Sebagai informasi Prajogo merupakan pemegang saham pengendali secara tidak langsung BREN. Dia mengendalikan BREN melalui PT Barito Pacific Tbk (BRPT) yang menggenggam 64,66% saham BREN.
Adapun Prajogo membeli saham BREN pada harga rata-rata Rp6.272 per saham pada 25 Februari 2025. Dengan demikian Prajogo merogoh kocek sekitar Rp9,4 miliar dalam transaksi tersebut.
“Untuk tujuan investasi pribadi,” tulis manajemen BREN dalam keterbukaan informasi mengenai tujuan dari transaksi, dikutip Rabu (26/2/2025).
Sementara itu, saham BREN pada perdagangan hari ini, hingga pukul 14.00 WIB, Rabu (26/2/2025) naik 4,9% ke level 6.425. Saham ini telah diperdagangkan dengan nilai transaksi Rp111,6 miliar yang melibatkan 17,44 juta lembar saham dalam 11.240 kali transaksi.
Kenaikan saham hari ini mengakhiri tren negatif BREN dalam dua hari terakhir. Pada awal pekan ini, saham BREN turun 8,7% dan sehari setelahnya turun 2,78%.
Penetapan tersebut dilakukan setelah penyidik dan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung melakukan pemeriksaan terhadap sedikitnya 96 saksi dan dua orang ahli.
Menanggapi hal itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) angkat suara. Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengungkapkan pihaknya akan menghormati segala proses hukum yang dijalankan oleh pihak yang berwenang.
“Kita menghormati proses hukum,” ungkap Dadan saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (25/2/2025).
Lebih lanjut, dia mengungkapkan pihaknya sendiri sudah memaksimalkan produksi minyak dalam negeri untuk bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri terlebih dahulu.
“Kita coba maksimumkan untuk semua produksi (minyak) dalam negeri, dan arahan dari Pak Menteri semaksimal mungkin diolah dalam negeri, untuk diolah di kilang dalam negeri,” tegasnya.
Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar mengatakan, dari proses penyidikan, selain pemeriksaan 96 saksi dan 2 ahli, Tim Penyidik telah memiliki adanya alat bukti cukup berupa penyitaan terhadap 969 dokumen dan 45 barang bukti elektronik.
Berdasarkan alat bukti permulaan yang cukup, Tim Penyidik menetapkan 7 orang Tersangka yakni sebagai berikut:
1. RS selaku Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga.
2. SDS selaku Direktur Optimasi Feedstock dan Produk PT Kilang Pertamina Internasional.
3. YF selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping.
4. AP selaku VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional.
7. GRJ selaku Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak.
“Setelah dilakukan pemeriksaan Kesehatan dan telah dinyatakan sehat, laluTim Penyidik melakukan penahanan terhadap para Tersangka selama 20 hari ke depan,” ungkap Harli.
Adapun kasus posisi dalam perkara ini yaitu:
Dalam periode 2018 s.d. 2023 pemenuhan minyak mentah dalam negeri seharusnya wajib mengutamakan pasokan minyak bumi dari dalam negeri dan Pertamina wajib mencari pasokan minyak bumi yang berasal dari Kontraktor dalam negeri sebelum merencanakan impor minyak bumi. Hal itu sebagaimana tegas diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 42 Tahun 2018 tentang prioritas pemanfaatan minyak bumi untuk kebutuhan dalam negeri;
Namun berdasarkan fakta penyidikan, Tersangka RS, Tersangka SDS, dan Tersangka AP melakukan pengkondisian dalam Rapat Optimasi Hilir (OH) yang dijadikan dasar untuk menurunkan readiness/produksi kilang sehingga produksi minyak bumi dalam negeri tidak terserap sepenuhnya dan akhirnya pemenuhan minyak mentah maupun produk kilang diperoleh dari impor;
Pada saat produksi kilang sengaja diturunkan, maka produksi minyak mentah dalam negeri oleh KKKS sengaja ditolak dengan fakta sebagai berikut:
Produksi minyak mentah KKKS tidak memenuhi nilai ekonomis, padahal harga yang ditawarkan masih masuk range harga HPS;
Produk minyak mentah KKKS dilakukan penolakan dengan alasan spesifikasi tidak sesuai (kualitas) kilang, tetapi faktanya minyak mentah bagian negara masih sesuai kualitas kilang dan dapat diolah.dihilangkan kadar merkuri atau sulfurnya.
Saat produksi minyak mentah dalam negeri oleh KKKS ditolak dengan berbagai alasan, maka menjadi dasar minyak mentah Indonesia dilakukan penjualan keluar negeri (ekspor);
Untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, maka PT Kilang Pertamina Internasional melakukan impor minyak mentah dan PT Pertamina Patra Niaga melakukan impor produk kilang.
Untuk kegiatan pengadaan impor minyak mentah oleh PT Kilang Pertamina Internasional dan produk kilang oleh PT Pertamina Patra Niaga diperoleh fakta adanya pemufakatan jahat (mens rea) antara Penyelenggara Negara (Tersangka SDS, Tersangka AP, Tersangka RS, dan Tersangka YF) bersama DMUT/Broker (Tersangka MK, Tersangka DW, dan Tersangka GRJ) sebelum tender dilaksanakan dengan kesepakatan harga yang sudah diatur yang bertujuan mendapatkan keuntungan secara melawan hukum dan merugikan keuangan negara;
Pemufakatan tersebut, diwujudkan dengan adanya tindakan (actus reus) pengaturan proses pengadaan impor minyak mentah dan impor produk kilang sehingga seolah-olah telah dilaksanakan sesuai ketentuan dengan cara pengkondisian pemenangan DMUT/Broker yang telah ditentukan dan menyetujui pembelian dengan harga tinggi (Spot) yang tidak memenuhi persyaratan dengan cara:
Tersangka RS, Tersangka SDS dan Tersangka AP memenangkan DMUT/Broker minyak mentah dan produk kilang secara melawan hukum;
Tersangka DM dan Tersangka GRJ melakukan komunikasi dengan Tersangka AP untuk dapat memperoleh harga tinggi (spot) pada saat syarat belum terpenuhi dan mendapatkan persetujuan dari Tersangka SDS untuk impor minyak mentah dari Tersangka RS untuk impor produk kilang.
Dalam pengadaan produk kilang oleh PT Pertamina Patra Niaga, Tersangka RS melakukan pembelian (pembayaran) untuk Ron 92, padahal sebenarnya hanya membeli Ron 90 atau lebih rendah kemudian dilakukan blending di Storage/Depo untuk menjadi Ron 92 dan hal tersebut tidak diperbolehkan;
Pada saat telah dilakukan pengadaan impor minyak mentah dan impor produk kilang, diperoleh fakta adanya mark up kontrak shipping (pengiriman) yang dilakukan oleh Tersangka YF selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping sehingga negara mengeluarkan fee sebesar 13% s.d. 15% secara melawan hukum sehingga Tersangka MKAR mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut;
Pada saat kebutuhan minyak dalam negeri mayoritas diperoleh dari produk impor secara melawan hukum, maka komponen harga dasar yang dijadikan acuan untuk penetapan HIP (Harga Index Pasar) Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk dijual kepada masyarakat menjadi mahal/tinggi sehingga dijadikan dasar pemberian kompensasi maupun subsidi BBM setiap tahun dari APBN;
Akibat adanya beberapa perbuatan melawan hukum tersebut, telah mengakibatkan adanya kerugian negara sekitar Rp193,7 triliun, yang bersumber dari komponen sebagai berikut:
Kerugian Ekspor Minyak Mentah Dalam Negeri sekitar Rp35 triliun.
Kerugian Impor Minyak Mentah melalui DMUT/Broker sekitar Rp2,7 triliun.
Kerugian Impor BBM melalui DMUT/Broker sekitar Rp9 triliun.
Kerugian Pemberian Kompensasi (2023) sekitar Rp126 triliun.
Kerugian Pemberian Subsidi (2023) sekitar Rp21 triliun.
“Para Tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,” paparnya.
Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung berharap proyek hilirisasi dapat memberikan dampak ekonomi yang signifikan. Khususnya bagi Indonesia dan mendorong nilai tambah di dalam negeri.
“Jadi untuk dampak ekonomi terhadap hilirisasi ini Kita mengharapkan akan terjadi investasi sekitar US$ 618 miliar,” kata Yuliot dalam Rapat Kerja bersama DPD RI, Senin (24/2/2025).
Di samping itu, Yuliot membeberkan bahwa program hilirisasi ini juga berpotensi memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar US$ 235,9 miliar dan terhadap ekspor hingga US$ 857,9 miliar.
“Di mana sekitar 80% untuk hilirisasi ini adalah berasal dari mineral dan batu bara Dan juga sekitar 10% itu dari migas. Jadi nanti ada kontribusi dari sektor lain, dari perkebunan, dari kelautan, dari perikanan, dari kehutanan,” katanya.
Ia ditunjuk langsung oleh Presiden Donald Trump untuk memimpin NASA, demikian dikutip dari Wall Street Journal, Minggu (23/2/2025).
Jika kabar ini benar, pria berusia 42 tahun itu akan mengambil alih kendali organisasi berusia hampir 70 tahun dengan anggaran US$25 miliar itu.
Peran ini mengharuskan Isaacman untuk menavigasi hubungannya dengan Musk, yang memiliki peran penting sebagai dewan penasehat Trump.
Dalam sebuah unggahan di X, Musk mengatakan bahwa Stasiun Luar Angkasa Internasional harus dikeluarkan dari orbit lebih cepat dari rencana saat ini, dan mengindikasikan bahwa NASA harus memprioritaskan tujuan jangka panjangnya dan perushaan milik Musk, SpaceX.
“Mari kita pergi ke Mars,” tulisnya.
Dalam sebuah unggahan baru-baru ini di X, Isaacman mengatakan bahwa dirinya sangat ingin mendapatkan kepercayaan dari Senat.
Ia telah mendukung ide untuk mengirim manusia ke Mars, sebuah misi yang telah menjadi obsesi Elon Musk selama beberapa dekade, dan salah satu yang disebutkan Trump dalam pidato pelantikannya bulan lalu.
Ambisi ke luar angkasa
Sebagai penggemar ruang angkasa sejak masih TK, Isaacman sempat menekuni dunia penerbangan.
Isaacman, yang dibesarkan di pinggiran kota New York di Westfield, telah menikah dan memiliki dua orang anak dan tinggal di dekat Easton, Pennsylvania.
Dia mulai berlatih sebagai pilot saat membangun Shift4 Payments. Perusahaan ini menyediakan layanan pemrosesan pembayaran untuk restoran, resor, dan tempat lainnya.
Pada 2011, Isaacman ikut mendirikan sebuah perusahaan bernama Draken International, yang mengumpulkan armada pesawat jet tempur yang digunakannya dalam apa yang disebut sebagai latihan perang dengan pelanggan militer.
Saat ini kekayaan Isaacman ditaksir oleh Forbes mencapai US$ 1,6 miliar atau setara Rp 26,08 triliun (asumsi kurs Rp 16.300/US$).
Pada 2020, tahun di mana Isaacman mempublikasikan Shift4, ia melakukan panggilan telepon dengan SpaceX, yang nantinya akan menggunakan Shift4 untuk menangani pembayaran untuk bisnis internet-satelitnya, Starlink.
Pada awal tahun yang sama, SpaceX melakukan peluncuran pertamanya dengan awak manusia di dalamnya, dan membawa dua astronot NASA ke stasiun luar angkasa.
“Saya menutup telepon dengan berkomentar, ‘Hei, kalian tahu, kapan pun kalian siap untuk benar-benar membuka benda ini, ingatlah saya karena saya sangat tertarik. Dan mereka seperti, ‘Oh, benarkah? Karena kita mungkin sedikit lebih dekat dari yang Anda pikirkan,'” kata Isaacman dalam wawancara 2021 lalu.
Percakapan tersebut berkembang menjadi Inspiration4, sebuah misi penerbangan pada 2021 yang membawa Isaacman dan tiga orang pribadi lainnya ke dalam kendaraan SpaceX Crew Dragon yang mencapai orbit rendah Bumi.
Penerbangan itu menjadi salah satu dari serangkaian misi yang menyoroti industri penerbangan luar angkasa swasta yang baru lahir, yakni bertujuan untuk membuka orbit bagi lebih banyak orang.
Foto: Pembeli memilih buah kurma yang dijual pada salah satu toko di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta, Rabu (13/3/2024). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)
Menyantap kurma juga menjadi salah satu anjuran yang terkandung dalam hadits yang dikaitkan oleh Nabi Muhammad SAW yang mengajarkan untuk berbuka puasa dengan kurma matang sebelum berdoa.
Kurma dipercaya sebagai sumber serat, potasium, dan kalsium yang kaya, kurma tidak hanya enak, tetapi juga merupakan cadangan perbaikan nutrisi
Menilik data Badan Pusat Statistik (BPS), impor kurma Indonesia pada 2024 lalu mencapai 55,43 ribu ton dengan nilai mencapai US$ 79,74 juta atau sekitar Rp1,28 triliun. (Asumsi kurs Rp16.089/US$).
Secara nilai capaian impor kurma tahun lalu kontraksi moderat 0,97% secara tahunan (yoy), sementara dari sisi volume susut 2,31% (yoy).
Penyusutan impor kurma ini ternyata juga terjadi pada 2023 dibandingkan tahun sebelumnya, secara nilai turun 6,65% yoy, sementara volume impor susut lebih dalam hingga 7,51% yoy.
Pada 2022 impor kurma Indonesia sempat mencapai peak sejak periode 2014 silam, mencapai angka 61,35 ribu ton dengan nilai sebesar US$ 86,26 juta atau sekitar Rp 1,33 triliun. (Asumsi kurs Rp15.394/US$).
Berkut perkembangan data volume dan nilai impor kurma Indonesia :
Penurunan impor baik dari sisi harga dan volume ini ditengarai seiring dengan pelemahan nilai tukar rupiah.
Sebagaimana diketahui, dalam dua tahun terakhir rupiah sudah lebih mahal hingga Rp1.000 dibandingkan dolar Amerika Serikat (AS).
Jika dibandingkan sejak 2022, mata uang Garuda sudah terkontraksi lebih dari 5%, yang membuat harga impor kurma ini cenderung mahal. Jadi, dengan modal yang nyaris hampir sama dengan yang dikeluarkan pada 2022, volume impor sudah terkontraksi lebih dari 5.000 ton dalam dua tahun terakhir ini.
Sebelum mencoba memulihkan akun, penting untuk mengetahui alasan pemblokiran. WhatsApp memblokir akun pengguna jika terdeteksi melakukan aktivitas yang melanggar kebijakan mereka. Beberapa penyebab umum meliputi:
Mengirim pesan dalam jumlah besar dalam waktu singkat.
Mendapat banyak laporan dari pengguna lain terkait spam.
Menggunakan aplikasi WhatsApp tidak resmi (misalnya WhatsApp GB atau WhatsApp Plus).
Akun terinfeksi malware yang mengirim pesan spam secara otomatis.
2. Menunggu Masa Pemblokiran Berakhir
Jika pemblokiran bersifat sementara, biasanya akan ada pemberitahuan tentang durasi pemblokiran. Jika Anda melihat pesan ini, tunggu hingga masa blokir selesai sebelum mencoba mengakses akun kembali.
3. Mengajukan Banding dari Aplikasi WhatsApp
Jika Anda merasa pemblokiran terjadi karena kesalahan, ajukan banding langsung melalui aplikasi WhatsApp dengan langkah berikut:
Buka WhatsApp.
Jika akun terblokir, akan muncul notifikasi “Akun ini tidak diizinkan menggunakan WhatsApp”.
Ketuk “Minta Peninjauan”.
Isi formulir yang tersedia dengan menjelaskan situasi Anda.
Kirim permintaan dan tunggu respons dari WhatsApp.
4. Menghubungi Layanan Bantuan WhatsApp
Jika permintaan banding Anda ditolak atau tidak ada opsi banding, coba hubungi dukungan WhatsApp secara langsung:
Buka situs resmi WhatsApp.
Cari bagian “Bantuan” atau “Hubungi Kami”.
Kirim permintaan dukungan dengan menjelaskan situasi secara jelas.
Tunggu balasan dari tim WhatsApp.
5. Menghapus WhatsApp Tidak Resmi
Jika Anda menggunakan versi WhatsApp yang tidak resmi, seperti WhatsApp GB atau WhatsApp Plus, segera hapus aplikasi tersebut. Kemudian, unduh dan instal WhatsApp resmi dari Google Play Store atau App Store untuk menghindari pemblokiran di masa mendatang.
6. Memeriksa dan Membersihkan Perangkat
Jika Anda tidak merasa melakukan spam tetapi tetap diblokir, ada kemungkinan perangkat Anda terinfeksi malware. Gunakan antivirus terpercaya untuk memindai dan menghapus malware yang mungkin menyebabkan aktivitas mencurigakan.
7. Bersabar dan Hindari Tindakan Berisiko
Proses pemulihan akun bisa memakan waktu. Jangan mencoba membuat akun baru dengan nomor yang sama hingga ada kepastian dari WhatsApp. Selain itu, hindari mengirimkan pesan massal atau bergabung dalam terlalu banyak grup dalam waktu singkat.
8. Mempelajari dan Mengikuti Kebijakan WhatsApp
Setelah akun Anda berhasil dipulihkan, pastikan untuk membaca dan memahami kebijakan WhatsApp agar tidak mengalami pemblokiran lagi. Beberapa hal yang perlu diperhatikan:
Hindari mengirim pesan dalam jumlah besar ke kontak yang tidak dikenal.
Jangan menggunakan aplikasi pihak ketiga yang tidak diizinkan oleh WhatsApp.
Berhati-hati dalam membagikan tautan atau file yang mencurigakan.
9. Mengaktifkan Verifikasi Dua Langkah
Untuk meningkatkan keamanan akun, aktifkan fitur verifikasi dua langkah dengan langkah berikut:
Buka WhatsApp dan masuk ke “Pengaturan”.
Pilih “Akun” dan kemudian “Verifikasi dua langkah”.
Aktifkan fitur ini dan buat PIN keamanan.
Tambahkan alamat email pemulihan untuk keamanan ekstra.
10. Memastikan Informasi Kontak Selalu Terbaru
Pastikan nomor telepon dan email yang terhubung dengan akun WhatsApp selalu diperbarui. Ini akan membantu dalam proses pemulihan jika terjadi masalah di masa mendatang.
Dengan menerapkan langkah-langkah di atas, Anda bisa meningkatkan peluang untuk mendapatkan kembali akses ke akun WhatsApp Anda dan menghindari pemblokiran di kemudian hari.
Jika akun WhatsApp Anda Masih Tidak Bisa Dipulihkan
1. Coba Hubungi WhatsApp Melalui Email
Jika dukungan dalam aplikasi tidak berhasil, kirim email langsung ke WhatsApp:
Untuk pengguna iPhone: [email protected] Dalam email, sertakan nomor telepon dengan format internasional (+62 untuk Indonesia) dan jelaskan masalah Anda dengan jelas.
2. Gunakan Nomor Telepon Lain untuk Menghubungi WhatsApp
Jika akun Anda benar-benar terblokir permanen dan tidak ada tanggapan dari WhatsApp, coba gunakan nomor lain untuk menghubungi layanan dukungan mereka. Kadang-kadang, respons lebih cepat jika dikirim dari nomor yang masih aktif.
3. Pastikan Nomor Anda Tidak Didaftarkan di Banyak Perangkat
WhatsApp mungkin memblokir akun jika mendeteksi akses dari banyak perangkat dalam waktu singkat. Jika Anda baru saja login dari berbagai tempat, coba tunggu beberapa jam sebelum mencoba lagi.
4. Coba Daftar dengan Nomor yang Sama Setelah Beberapa Hari
Jika WhatsApp menyatakan bahwa akun diblokir secara permanen, tunggu sekitar 7-30 hari, lalu coba daftar ulang dengan nomor yang sama. Kadang, pemblokiran bisa dicabut secara otomatis.
5. Pertimbangkan Menggunakan Nomor Baru
Jika semua cara sudah dicoba dan akun tetap tidak bisa dipulihkan, Anda mungkin perlu membuat akun baru dengan nomor lain. Pastikan untuk mengikuti kebijakan WhatsApp agar tidak mengalami masalah serupa di masa depan.
Sebuah penelitian dari Max Max Planck Institute for Metabolism Research menjelaskan soal hal tersebut. Respons ingin makan manis muncul dari sistem neurologis tubuh kita.
Neuron akan memberi sinyal otak untuk mengonsumsi gula, sama seperti yang dilakukan saat tubuh kenyang.
Para peneliti melakukan penelitian dengan memantau tikus yang sudah kenyang setelah makan 90 menit. Tikus mengabaikan makanan tambahan, namun tetap menyantap makanan manis, dikutip dari BGR, Selasa (18/2/2025).
Terungkap bahwa Neuron di nukleus arkuata hipotalamus melepaskan opioid alami untuk makan hidangan penutup. Sebagai informasi neuron tersebut bertanggung jawab mengendalikan nafsu makan, metabolisme dan hormon.
Neuron itu bernama pro-opiomelanocortin (POMC), yang dilepaskan akan mengirimkan sinyal bernama nukleus paraventrikular thalamus (PVT).
Menurut para peneliti, terdapat aktivitas saraf antara hipotalamus dan PVT yang meningkat empat kali lipat bahkan sebelum gigitan pertama makanan manis itu. Kesimpulannya keinginan makan bukan karena makanan yang manis, tapi antisipasi saat mengonsumsinya.
Otak bersiap memakan asupan gula untuk makanan penutup. Para peneliti melakukan teknik yang memungkinkan menghidupkan dan mematikan neuron menggunakan cahaya atau optogenetika.
Saat sinyal POMC ke PVT diblokir, tikus akan memakan makanan penutup 40% lebih sedikit. Tim peneliti menyebut ini berarti jalur otak memainkan peranannya untuk mengonsumsi makan makanan penutup.
Rapat kerja itu memang pada mulanya terbuka, sampai Nawardi selesai memberikan kata pengantar pembuka rapat. Setelah ia selesai menyampaikan pemaparan, monitor di depan ruang rapat yang menampilkan jalannya raker itu terputus. Demikian juga dengan siaran langsung di akun Youtube DPD RI.
Bahkan saat ini, tautan live youtube raker Komite IV DPD dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah tidak tersedia, dan tertulis keterangan “Video ini disetel untuk pribadi”. Media juga kemudian diminta meninggalkan ruang rapat.
“Oh, YouTubenya diputus? Nah, ini saya tidak paham,” kata Nawardi saat ditemui seusai rapat dengan Sri Mulyani di Gedung DPD, Jakarta, Selasa (18/2/2025).
“Tadi saya sampaikan rapatnya terbuka. Saya buka dan terbuka untuk umum. Saya kira wartawan tadi melihat dari luar, kan?” tegasnya.
Nawardi pun mengaku tak tahu menahu siapa yang membuat rapat kerja dengan Sri Mulyani itu tiba-tiba tertutup. Ia hanya menegaskan, bahwa setiap raker seharusnya terbuka untuk umum. “Tidak tertutup, kita terbuka,” ungkapnya.
Keterkejutan rapat itu tiba-tiba tertutup juga disampaikan Anggota DPD Komite IV, Elviana. Senator dari daerah pemilihan Jambi yang juga pernah menjadi Ketua Komite IV DPD RI itu menegaskan, raker itu harusnya bersifat terbuka.
“Kok tertutup? oh ya? kalau tau saya suruh buka. Raker ini kan sifatnya terbuka selalu, kalau diaturannya ya terbuka rapat-rapat ini, pantesan sepi-sepi saja media,” ucap Elviana saat ditemui di sela-sela rapat Komite IV dengan Sri Mulyani.
Meski begitu, Komite IV pun menunjukkan kesepakatan hasil keseluruhan rapat dengan Sri Mulyani, berikut ini rinciannya:
1. Komite IV DPD RI mengapresiasi penjelasan dan paparan Menteri Keuangan mengenai arah kebijakan fiskal untuk menstimulasi ekonomi dan kesejahteraan.
2. Komite IV DPD RI mendukung kebijakan fiskal APBN TA 2025 yang bertujuan untuk mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Namun demikian Kementerian Keuangan harus memastikan sinkronisasi APBN TA 2025 dengan program prioritas pemerintah, terutama dalam implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Renovasi Sekolah, Pemeriksaan Kesehatan Gratis, dan Peningkatan Ketahanan Pangan.
3. Komite IV DPD RI mendukung efisiensi anggaran Kementerian/Lembaga serta efisiensi anggaran APBD sepanjang ditujukan untuk kepentingan rakyat dengan dampak yang positif dan terukur bagi masyarakat di daerah.
4. Komite IV DPD RI mendorong agar landasan semangat pembangunan yang meliputi prinsip keadilan, prinsip keberpihakan dan prinsip gotong royong dapat benar-benar diimplementasikan, khususnya keadilan dalam alokasi anggaran bagi daerah, keberpihakan kebijakan kepada daerah dan gotong royong untuk membangun seluruh daerah di Indonesia.
5. Kementerian Keuangan agar mencermati dan memperhatikan masukan-masukan Anggota DPD RI, antara lain bahwa Kementerian Keuangan agar:
a. Melakukan sosialisasi secara terbuka mengenai kriteria dan proses yang digunakan dalam menentukan area efisiensi untuk memastikan transparansi, akuntabilitas dan menghindari persepsi negatif dari publik.
b. Mengarahkan hasil penghematan anggaran untuk mendukung program-program prioritas Pemerintah yang dapat menggerakkan ekonomi lokal, seperti pemberdayaan UMKM dan pengembangan infrastruktur pedesaan, sehingga perekonomian di daerah tetap tumbuh..
c. Meningkatkan harmonisasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah agar dana transfer ke daerah disalurkan lebih tepat waktu dan efektif, serta mendorong daerah untuk meningkatkan kapasitas fiskalnya sendiri sehingga pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.
d. Mengembangkan sistem pencairan dan penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) yang berkeadilan, termasuk percepatan pembayaran Dana Bagi Hasil (DBH) yang kurang bayar di beberapa daerah agar tidak menghambat pembangunan daerah.
e. Berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait untuk menyusun kebijakan penyederhanaan syarat salur Dana Desa, serta memastikan sinkronisasi Dana Desa dengan belanja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
f. Melakukan kajian komprehensif untuk optimalisasi penerimaan PNBP dan agar PNBP dapat mengantisipasi perubahan kondisi ekonomi dalam rangka meningkatkan kontribusi PNBP terhadap penerimaan negara.
g. Melakukan koordinasi dan pengawasan dalam rangka perbaikan terhadap program MBG sehingga dapat berjalan dengan optimal, baik dari segi anggaran, proses pelaksanaan maupun sasaran penerima program tersebut, serta melakukan perbaikan-perbaikan yang diperlukan sehingga program ini dapat dirasakan manfaatnya.
6. Komite IV DPD RI dan Kementerian Keuangan sepakat untuk meningkatkan sinergi dalam melakukan sosialisasi terkait program-program Pemerintah yang tertuang dalam APBN TA 2025 ke seluruh daerah di Indonesia melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang ada di wilayah Provinsi.
7. Kementerian Keuangan akan menyampaikan jawaban tertulis atas pertanyaan-pertanyaan Komite IV DPD RI sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Rapat Kerja.
Menjelang Ramadan dan Idulfitri tahun 2025 ini, harga sejumlah komoditas diperkirakan mengalami kenaikan akibat meningkatnya permintaan. Badan Pusat Statistik (BPS) mewanti-wanti akan adanya kenaikan harga pada emas perhiasan, tiket pesawat, serta berbagai kebutuhan pokok seperti daging ayam dan telur ayam, yang berpotensi menjadi faktor utama pendorong inflasi selama periode puasa dan Lebaran tahun ini.
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini menyebut kenaikan harga ini tidak hanya terjadi saat Lebaran, melainkan sudah mulai terjadi sebelum Ramadan.
“Beberapa komoditas yang perlu diwaspadai kenaikan harganya menjelang Ramadan dan Idulfitri antara lain daging ayam ras, tarif angkutan udara, telur ayam ras, bawang merah, bawang putih, beras, dan emas perhiasan,” ungkap Pudji dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (17/2/2025).
Pudji menyampaikan, salah satu faktor utama yang kerap memicu inflasi saat Idulfitri adalah tarif angkutan udara. Dia menjelaskan bahwa lonjakan harga tiket pesawat setiap tahun selalu menjadi tantangan, terutama karena tingginya mobilitas masyarakat yang mudik ke kampung halaman.
Sementara itu, beberapa komoditas yang tidak terlalu berpengaruh saat Ramadan justru menjadi pendorong inflasi saat Idulfitri. Salah satunya adalah telur ayam, yang mengalami lonjakan harga cukup signifikan di momen Lebaran 2023 dengan andil inflasi 0,01%.
Pada 2024, tren ini kembali terlihat, di mana harga telur ayam lebih tinggi selama Ramadan yang jatuh di bulan Maret. Dengan Ramadan 2025 yang diperkirakan berlangsung hampir sepanjang Maret, Pudji memperingatkan lonjakan harga kemungkinan besar akan kembali terjadi pada bulan tersebut.
Untuk lebih rincinya, data BPS mencatat, selama Ramadan dan Idulfitri 2024, beberapa komoditas dengan andil inflasi terbesar pada Maret 2024 diantaranya:
Telur ayam ras, daging ayam ras, dan beras masing-masing 0,09%
Emas perhiasan 0,04%
Cabai rawit dan bawang putih masing-masing 0,02%
Bawang merah, minyak goreng, sigaret kretek mesin (SKM), dan nasi dengan lauk masing-masing 0,01%
Sedangkan pada April 2024, faktor utama pendorong inflasi meliputi:
Bawang merah 0,14%
Emas perhiasan 0,08%
Tiket pesawat 0,06%
Tomat 0,04%
Angkutan antarkota 0,03%
Bawang putih 0,02%
Lebih lanjut, Pudji memaparkan, meski pada Januari 2025 BPS mencatat adanya deflasi sebesar 0,76% akibat diskon tarif listrik, beberapa harga bahan pokok tetap mengalami kenaikan. Dia menyebutkan cabai merah, cabai rawit, daging ayam, wortel, beras, dan kangkung masih mengalami inflasi.
“Meskipun secara keseluruhan Januari 2025 mengalami deflasi, kita tetap perlu waspada karena beberapa komoditas masih menunjukkan tren kenaikan harga,” pungkasnya.
Kondisi tersebut terjadi lantaran perbankan RI harus bersaing memperebutkan likuiditas antara satu sama lain dan juga dengan pemerintah. Hal ini sebagai konsekuensi, beban bunga melonjak tinggi.
Sementara itu, bank-bank kecil menengah menjadi korban yang paling terdampak dari kondisi ini. Mereka harus berusaha keras bersaing dengan bank-bank besar.
Meskipun sebagian besar masih mampu mencetak laba dan dana pihak ketiga (DPK), beban bunga melonjak amat tinggi dan efisiensi tergerus.
Seperti bank pelat merah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) yang mencatatkan penurunan laba sebesar 14,1% secara tahunan (yoy) menjadi Rp 3 triliun pada tahun ini. Beban bunga tercatat melonjak 22% yoy.
Kemudian, efisiensi kerja bank itu juga menurun dengan rasio Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) membengkak menjadi 88,70%. Rasio BOPO digunakan untuk mengukur efisiensi dan kinerja sebuah bank dengan membandingkan beban operasional dan pendapatan operasional. Semakin besar besaran BOPO, semakin menurun kinerja keuangan bank.
Efisiensi BTN juga menurun pada indikator lainnya, yakni rasio beban operasional terhadap pendapatan bunga bersih atau cost to income ratio (CIR) yang membengkak menjadi 57,15% tahun lalu. Umumnya, bank yang sehat memiliki rasio CIR di bawah 50%.
PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jakarta alias Bank DKI juga mencatatkan penurunan laba sebesar 23,62% yoy menjadi Rp779,09 miliar pada akhir tahun lalu. DPK Bank DKI pun hanya mampu tumbuh di bawah 1%, yakni 0,71% yoy menjadi Rp64,08 triliun.
Walaupun beban bunga Bank DKI dapat terjaga dengan kenaikan 0,60% yoy, efisiensi kinerja menurun dengan BOPO dan CIR naik, masing-masing menjadi 84,98% dan 62,27%.
Kondisi serupa juga dialami oleh bank daerah lainnya, yakni PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara alias Bank Sumut, dengan pertumbuhan laba hanya sebesar 0,09% yoy menjadi Rp740,72 miliar pada tahun 2024. Pertumbuhan DPK juga seret, hanya 1,76% yoy menjadi Rp33,20 triliun, dengan beban bunga melonjak 15,51% yoy.
Sekalipun, PT Bank Capital Tbk. (BACA) berhasil menurunkan beban bunganya sebesar 0,42% yoy, DPK hanya mampu tumbuh 0,42% yoy menjadi Rp12,57 triliun pada 2024. Bank itu memang mencetak kenaikan laba 7,48% menjadi Rp109,38 miliar, namun efisiensi kinerja bank itu masih buruk. Dengan BOPO dan CIR tercatat di posisi masing-masing 97,13% dan 97,21%.
Bank-bank berukuran menengah yang mampu mencetak pertumbuhan double digit pada bottom line dan pendanaan, juga harus mengorbankan efisiensi kinerjanya.
Seperti PT Bank OCBC NISP Tbk. (NISP) yang mampu mencatatkan laba naik 18,9% menjadi Rp 4,86 triliun di tahun 2024. Sementara DPK bertumbuh melampaui industri, sebesar 11,46% yoyo menjadi Rp205,93 triliun.
Namun, pertumbuhan beban bunga OCBC Indonesia sebesar 16,68% yoy, melebihi besaran pertumbuhan DPK dan nyaris mendekati besaran pertumbuhan laba. BOPO dan CIR juga masih bengkak, masing-masing 70,97% dan 50,87%.
Hal serupa juga dialami oleh bank syariah terbesar RI, PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS), yang saat ini masih menguasai market share perbankan syariah nasional. Laba BSI tercatat sebesar Rp7,01 triliun pada tahun 2024, melesat 22,83% yoy jauh melampaui ketiga bank BUMN pengendalinya.
Kendati begitu, beban bagi hasil BSI melesat lebih tinggi lagi, sebesar 31,73% yoy. Kinerja BSI juga masih tidak efisien dengan rasio BOPO dan CIR masing-masing 69,93% dan 50,89%.
Pengamat perbankan Paul Sutaryono memaparkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa jumlah kredit yang sudah disetujui tetapi belum ditarik (dicairkan) atau undisbursed loan (UL) bank umum tampak naik 6,6% (yoy) per November 2024. Hal itu menjadi salah satu indikator bahwa pendapatan dari bunga kredit kurang optimal.
Belum lagi ditambah ketika rasio BOPO yang juga naik. Menurut Paul, ambang batas BOPO adalah 70%-80%.
“Tetapi bank saat ini memang sedang bersaing ketat dalam menghimpun dana masyarakat dengan surat utang atau obligasi pemerintah. Mengapa? Karena bunga obligasi seperti ORI (obligasi negara ritel) yang sekitar 6% itu jauh lebih besar daripada bunga deposito bank,” kata Paul.
Maka demikian, biaya pendanaan bank untuk dapat menyaingi imbal hasil obligasi pemerintah jadi mahal. Menurut Paul, bank umum bakal menggenjot pendapatan non operasional alias fee-based income guna mengimbangi pendapatan bunga kredit yang menipis.
