomi Indonesia perlu ditingkatkan lagi setidaknya hingga 6%.
“Saat Anda menetapkan tujuan untuk mencapai status negara berpendapatan tinggi pada 2045, maka pertumbuhan ekonomi tahunan perlu ditingkatkan lagi setidaknya hingga 6%,” tambah Carolyn.
“Masih terdapat ruang perbaikan dalam layanan publik untuk mendukung kepatuhan terhadap regulasi bisnis” ujarnya lagi.
Dalam laporan B-ready 2024, Bank Dunia menyoroti pentingnya reformasi regulasi untuk meningkatkan daya saing sektor swasta. Ada tiga pilar yang dinilai Bank Dunia, yakni kerangka regulasi, pelayanan publik dan efisiensi operasional.
Laporan yang menggantikan laporan terdahulu Doing Business tersebut mencatat bahwa di antara 50 negara yang dievaluasi, sebagian besar memiliki regulasi bisnis yang cukup baik, dengan skor rata-rata 65,5 dari 100.
Namun, pelayanan publik yang mendukung kepatuhan bisnis masih menjadi tantangan di banyak negara. Dari pilar ini, skor globalnya mendekati 50%.
Carolyn menilai di tengah ketidakpastian global, termasuk meningkatnya utang negara berkembang, perlambatan investasi, serta tantangan perubahan iklim, peran sektor swasta menjadi semakin vital dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.
Lantas, bagaimana dengan skor Indonesia?
Dengan perekonomian yang tetap tumbuh stabil di tengah tantangan global, Indonesia memiliki peluang besar untuk terus memperkuat fundamental ekonominya melalui kebijakan yang mendorong investasi dan inovasi bisnis.
“Hal ini juga menyoroti sejumlah reformasi regulasi yang diperlukan untuk menciptakan lingkungan bisnis yang kompetitif dan kami percaya bahwa lingkungan ini penting untuk meningkatkan produktivitas di bidang manufaktur dan jasa,” kata Carolyn.
Dalam laporan B-Ready, Indonesia memperoleh skor 64 untuk kerangka kebijakan, 63 untuk layanan publik dan 61 untuk efisiensi operasional.
Dari catatan Bank Dunia, Indonesia mendapat skor tertinggi dalam bidang Tenaga Kerja, Layanan Utilitas, dan Lokasi Bisnis.
“Dalam bidang-bidang ini, perekonomian menyediakan pusat-pusat ketenagakerjaan dan pelatihan untuk mendukung para pencari kerja, menegakkan peraturan untuk internet dan air, dan menyediakan informasi yang transparan mengenai hal-hal yang terkait dengan izin bangunan, zonasi, dan penggunaan lahan,” tulis Bank Dunia dalam laporan B-Ready.
Adapun, Indonesia mendapat skor terendah dalam Persaingan Pasar, Layanan Keuangan, dan Kepailitan Bisnis. Dalam bidang-bidang ini, perekonomian tidak menyediakan kantor Transfer Teknologi maupun taman sains dan teknologi, pendaftaran agunan tidak berdasarkan pemberitahuan, dan kerangka peraturan tidak menyediakan proses kepailitan khusus untuk usaha mikro dan kecil.
