Langkah ini menjadikan Indonesia sebagai pusat pengembangan kecerdasan buatan (AI) di Asia Tenggara.
Komitmen ini ditegaskan dalam pertemuan antara Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Wakil Menteri Nezar Patria, dan President Director Microsoft Indonesia Dharma Simorangkir, di kantor Kemkomdigi, Jakarta.
Investasi tersebut mencakup pembangunan infrastruktur pusat data baru, pelatihan talenta digital, hingga kolaborasi strategis dalam pengembangan teknologi berbasis AI.
Presiden Direktur Microsoft Indonesia Dharma Simorangkir mengatakan, infrastruktur ini tidak hanya melayani kebutuhan domestik, tetapi juga akan mendukung perusahaan global yang beroperasi di Indonesia.
Peluncuran cloud region akan menjadi bagian dari AI Tour, acara global Microsoft, yang akan digelar di Jakarta pada 27 Mei.
“Ini bukan hanya tentang teknologi, tapi tentang kesiapan Indonesia menjadi pemain besar dalam ekosistem AI global,” kata Dharma dalam keterangan pers, dikutip Senin (21/4/2025).
Lebih dari sekadar pembangunan pusat data, Microsoft juga membuka peluang untuk kolaborasi riset dan pengembangan produk digital buatan Indonesia yang bisa menembus pasar global.
Dengan dukungan ekosistem yang kuat dan visi yang jelas, Indonesia semakin kokoh di jalur menuju kemandirian digital dan peran strategis di kawasan.
Sementara, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan pentingnya memperluas pemahaman masyarakat tentang kecerdasan buatan (AI), tidak hanya dari sisi popularitas, tetapi juga dari sisi manfaat konkret.
“AI jauh lebih dari sekadar video animasi. Kita ingin tampilkan solusi nyata dan kisah sukses yang bisa jadi inspirasi,” kata Meutya.
Sistem kelas 1, 2, dan 3 nantinya akan dihapus mulai Juli 2025. Sistem tersebut akan digantikan dengan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS). Nantinya, akan ada perubahan sistem kelas rawat, hingga kini besaran iuran BPJS Kesehatan masih sama.
Terkait dengan implementasi KRIS ini, pemerintah belum memastikan perihal kenaikan biaya iuran. Adapun, besaran nominal iuran BPJS Kesehatan masih sama karena landasan hukumnya belum ada perubahan, yakni masih tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018, tentang Jaminan Kesehatan.
“Memang sampai sekarang belum ada peraturan, kebijakan, yang disampaikan ketua dewan tarif, kelas berapa, itu belum ada,” ucap Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti sesuai rapat di Komisi IX DPR, Jakarta, bulan lalu seperti dikutip Senin (22/4/2024).
Di situs BPJS Kesehatan juga masih tertera ketentuan tarif iuran BPJS Kesehatan yang belum berubah. Iuran ini dibedakan berdasarkan berdasarkan jenis kepesertaan setiap peserta dalam program JKN mulai dari ASN, pekerja penerima upah, hingga pekerja bukan penerima upah.
Dikutip dari BPJS Kesehatan, iuran untuk peserta pekerja bukan penerima upah serta iuran peserta bukan pekerja adalah sebesar Rp. 42.000 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III. Khusus untuk kelas III, bulan Juli – Desember 2020, peserta membayar iuran sebesar Rp. 25.500, sisanya sebesar Rp 16.500, akan dibayar oleh pemerintah sebagai bantuan iuran.
Per 1 Januari 2021, iuran peserta kelas III yaitu sebesar Rp 35.000, sementara pemerintah tetap memberikan bantuan iuran sebesar Rp 7.000. Sebesar Rp. 100.000 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas II, dan sebesar Rp. 150.000 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas I.
Adapun iuran bagi Peserta Pekerja Penerima Upah yang bekerja pada Lembaga Pemerintahan terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI, anggota Polri, pejabat negara, dan pegawai pemerintah non pegawai negeri sebesar 5% dari Gaji atau Upah per bulan dengan ketentuan: 4% dibayar oleh pemberi kerja dan 1% dibayar oleh peserta.
Kemudian, iuran bagi Peserta Pekerja Penerima Upah yang bekerja di BUMN, BUMD dan Swasta sebesar 5% dari Gaji atau Upah per bulan dengan ketentuan : 4% dibayar oleh Pemberi Kerja dan 1% dibayar oleh Peserta.
Iuran untuk keluarga tambahan Pekerja Penerima Upah yang terdiri dari anak ke 4 dan seterusnya, ayah, ibu dan mertua, besaran iuran sebesar sebesar 1% dari dari gaji atau upah per orang per bulan, dibayar oleh pekerja penerima upah. Lalu, bagi peserta Penerima Bantun Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan iuran dibayar oleh Pemerintah.
Sedangkan, Iuran Jaminan Kesehatan bagi Veteran, Perintis Kemerdekaan, dan janda, duda, atau anak yatim piatu dari Veteran atau Perintis Kemerdekaan, sebesar 5% dari 45% gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang III/a dengan masa kerja 14 tahun per bulan, dibayar oleh Pemerintah.
“Yang jelas kami sampaikan kalau iurannya sama, iurannya ya, katakanlah Rp 70.000 (untuk) miskin dan kaya Rp 70.000. Itu menyalahkan prinsip kesejahteraan sosial,” kata Prof Ghufron.
Ghufron mengatakan jika iurannya sama, bagi orang kaya jelas tidak memberatkan, tetapi bagi orang miskin malah akan menyulitkan. Dirinya kembali menekankan jaminan kesehatan pemerintah seperti BPJS Kesehatan menggunakan konsep gotong royong.
Perbedaan BPJS Kesehatan Kelas 1,2 dan 3
Perbedaan BPJS Kesehatan kelas 1, 2, dan 3 dapat dilihat dari besaran iuran yang dibayar setiap bulannya. Mengacu pada Perpres Nomor 64 Tahun 2020, berikut ini rincian iuran BPJS Kesehatan berdasarkan kelasnya.
BPJS Kesehatan Kelas 1: Rp 150.000 per bulan
BPJS Kesehatan Kelas 2: Rp 100.000 per bulan
BPJS Kesehatan Kelas 3: Rp 35.000 per bulan
Sebagai informasi, pembayaran iuran BPJS Kesehatan dapat setor ke kantor cabang BPJS terdekat, melalui aplikasi Mobile JKN, M-Banking, dompet digital, hingga minimarket.
Fasilitas Rawat Inap
BPJS Kesehatan Kelas 1:
Peserta BPJS kelas 1 mendapat ruang rawat inap yang dapat menampung minimal 2-4 orang. Bila diperlukan, pasien juga dapat mengajukan untuk pindah ke ruang VIP. Akan tetapi, jika melakukan itu, pasien harus membayar biaya tambahan di luar yang ditanggung oleh pihak BPJS Kesehatan.
BPJS Kesehatan Kelas 2:
Peserta BPJS kelas 2 mendapat ruang rawat inap yang dapat menampung minimal 3-5 orang. Namun, tidak menutup kemungkinan untuk mengajukan pindah kamar ke kelas yang lebih tinggi, seperti kelas 1 atau VIP. Hal ini dapat dilakukan asalkan peserta mau membayar biaya tambahan di luar yang ditanggung oleh pihak BPJS Kesehatan.
BPJS Kesehatan Kelas 3:
Peserta BPJS kelas 3 mendapat ruang rawat inap yang dapat menampung minimal 4-6 orang. Jika ruang rawat inap kelas 3 rujukan penuh, pihak faskes dapat merujuk pasien ke faskes lain yang ruang inap kelas 3-nya masih tersedia.
Manfaat Kacamata
Perbedaan BPJS kelas 1, 2, dan 3 selanjutnya yang perlu diketahui adalah besaran biaya kacamata yang ditanggung. Perlu diketahui, BPJS Kesehatan memberikan subsidi kacamata yang besaran harganya telah diatur dalam Pasal 47 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023, berikut rinciannya:
Hak rawat kelas 3: Rp 165.000
Hak rawat kelas 2: Rp 220.000
Hak rawat kelas 1: Rp 330.000
Nilai subsidi kacamata tersebut telah mengalami kenaikan sebesar 10% di masing-masing kelas. Sebelumnya, subsidi kacamata untuk kelas 3 hanya Rp 150.000. Adapun subsidi untuk kelas 2 Rp 200.000. Sedangkan subsidi untuk kelas 1 Rp 300.000.
Sebagai informasi, ada ketentuan yang mengikat tentang berapa kali peserta dapat memanfaatkan kartu BPJS Kesehatan untuk membeli kacamata. Hal ini ditujukan untuk membatasi pembelian kacamata menggunakan subsidi biaya yang telah disediakan.
Secara khusus, BPJS Kesehatan menetapkan waktu pembelian setiap dua tahun sekali untuk setiap peserta. Dengan demikian, pembelian kacamata di luar ketentuan tersebut akan ditanggung sendiri oleh peserta.
Mengingat kondisi ini bisa terjadi kapan saja dan di mana saja, dan mengancam nyawa maka sangat penting untuk mengenalinya. Seperti dikutip dari laman RS Bunda Group, hingga saat ini ada 75% kasus kematian yang muncul karena serangan jantung mendadak.
Arrhythmogenic Right Ventricular Cardiomyopathy (ARVC) merupakan salah satu penyebab serangan jantung mendadak pada orang dewasa, tidak terkecuali pada mereka yang tampak sehat. ARVC merupakan turunan dari Cardiomyopathy yang muncul dengan gangguan aritmia ventri dan tidak berfungsinya ventri secara perlahan dan progresif.
Serangan jantung mendadak seringkali merupakan pertanda terjadinya penyumbatan pembuluh darah yang menyebabkan aliran darah ke jantung menjadi terhambat. Ini membahayakan nyawa karena jantung kekurangan suplai oksigen.
Berikut adalah gejala-gejala serangan jantung mendadak: a. Sering pingsan Penderita mulanya akan mengalami sering pingsan secara berulang. Umumnya ini terjadi karena otak kekurangan suplai darah sehingga mengakibatkan serangan jantung mendadak.
b. Nyeri dada terus menerus Pertanda lainnya terlihat ketika seseorang mengalami nyeri dada secara terus menerus, bahkan saat tidak melakukan kegiatan atau istirahat.
c. Sesak napas tanpa pemicu Umumnya beberapa orang akan mengalami sesak napas ketika melakukan kegiatan berat, seperti saat sedang memanjang gunung dan berolahraga. Namun, bila saat istirahat terjadi hal serupa, bahkan semakin intens, artinya ada risiko untuk mengalami serangan jantung mendadak.
d. Jantung berdebar Jantung berdebar terjadi karena detak jantung tidak teratur. Bila Anda rentan mengalami jantung berdebar-debar ketika sedang bersantai, sebaiknya segera cek kesehatan.
e. Lemas Ini merupakan isyarat bahwa serangannya semakin berkembang sehingga penderita perlu melakukan pemeriksaan lebih lanjut lagi.
Meskipun neraca gas nasional dilaporkan surplus, neraca gas pada sejumlah wilayah seperti Region I (Aceh, Sumut); II (Sumatra Tengah, Kepri dan Jawa Barat) dan III (Jawa Tengah) justru dilaporkan defisit. Berdasarkan perhitungan di atas kertas, defisit tersebut dapat ditutup menggunakan pasokan gas dari Region IV (Jawa Timur); Region V (Kalimantan, Bali) dan Region V (Papua, Sulawesi, Natuna) yang diinformasikan sedang mengalami surplus produksi.
Namun demikian, dalam realisasinya teknis operasional untuk menutup defisit pasokan gas pada sejumlah wilayah tersebut tidak sesederhana perhitungan di atas kertas. Relatif berbeda dengan minyak bumi, ketersediaan infrastruktur menjadi kunci dalam pemanfaatan produksi gas nasional.
Sebagai gambaran, karena masih terdapat keterbatasan dalam ketersediaan infrastruktur, surplus gas di Jawa Timur belum dapat dimanfaatkan oleh pengguna gas di Jawa Barat yang sedang mengalami defisit pasokan.
Selain masalah keterbatasan infrastruktur, proyeksi keseimbangan neraca gas pada sejumlah wilayah yang sedang mengalami surplus produksi juga dapat menjadi kendala dalam upaya memenuhi pasokan gas untuk wilayah yang sedang mengalami defisit.
Untuk beberapa tahun ke depan, permintaan gas dari wilayah yang saat ini sedang mengalami surplus produksi diproyeksikan akan terus meningkat. Sementara produksi gas berdasarkan existing supply pada wilayah-wilayah tersebut justru diproyeksikan akan terus menurun.
Kebutuhan Pasokan LNG Tren peningkatan konsumsi gas untuk domestik berpotensi menjadi faktor pendorong bagi masing-masing wilayah mengamankan dan memprioritaskan pasokan gas untuk kepentingan wilayahnya masing-masing. Jika sebelumnya alokasi produksi gas nasional lebih banyak untuk kepentingan ekspor, pada tahun 2024 sebesar 3.881 BBTUD atau sekitar 67 % produksi gas nasional digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.
Dari aspek volume, pasokan LNG dapat menjadi solusi untuk menutup defisit pasokan gas dan menyelesaikan masalah keterbatasan ketersediaan infrastruktur gas. Produksi gas alam pada wilayah yang mengalami surplus dapat diubah menjadi LNG agar dapat lebih fleksibel untuk didistribusikan dan dimanfaatkan oleh wilayah lain yang sedang mengalami defisit pasokan gas.
Pemanfaatan LNG dapat menjadi salah satu opsi untuk memenuhi kebutuhan gas nasional, terutama untuk wilayah yang memiliki masalah keterbatasan infrastruktur dan/atau telah mengalami defisit neraca gas. Jika masing-masing wilayah yang mengalami surplus produksi nantinya memilih untuk mengamankan dan memprioritaskan pasokan gas yang mereka miliki untuk wilayahnya masing-masing, impor LNG dapat menjadi opsi bagi wilayah yang mengalami defisit pasokan gas.
Meskipun secara volume dapat menjadi solusi terhadap permasalahan defisit pasokan gas pada sejumlah wilayah, pemanfaatan LNG kemungkinan masih akan dihadapkan pada masalah harga dan daya beli pengguna gas. Selama ini konsumen atau pengguna gas di Indonesia sudah terbiasa dengan harga gas pipa yang relatif lebih murah. Data juga menunjukkan bahwa harga gas pipa di Indonesia tercatat sebagai salah satu yang termurah di Kawasan Asia Tenggara.
Berdasarkan data yang ada, saat ini harga gas pipa untuk penerima HGBT adalah sekitar 6,5 – 7 USD per MMBTU. Sementara, untuk harga gas pipa untuk non HGBT adalah sekitar 9-10 USD per MMBTU. Secara umum dan hampir dapat dipastikan harga gas yang menggunakan sumber dari pasokan LNG akan lebih mahal jika dibandingkan harga gas pipa non HGBT, apalagi jika dibandingkan dengan harga gas pipa untuk penerima HGBT.
Harga jual gas dalam satuan USD per MMBTU di dalam negeri yang bersumber dari LNG pada umumnya menggunakan formula: Slope 17,40 % *ICP + Alpha. Komponen alpha mencakup biaya pengapalan dan transportasi, biaya penyimpanan, biaya regasifikasi, biaya penyaluran (transmisi dan distribusi), margin niaga, dan komponen biaya lainnya yang ditetapkan sekitar 3,95 USD per MMBTU.
Berdasarkan formula harga tersebut, jika rata-rata harga minyak mentah Indonesia (ICP) sekitar 80 USD per barel, harga jual gas di dalam negeri yang bersumber dari LNG akan berada pada kisaran 17,87 USD per MMBTU. Jika rata-rata ICP meningkat menjadi 100 USD per barel, harga jual gas yang bersumber dari LNG akan meningkat menjadi kisaran 21,35 USD per MMBTU. Harga tersebut belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
Mengingat sebagian besar harga gas pipa di Indonesia tidak diindekskan dengan harga minyak atau ICP maka semakin tinggi harga minyak, disparitas harga jual antara gas pipa dengan gas yang bersumber dari LNG akan semakin tinggi.
Jika rata-rata realisasi ICP mencapai 100 USD per barel, disparitas harga jual antara gas pipa non HGBT dengan gas yang bersumber dari LNG mencapai kisaran 11,35 – 12,35 USD per MMBTU. Disparitas harga akan semakin tinggi jika dibandingkan dengan harga jual gas pipa untuk HGBT yaitu antara 14,35 – 14,85 per MMBTU.
Jika rata-rata ICP mencapai kisaran 100 USD per barel, harga gas yang harus dibayar oleh pelanggan yang menggunakan gas dari sumber LNG dapat mencapai kisaran 137 % lebih mahal dibandingkan harga gas pipa non HGBT dan 228 % lebih mahal dari harga gas pipa untuk HGBT. Kondisi tersebut berpotensi akan terjadi untuk beberapa tahun ke depan sampai dengan sejumlah cadangan gas yang ditemukan dalam beberapa waktu terakhir telah berhasil diproduksikan secara komersial.
Terkait dengan tren peningkatan konsumsi gas di dalam negeri, sementara masih terdapat keterbatasan ketersediaan infrastruktur gas, lokasi antara sumber produksi dengan pengguna gas tidak sama, dan telah terjadi defisit pasokan gas pada sejumlah wilayah, maka pada dasarnya telah terdapat urgensi untuk memanfaatkan LNG. Pemanfaatan LNG akan memberikan manfaat yang lebih luas jika secara paralel juga dilakukan penataan pada kebijakan tata niaga gas di dalam negeri terutama
Kebijakan HGBT. Kebijakan mempertahankan harga gas murah untuk pengguna tertentu sementara pengguna gas yang lain harus membayar sekitar 228 % lebih mahal, selain bermasalah dalam aspek keadilan juga berpotensi mengancam keberlangsungan bisnis hulu – hilir gas nasional.
Jika tidak segera terdapat perbaikan kebijakan, perubahan status Indonesia dari sebagai salah satu negara dengan harga gas termurah di Asia Tenggara menjadi negara dengan harga gas termahal di Asia Tenggara pada dasarnya hanya soal waktu.
Pada bulan Maret 2025 lalu, penjualan mobil listrik (BEV) di RI mencapai 8.835 unit, lebih tinggi 53% dibandingkan bulan sebelumnya yang hanya 5.766 unit.
Secara keseluruhan, brand China menguasai pasar dengan menempatkan semua mobilnya di 10 besar mobil terlaris di RI bulan lalu, sedangkan dari Korea Selatan yakni Hyundai tidak menempatkan 1 pun mobilnya.
BYD dan Sub brand Kendaraan mewahnya yakni Denza menguasai posisi 3 besar, yakni Denza D9 terjual 1.587 unit, kemudian disusul BYD M6 yang terjual 1.293 unit serta BYD Sealion 7 yang terjual 1.182 unit.
Kemudian Chery iCar 03 (J6) berada di bawahnya dengan 987 unit dan Aion Hyptec menggenapi posisi 5 besar dengan 886 unit.
Selanjutnya Wuling Air Ev terjual 471 unit, disusul Wuling BinguoEV di posisi ketujuh yang terjual 468 unit serta BYD Atto 3 yang terjual 388 unit.
Selanjutnya Wuling Cloud EV terjual 266 unit serta BYD Seal terjual 234 unit.
Kemudian Hyundai menjual Ioniq 5 sebanyak 89 unit dan Ioniq 6 sebanyak 131 unit.
Berikut daftar 10 mobil terlaris di RI bulan Maret 2025:
1. Denza D9: 1.587 unit 2. BYD M6: 1.293 unit 3. BYD Sealion 7: 1.182 unit 4. Chery iCar 03 (J6): 987 unit 5. Aion Hyptec: 886 unit 6. Wuling Air Ev: 471 unit 7. Wuling BinguoEV: 468 unit 8. BYD Atto 3: 388 unit 9. Wuling Cloud EV: 266 unit 10. BYD Seal: 234 unit.
Menurut laporan dari WABetaInfo, fitur ini mulai tersedia untuk sebagian penguji beta melalui pembaruan WhatsApp beta untuk Android versi 2.25.12.2
Melalui fitur ini, pengguna dapat menerjemahkan pesan dalam bahasa Spanyol, Arab, Portugis (Brasil), Hindi, dan Rusia.
Seluruh proses terjemahan dilakukan secara lokal di perangkat pengguna untuk menjaga privasi.
Pengguna cukup mengunduh paket bahasa yang sesuai, atau memilih paket yang dapat secara otomatis mendeteksi bahasa pesan yang masuk untuk diterjemahkan.
Pengaturan untuk mengaktifkan fitur ini tersedia di halaman informasi chat, di mana pengguna dapat memilih bahasa mana yang ingin diterjemahkan secara otomatis.
Fitur ini mendukung penerjemahan baik untuk percakapan pribadi maupun grup.
Jika tidak ingin mengatur terjemahan otomatis, pengguna tetap bisa menerjemahkan pesan secara manual dengan membuka opsi pesan dan mengetuk tombol “Translate.”
Namun, WhatsApp mengingatkan bahwa kualitas terjemahan mungkin belum seakurat layanan berbasis cloud, mengingat proses dilakukan menggunakan paket bahasa ringan di perangkat.
Untuk itu, WhatsApp menyediakan opsi bagi pengguna untuk memberikan tanggapan guna meningkatkan akurasi, tanpa perlu membagikan isi pesan asli maupun terjemahan kepada Meta.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menegaskan pemerintah telah berkoordinasi dengan Bank Indonesia (BI) dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait masukan dari pihak AS.
“Kami sudah berkoordinasi dengan OJK dan BI, terutama terkait dengan payment yang diminta oleh pihak Amerika,” ujar Airlangga dalam konferensi pers secara daring, dikutip Minggu (20/4/2025).
Sayangnya, Airlangga tidak menjelaskan lebih lanjut hal-hal apa saja yang akan dilakukan pemerintah Indonesia bersama BI dan OJK dalam menghadapi tarif AS. Sebagai catatan, dua provider kartu kenamaan AS pernah melobi pemerintah dan Bank Indonesia perihal penggunaan GPN pada 2019. Namun, BI menegaskan tidak akan melonggarkan aturan wajib GPN saat itu.
Pada 2019 silam, setelah setahun diluncurkannya GPN, Indonesia disebut akan segera menghapus kewajiban menggandeng perusahaan switching lokal di bisnis sistem pembayaran domestik pada dua perusahaan AS, Mastercard dan Visa.
“Perubahan ini akan mengizinkan perusahaan asal AS itu untuk memproses transaksi kartu kredit tanpa rekanan lokal,” kata sumber Reuters, Jumat (4/10/2019).
“Ini merupakan kemenangan lobi pemerintah AS di tengah tekanan sejumlah negara Asia yang mengeluarkan aturan khusus guna menggenjot alat pembayaran lokal,” tulis media itu.
Reuters mendapatkan salinan email antara pejabat AS dengan eksekutif di kedua perusahaan kartu. Detail email sebanyak 200 halaman itu berada di bawah aturan Kebebasan Informasi AS.
Komunikasi via surat elektronik terjadi di April 2018 dan Agustus 2019. Dalam email itu, salah satu perusahaan yakni Mastercard juga melobi perwakilan Dagang AS (USTR) untuk melakukan hal serupa di India, Vietnam, Laos, Ukraina, dan Gana.
Saat diterbitkannya GPN disebutkan pemrosesan transaksi dalam negeri harus melalui perusahaan switching yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh investor dalam negeri.
Dengan adanya aturan ini Visa dan Mastercard tidak bisa lagi langsung memproses transaksi pembayaran. Mereka harus menggandeng partner lokal. Sebelumnya Visa dan Mastercard bisa langsung memproses transaksi nasabah Indonesia tetapi di Singapura.
GPN diprediksi akan menekan laba Mastercard dan Visa. Terutama dari fee kartu kredit yang keuntungannya besar Indonesia.
Permintaan pengecualian GPN merupakan salah satu permintaan AS agar Indonesia kembali mendapat fasilitas generalized system of preferences (GSP). Ini adalah fasilitas tarif bea masuk rendah untuk produk ekspor Indonesia ke AS. Fasilitas ini ditangguhkan sejak tahun 2022.
IHSG ditutup menguat tipis 8,20 poin atau 0,13 persen ke posisi 6262,22. Sementara kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 turun 0,41 poin atau 0,06 persen ke posisi 706,70.
“Pasar masih diselimuti oleh tingginya volatilitas dan ketidakpastian pasar keuangan global, menyusul risiko meningkatnya tensi perang tarif antara Amerika Serikat (AS) dan China,” sebut Tim Riset Pilarmas Investindo Sekuritas dalam kajiannya di Jakarta, Jumat.
Meskipun ada penangguhan tarif selama 90 hari, pelaku pasar tetap berhati-hati karena kebijakan perdagangan Presiden Trump dinilai dapat menjerumuskan ekonomi AS ke dalam resesi.
Pemerintah AS telah mengonfirmasi bahwa tarif kumulatif atas barang-barang dari China telah meningkat menjadi 145 persen, yang memicu kekhawatiran terhadap pembalasan lebih lanjut dari China, yang saat ini telah mengenakan pungutan 84 persen atas impor dari AS.
Gayung bersambut, China tengah mempersiapkan tindakan balasan tambahan yang menargetkan perusahaan-perusahaan asal AS, yang semakin meningkatkan ketidakpastian dan memicu kekhawatiran bahwa sengketa perdagangan yang berkepanjangan dapat mendorong ekonomi global menuju resesi.
Dari dalam negeri, demi menjaga iklim usaha dari dampak kebijakan tarif perdagangan tinggi yang diterapkan oleh AS, pemerintah membuka ruang untuk melakukan revisi ketentuan perpajakan, terutama terkait aksi korporasi seperti merger dan akuisisi.
Melalui revisi ini, diharapkan pelaku usaha yang terdampak oleh beratnya kondisi perdagangan global tidak semakin terbebani.
Dibuka melemah, IHSG bergerak ke teritori positif hingga penutupan sesi pertama perdagangan saham. Pada sesi kedua IHSG betah di zona hijau hingga penutupan perdagangan saham.
Berdasarkan Indeks Sektoral IDX-IC, tujuh sektor menguat yaitu dipimpin sektor barang baku yang menguat 2,87 persen, diikuti oleh sektor transportasi & logistik dan sektor energi yang masing- masing naik sebesar 1,27 persen dan 0,77 persen.
IHSG ditutup menguat 106,29 poin atau 1,70 persen ke posisi 6.368,51. Sementara kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 naik 17,33 poin atau 2,45 persen ke posisi 724,03.
“Mengawali pekan ini, IHSG menguat yang ditopang sentimen eksternal dan internal,” ujar Associate Director Pilarmas Investindo Sekuritas Maximilianus Nicodemus alias Nico di Jakarta, Senin.
Dari mancanegara, bursa regional Asia bergerak menguat menyusul adanya jeda tarif impor elektronik China oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.
Trump memberikan pengecualian dari tarif tinggi pada produk elektronik yang sebagian besar diimpor dari China, namun pasar memiliki pandangan bahwa upaya ini berpotensi memunculkan pungutan baru yang akan diumumkan pada waktunya, sehingga ketidakpastian tetap tinggi.
Di sisi lain, pelaku pasar juga bereaksi positif terhadap data baru surplus perdagangan China yang melonjak menjadi 102,64 miliar miliar dolar AS pada Maret 2025, atau naik dari 58,65 miliar dolar AS pada periode sama tahun sebelumnya, juga melampaui ekspektasi pasar sebesar 77 miliar dolar AS.
Peningkatan tajam itu sebagian besar didorong oleh lonjakan ekspor sebesar 12,4 persen, sementara impor turun 4,3 persen.
Dari dalam negeri, Bank Indonesia (BI) melaporkan cadangan devisa Maret 2025 sebesar 157,1 miliar dolar AS, atau meningkat dibandingkan posisi Februari 2025 yang sebesar 154,5 miliar dolar AS.
Posisi cadangan devisa pada akhir Maret 2025 setara dengan pembiayaan 6,7 bulan impor atau 6,5 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.
BI menyampaikan bahwa kenaikan ini mendukung ketahanan sektor eksternal dan dapat menjaga stabilitas ekonomi makro.
Dibuka melemah, IHSG bergerak ke teritori positif sampai penutupan sesi pertama perdagangan saham. Pada sesi kedua, IHSG betah di zona hijau hingga penutupan perdagangan saham
Pasar saham bereaksi instan. Indeks utama tergelincir, investor panik, dan kapitalisasi pasar menguap miliaran dolar hanya dalam hitungan jam.
Ini bukan soal proteksionisme. Bukan pula soal neraca dagang. Ini soal bagaimana keputusan politik bisa menciptakan peluang finansial luar biasa bagi segelintir orang yang tahu cara bermain.
Di balik narasi nasionalisme ekonomi, tersembunyi sebuah mesin besar bernama financial engineering, dan Trump, entah bagaimana, tahu persis cara mengendalikannya.
Ketika tarif diumumkan naik, efeknya langsung terasa. Pasar gonjang-ganjing, harga saham menukik. Namun, dalam kekacauan itu, para pemain lama, yang dekat dengan pusat keputusan, bergerak senyap.
Mereka masuk ke lantai bursa dengan dompet terbuka. Menyapu saham-saham murah dari tangan investor yang panik menjual. Tak lama kemudian, Trump mengumumkan penundaan tarif selama 90 hari.
Alasan resminya, memberi waktu untuk negosiasi. Alasan sebenarnya? Mungkin tidak akan pernah diumumkan. Tapi yang jelas, pasar langsung melonjak.
Saham-saham yang sempat diborong itu kini mendatangkan cuan dalam jumlah yang tak masuk akal.
Lihat saja angkanya. Pada Jumat, 5 April 2025, tak lama setelah kebijakan tarif diumumkan, Bloomberg Billionaires Index sempat mencatat, orang-orang terkaya dunia kehilangan 208 miliar dolar AS (sekitar Rp3,48 kuadriliun) hanya dalam sehari, kerugian harian terbesar keempat sejak indeks itu diluncurkan 13 tahun lalu.
Namun, tak butuh waktu lama untuk membalik keadaan. Para taipan di sirkel Trump yang sempat “terpukul” justru bangkit, bahkan melesat.
Broker terbesar di AS, Charles Schwab, misalnya. Menurut sejumlah analisis, kekayaannya bertambah sekitar 12,6 miliar dolar AS. Nama-nama lain seperti pebisnis otomotif Roger Penske diduga mengantongi lebih dari 5,6 miliar dolar AS. Sementara Elon Musk? Ia disebut-sebut meraup 36 miliar dolar hanya dalam sepekan.
Data dari Chicago Mercantile Exchange juga menunjukkan bahwa pada puncak krisis saham tersebut, dana keluarga Trump memegang opsi jual Nasdaq senilai 38 juta dolar AS.
Di saat bersamaan, beredar spekulasi bahwa menantu Trump, Jared Kushner, melalui dana investasi Affinity, mengantongi lebih dari 5 juta dolar dari aksi short selling saham-saham teknologi seperti Apple dan Tesla.
Angka-angka ini melampaui Produk Domestik Bruto sejumlah negara kecil. Pertanyaannya: apakah ini sekadar keberuntungan? Ataukah skenario yang dirancang dengan presisi?
Beberapa analis menilai ini bukan lagi soal intuisi bisnis, tapi soal akses pada informasi dan momentum. Mereka mengambil untung dari kejatuhan pasar, dan tahu persis kapan harus masuk, kapan harus keluar.
Senator Elizabeth Warren dari Massachusetts dengan lantang mengecam melalui pernyataannya kepada media.
Ia mendesak Komisi Sekuritas dan Bursa AS menyelidiki kemungkinan keterlibatan Trump dalam manipulasi pasar untuk menguntungkan para donatur Wall Street.
Ia menyoroti bahwa kebijakan tarif Trump yang berubah-ubah membuka celah bagi orang dalam untuk meraup untung besar. Sementara rakyat biasa, pelaku usaha kecil, justru jadi korban dari ketidakpastian ekonomi yang diciptakan.
