SUPERIOHAMBURG

Pemerintah telah mengumumkan lima insentif baru yang akan digelontorkan selama Juni-Juli 2025. Namun sayangnya, dari lima insentif yang diumumkan Menteri Keuangan Sri Mulyani pada hari ini, Senin (02/06/2025) di Istana Negara, Jakarta, tak ada kebijakan insentif diskon tarif listrik 50% yang beberapa waktu lalu sempat diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Paket insentif ini diumumkan langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, didampingi oleh Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, dan Menaker Yassierli.

Adapun, paket insentif ini dirilis dalam rangka mendorong daya beli masyarakat guna mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II-2025, sekaligus meminimalisir dampak ekonomi global.

“Hari ini diputuskan 5 hal yang menjadi paket kebijakan ekonomi dengan target2 dari mereka yang akan mendapatkan manfaat dari paket stimulus tersebut,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers di Istana Negara, Senin (02/06/2025).

Total nilai paket insentif ini mencapai Rp 24,44 triliun, di mana rinciannya Rp 23,59 triliun diambil dari APBN dan sisanya Rp 850 miliar merupakan dana dari non-APBN.

Dalam paket ini  pemerintah memberikan 5 paket insentif mulai 5 Juni 2025 mendatang. Jumlah paket ini berkurang jika dibandingkan dengan paparan sebelumnya yang diungkapkan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto beberapa waktu lalu.

Dengan demikian, berikut rincian 5 paket insentif yang dirilis pada 5 Juni mendatang:

1. Diskon Transportasi (Rp 940 miliar)

Terdapat 3 jenis Diskon Transportasi selama 2 bulan pada momen libur sekolah (sekitar awal Juni 2025 s.d. pertengahan Juli 2025) antara lain:

Diskon Tiket Kereta sebesar 30%.

Diskon Tiket Pesawat berupa PPN DTP 6%.

Diskon Tiket Angkutan Laut sebesar 50%

2. Diskon Tarif Tol (Rp 650 miliar)

Diskon Tarif Tol sebesar 20% untuk sekitar 110 Juta Pengendara selama 2 bulan pada momen Liburan Sekolah (sekitar awal Juni 2025 s.d. pertengahan Juli 2025).

3. Penebalan Bantuan Sosial dan Pemberian Bantuan Pangan (Rp 11,93 triliun)

Tambahan Kartu Sembako Rp200.000/Bulan untuk sekitar 18,3 Juta KPM diberikan selama dua bulan. Bantuan Pangan 10 kg Beras untuk sekitar 18,3 Juta KPM.

4. Bantuan Subsidi Upah (BSU) (Rp 10,72 triliun)

Bantuan Subsidi Upah sebesar Rp150.000/Bulan untuk sekitar 17 Juta Pekerja dengan gaji sampai dengan Rp3,5 juta atau sebesar UMP/Kota/Kab yang berlaku, serta 3,4 Juta Guru Honorer selama 2 bulan (Juni-Juli 2025).

Bantuan BSU akan disalurkan satu kali penyaluran pada bulan Juni 2025.

5. Perpanjangan Diskon Iuran JKK (Rp 200 miliar)

Perpanjangan Diskon 50% dilakukan kembali selama 6 bulan bagi Pekerja Sektor Padat Karya (Periode Agustus 2025 sampai dengan Januari 2026).

Penerapan Program oleh Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan pelanggan rumah tangga dengan daya listrik 450 VA hingga 1.300 VA akan mendapatkan diskon tarif listrik 50% mulai 5 Juni-31 Juli 2025.

Namun, aturan teknis pemberian diskon tarif listrik bagi pelanggan tersebut masih dibahas.

“Sampai 1.300 (VA), nanti teknis masih kita bahas,” kata Airlangga, pekan lalu.

Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso pun menjelaskan, diskon tarif listrik sebesar 50% akan berlaku untuk sekitar 79,3 juta pelanggan rumah tangga, terutama untuk pelanggan 1.300 VA ke bawah.

“Stimulus Ekonomi Q2-2025 tersebut telah dibahas secara mendalam pada Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) tingkat Menteri pada hari Jumat (23/05) yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan dihadiri Menteri, Wakil Menteri, dan Pimpinan/Perwakilan K/L terkait. Pada Rakortas tersebut telah disepakati bahwa semua program stimulus ekonomi tersebut akan segera diterapkan mulai tanggal 5 Juni 2025,” ujar Susiwijono.

Kera4d

Grup Salim, melalui PT Indoritel Makmur International Tbk. (DNET) melakukan suntikan modal kepada entitas asosiasi pengelola gerai KFC, PT Fast Food Indonesia Tbk (FAST) sebesar Rp 40 miliar.

Suntikan modal tersebut dilakukan dalam rangka Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) pada tanggal 28 Mei 2025.

“Perseroan telah melakukan setoran modal sebesar Rp40.000.000.050 kepada entitas asosiasi Perseroan yaitu FAST,” tulis manajemen melalui keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), dikutip Senin (2/6).

PMTHMETD dilakukan oleh FAST dengan menerbitkan sebanyak-banyaknya 533.333.334 saham baru dengan harga pelaksanaan sebesar Rp150 per lembar saham.

Perseroan dalam hal ini akan mengambil bagian sebanyak 266.666.667 lembar saham. Dengan demikian kepemilikan Perseroan pada FAST akan meningkat sebanyak 1,67% dari semula 35,84% (tiga puluh lima koma delapan puluh empat persen) menjadi 37, 51%.

Manajemen memastikan, setoran modal kepada FAST ini tidak memiliki dampak material fakta material tersebut terhadap terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan atau kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha.

Diberitakan sebelumnya, hasil dari aksi korporasi tersebut nantinya akan digunakan untuk keperluan modal kerja Perseroan dan dapat mendukung perkembangan Perseroan di masa mendatang.

Manajemen mengungkapkan, private placement dilakukan dalam rangka perbaikan posisi keuangan, sehubungan dengan kondisi Perseroan saat ini yang mempunyai modal kerja bersih negatif dan mempunyai liabilitas melebihi 80% dari aset.

Per 31 Mei 2025, PT Gelael Pratama menggenggam 40% saham FAST dan Salim melalui PT Indoritel Makmur Internasional Tbk (DNET) memiliki 35,84% saham FAST.

Sisanya atau sebanyak 7,9% dimiliki oleh BBH luxembourg S/A Fidelity FD Sicav, FD FDS PAC FD, publik dengan kepemilikan di bawah 5% sebanyak 16,32%, dan saham tresuri 0,08%.

Kera4d

China blak-blakan menyebut kebijakan pemblokiran teknologi dari Amerika Serikat (AS) sebagai tindakan diskriminatif. Pernyataan tersebut dikeluarkan usai Presiden AS Donald Trump menuduh China telah melanggar kesepakatan penangguhan tarif tinggi dengan AS yang diteken di Jenewa, Swiss, pada 12 Mei 2025.

“Baru-baru ini, China telah berulang kali menyampaikan kekhawatirannya kepada AS mengenai penyalahgunaan tindakan pengendalian ekspor di sektor semikonduktor dan praktik terkait lainnya,” kata juru bicara Kedutaan Besar China di AS, Liu Pengyu, kepada NBC News.

Ini adalah eskalasi terbaru dalam perang dagang yang sedang berlangsung antara AS dan China, khususnya yang berkaitan dengan kecerdasan buatan (AI) dan infrastruktur yang dibutuhkan untuk mengembangkan teknologi paling canggih.

Sebelumnya, Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer menyebut dalam wawancara dengan CNBC International bahwa China sangat lambat dalam mematuhi kesepakatan kedua negara di Jenewa.

“China sekali lagi mendesak AS untuk segera memperbaiki tindakan yang salah dalam melakukan pembatasan diskriminatif terhadap China. Kami meminta AS untuk memegang teguh konsensus yang dicapai dalam pembicaraan di Jenewa,” kata Liu, dikutip dari CNBC International, Senin (2/6/2025).

Pernyataan tersebut tidak memberikan perincian terhadap tindakan AS yang dimaksud. Sebelumnya, pada awal bulan ini, China mengatakan AS telah menyalahgunakan kebijakan kontrol ekspor dengan melarang perusahaan-perusahaan AS menggunakan chip AI buatan Huawei.

Diketahui, AS membatasi ekspor beberapa chip dan teknologi pembuat chip ke China sebagai bagian dari strategi pertahanan nasional. Kebijakan tersebut sudah digaungkan sejak masa jabatan pertama Trump, hingga era pemerintahan Joe Biden, dan kini makin diperketat di masa jabatan kedua Trump.

Pada 2019 lalu, Trump untuk pertama kalinya memasukkan Huawei ke daftar hitam AS. Huawei dilarang menggunakan teknologi buatan AS. Hal ini membuat Huawei makin termotivasi untuk mengembangkan teknologi secara mandiri tanpa ketergantungan dengan AS.

Huawei berhasil mengembangkan sistem operasi mobile HarmonyOS yang lepas dari ekosistem Android. Selain itu, Huawei juga berhasil mengembangkan chip dengan dukungan 5G untuk smartphone tanpa bantuan AS dengan menggandeng SMIC.

Pada 2022, pemerintahan Biden pertama kali memblokir akses China terhadap chip AI paling canggih buatan Nvidia dan AMD. Namun, Huawei mengambil peluang ini dengan mengembangkan chip canggih pengganti Nvidia.

Pembatasan chip makin meluas baru-baru ini. Pembuat software chip asal AS, termasuk Synopsys dan Cadence Design Systems mengatakan pihaknya menerima surat dari Kementerian Perdagangan AS untuk menyetop penjualan ke China.

Tak cuma itu, beberapa saat lalu juga pemerintahan Trump memerintahkan Nvidia untuk berhenti menjual chip H20 ke China. Chip yang kurang canggih itu sebelumnya dirancang khusus oleh Nvidia untuk pasar China untuk mematuhi aturan pembatasan ekspor chip era Biden.

Pada April lalu, pemerintahan Trump memblokir total Nvidia untuk menjual chip, bahkan yang tak canggih, ke China. Nvidia mengatakan perusahaan memiliki inventoris chip senilai US$4.5 miliar yang tak bisa digunakan lagi akibat pemblokiran tersebut.

“AS membuat kebijakan berdasarkan asumsi bahwa China tidak bisa membuat chip AI,” kata CEO Nvidia Jensen Huang.

Kera4d

Pemerintah memberikan diskon berbagai moda transportasi seperti pesawat terbang, kapal laut dan kereta api. Ini dilakukan untuk meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan kebijakan pemberian diskon moda transportasi juga bertepatan dengan liburan anak sekolah, yaitu periode Juni-Juli.

“Pertama adalah di dalam rangka libur anak-anak sekolah dan tahun ajaran baru maka akan diberikan diskon transportasi diharapkan dengan kegiatan anak-anak libur dapat meningkatkan kegiatan ekonomi di dalam negeri dengan meningkatkan perjalanan di dalam negeri maka diskon transportasi sifatnya menyeluruh,” ungkap di Istana Negara, Jakarta, Senin (2/6/2025).

Pertama ada diskon kereta api sebesar 30%. Kebijakan diskon ini diharapkan bisa dinikmati 2,8 juta penumpang KA dalam periode Juni – Juli saat periode liburan.

“Dan diharapkan bisa meningkatkan aktivitas ekonomi dalam negeri,” sebutnya.

Sementara untuk diskon tiket pesawat, modelnya sama seperti Natal dan Lebaran. Kebijakan ini berlaku untuk tiket pesawat kelas ekonomi dengan PPN ditanggung pemerintah sebesar 6% untuk 6 juta penumpang.

“Maka tiket kelas ekonomi diharapkan dapat sedikit menurun anggaran Rp 0,43 triliun,” sebutnya.

Lalu ketiga moda angkutan laut akan diberikan diskon tiket angkutan laut sebesar 50%, dalam hal ini akan menggunakan anggaran Rp 0,21 triliun. Periodenya sama yaitu Juni – Juli untuk 0,5 juta penumpang.

“Dan ini semua dilakukan pada Juni – Juli dengan keseluruhan total anggaran untuk tiket KA tiket pesawat dan angkutan laut Rp 0,94 triliun,” sebutnya.

Kera4d

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) resmi mengesahkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) untuk periode 2025-2034, dengan penambahan kapasitas pembangkit listrik sebesar 69,5 Gigawatt (GW). Dari total kapasitas tersebut, 42,6 GW atau 61% akan berasal dari pembangkit energi baru dan terbarukan (EBT).

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jisman P. Hutajulu memaparkan bahwa dari seluruh jenis pembangkit energi bersih tersebut, sumber energi surya memiliki porsi yang cukup besar yakni 17,1 GW.

Menurut dia, pengembangan pembangkit listrik berbasis energi surya dilakukan lantaran Indonesia memiliki potensi yang cukup besar karena intensitas panas matahari yang cukup tinggi.

“Kemudian kita juga mendorong, karena kita punya potensi besar untuk surya, kita dianugerahi panas yang cukup di negara kita, sehingga kita mendorong PLTS 17,1 GW, yang akan kita dorong nanti adalah PLTS terapung, sebagaimana hanya contoh dari PLTS yang di Cirata, yang sudah sukses,” kata di Kantornya, Senin (2/6/2025).

Sebagaimana diketahui, berdasarkan bahan paparan Kementerian ESDM, dari total rencana penambahan sebesar 69,5 gigawatt (GW), sekitar 42,6 GW akan berasal dari pembangkit EBT, 10,3 GW dari sistem penyimpanan energi (storage), sedangkan 16,6 GW dari pembangkit berbasis energi fosil.

Adapun rinciannya untuk kapasitas pembangkit EBT adalah sebagai berikut Surya: 17,1 GW, Air: 11,7 GW, Angin: 7,2 GW, Panas bumi: 5,2 GW, Bioenergi: 0,9 GW, Nuklir: 0,5 GW.

Sementara itu, untuk kapasitas sistem penyimpanan energi mencakup PLTA pumped storage sebesar 4,3 GW dan baterai 6,0 GW. Kemudian, untuk pembangkit fosil masih akan dibangun sebesar 16,6 GW, terdiri dari gas 10,3 GW dan batubara 6,3 GW.

Kera4d

Pemerintah batal memberikan diskon tarif listrik 50% untuk periode Juni-Juli 2025 ini. Kebijakan ini terpental dari rencana pemerintah memberikan enam stimulus ekonomi dalam rangka mendorong perekonomian nasional.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyampaikan, bahwa pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto memutuskan untuk memberikan lima stimulus ekonomi. Hal ini merespons kemungkinan peningkatan risiko dan pelemahan ekonomi nasional akibat dampak global.

Presiden Prabowo Subianto, kata Sri Mulyani memutuskan memberikan sebuah paket stimulus agar pertumbuhan ekonomi dapat dijaga momentumnya dan memperkuat stabilitas perekonomian.

“Hari ini diputuskan 5 hal yang menjadi paket kebijakan ekonomi dengan target-target dari mereka yang akan mendapatkan manfaat dari paket stimulus tersebut,” terang Sri Mulyani dalam Konfrensi Pers di Istana Negara, Senin (2/6/2025).

Sebagaimana diketahui sebelumnya, diskon tarif listrik 50% masuk ke dalam rencana stimulus ekonomi ini. Menurut Kementerian Perekonomian (Menko Perekonomian) sebelumnya, Diskon akan berlaku untuk sekitar 79,3 juta pelanggan rumah tangga, terutama untuk pelanggan 1.300 Volt Amphere ke bawah.

SriMulyani memberikan alasan, bahwa sudah ada rapat dengan para menteri perihal pelaksanaan diskon tarif listrik 50%. Namun ternyata untuk kebutuhan proses penganggarannya jauh lebih lambat. “Sehingga kalau kita tujuannya bulan Juni-Juli, kita tidak bisa jalankan sehingga itu digantikan menjadi bantuan subsidi upah,” ungkap Sri Mulyani.

Sri Mulyani menerangkan, jika dilihat dari desain awal subsidi upah pernah dilakukan pada masa Covid-19. Di mana, data BPJS masih perlu dibersikan sama seperti data DTSN.

Adapun sekarang data BPJS Ketenagakerjaan sudah clean. “Betul-betul pekerja yang di bawah (gaji) Rp 3,5 juta dan sudah siap maka kita memutuskan dengan kesiapan data, kecepatan program, menargetkan untuk bantuan subsidi upah,” tegas Sri Mulyani.

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa rencana kebijakan tersebut diluncurkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang mana pihaknya belum bisa mengomentari rencana tersebut.

“Saya sampai dengan sekarang belum pernah menyampaikan itu, dan itu kan dari tempat yang lain ya, dari kementerian lain, jadi saya belum bisa mengomentari itu,” jelasnya di sela acara 2025 Energy & Mineral Forum di Kempinski, Jakarta, Senin (26/5/2025).

Dia menegaskan, pihaknya belum mengetahui formulasi dari rencana tersebut dan belum dilibatkan perihal rencana pemberian diskon tarif listrik itu

“Gini-gini setahu saya gini ya kalau ada pemotongan atau apapun dalam mekanismenya selalu ada pembahasan dulu pembahasannya, biasanya ada Kementerian ESDM. Saya gak tahu detail ini sudah ada apa belum, saya belum tahu, yang jelas sampai hari ini saya belum mendapat laporan itu,” ungkap Bahlil di Gedung Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (26/5/2025).

Adapun 5 stimulus ekonomi yang akan dijalankan adalah:

1. Diskon Transportasi

– Terdapat 3 jenis Diskon Transportasi selama 2 bulan pada momen libur sekolah (sekitar awal Juni 2025 s.d. pertengahan Juli 2025) antara lain:

• Diskon Tiket Kereta sebesar 30%.
• Diskon Tiket Pesawat berupa PPN DTP 6%.
• Diskon Tiket Angkutan Laut sebesar 50%.

– Penerapan Program oleh Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN.

2. Diskon Tarif Tol

– Diskon Tarif Tol sebesar 20% untuk sekitar 110 Juta Pengendara selama 2 bulan pada momen Liburan Sekolah (sekitar awal Juni 2025 s.d. pertengahan Juli 2025).

– Skema program sama dengan pemberlakuan Diskon pada Nataru dan Lebaran.

– Penerapan Program oleh Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan.

3. Penebalan Bantuan Sosial dan Pemberian Bantuan Pangan

a. Tambahan Kartu Sembako Rp200.000/Bulan untuk sekitar 18,3 Juta KPM diberikan selama dua bulan.

b. Bantuan Pangan 10 kg Beras untuk sekitar 18,3 Juta KPM untuk bulan Juni-Juli 2025 disalurkan 1 kali di bulan Juni 2025.

4. Bantuan Subsidi Upah (BSU)

a. Bantuan Subsidi Upah sebesar Rp300.000/Bulan untuk sekitar 17,3 Juta Pekerja/buruh dengan gaji di bawah Rp3,5 juta atau sebesar UMP/Kota/Kab. Dan Rp 288 ribu guru Kemendikdasmen dan Rp 277 ribu Guru Kemenag untuk 2 bulan (Juni-Juli 2025). Disalurkan pada bulan Jubi 2025 sebesar Rp 10.72 triliun.

5. Perpanjangan Diskon Iuran JKK

a. Perpanjangan Diskon 50% dilakukan kembali selama 6 bulan bagi Pekerja Sektor Padat Karya senilai Rp 0,2 triliun (Non APBN)

Realisasi Feb-Mei 2025 mencapai 2,7 juta pekerja di 6 industri padat karya.

Kera4d

Jumlah penumpang angkutan udara domestik atau pesawat terbang di dalam negeri masih lesu per April 2025 bila dibanding April 2024. Padahal, penumpang angkutan kereta dan kapal laut naik, begitu juga dengan pesawat internasional.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengatakan, jumlah penumpang angkutan udara domestik masih sebesar 5,45 juta orang, lebih rendah 7,12% dibanding April 2024 sebesar 5,86 juta. Sedangkan dibanding Maret 2025 masih naik 26,72% yang sebanyak 4,30 juta.

“Angkutan udara domestik turun jumlah penumpangnya sebesar 7,12% yoy,” kata Pudji di Kantor Pusat BPS, Jakarta, Senin (2/6/2025).

Lain halnya dengan jumlah penumpang angkutan udara internasional. Pada April 2025 jumlahnya 1,58 juta orang atau naik 5,61% dibanding April 2024 sebesar 1,5 juta. Dibanding Maret 2025 atau bulan sebelumnya naik 11,13% dengan jumlah 1,43 juta.

Sedangkan jumlah penumpang angkutan laut domestik sebanyak 3,18 juta orang dengan kenaikan 13,77% dibanding April 2024 sebesar 2,8 juta orang. Dibanding Maret 2025 naik 29,39% karena jumlahnya pada bulan lalu sebesar 2,46 juta.

Jumlah penumpang tertinggi masih dipegang oleh angkutan kereta yang per April 2025 sebanyak 44,85 juta dengan kenaikan 10,76% dibanding April 2024 yang sebanyak 40,49 juta orang. Dibanding bulan sebelumnya naik 9,71% karena pada Maret 2025 sebanyak 40,88 juta orang.

“Secara tahunan peningkatan jumlah penumpang tertinggi terjadi pada moda angkutan laut domestik yaitu sebesar 13,77% yoy,” papar Pudji..

Kera4d

Ribuan buruh bakal menggelar aksi nasional di depan Istana Merdeka, Jakarta, Minggu, 1 Juni 2025 mendatang. Mengemukakan beberapa tuntutan terkait maraknya PHK yang terjadi saat ini.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) Ristadi mengungkapkan setidaknya ada 103 bus massa yang sudah terupdate bakal mengikuti aksi, mulai dari kawasan Banten, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Sementara untuk pekerja di kawasan Jabodetabek akan mengerahkan ribuan pengendara motor.

“Sampai tadi pagi (jumlah) massa ada 8.000 yang dikerahkan, target kami sampai hari H akan sampai 10.000 pada aksi unjuk rasa di Istana Negara,” kata Ristadi, dalam konferensi pers, Jumat (30/5/2025).

Ristadi membeberkan beberapa tuntutan buruh dalam aksi itu. Pertama, meminta pemerintah melakukan pencegahan meluasnya PHK dan melindungi industri padat karya juga aneka industri lainnya di luar negeri.

Rencananya aksi dilakukan long march dari gambir hingga titik akhir di depan Istana Merdeka. Adapun beberapa tuntutan yang diminta antara lain :

1. Berantas praktik ilegal impor dan hukum pelaku-pelakunya.
2. Perketat aturan impor untuk lindungi keberlangsungan industri dalam negeri, seperti segera revisi permendag No. 8/2024 sebagaimana yang telah dijanjikan Presiden Prabowo dalam forum sarasehan ekonomi nasional.
3. Lakukan tindakan-tindakan antisipatif untuk mencegah terjadinya PHK semakin meluas dan lindungi korban PHK agar menerima haknya sesuai aturan yang berlaku serta bisa terserap kembali bekerja.
4. Secara umum wujudkan kebijakan yang melindungi industri dalam negeri sekaligus melindungi pekerja buruh yang masih bekerja dan mampu membuka lapangan kerja baru untuk rakyat Indonesia yang masih menganggur
5. Tingkatkan pengawasan dan penegakan hukum/law enforcement

Ristandi melihat realisasi PHK yang terjadi itu lebih dari data yang kini dirilis oleh beberapa pihak, dimana Kementerian Ketenagakerjaan menunjukan angka 26.455 kasus hingga Mei 2025. Sedangkan KSPN 61.351 kasus dan APINDO 73.992 kasus (Januari – Maret).

“Fakta dilapangan banyak perusahaan yang tidak mau melaporkan atau dipublikasi terjadi PHK diperusahaanya, dengan alasan untuk menjaga trust perbankan, buyer dan citra bisnisnya,” katanya.

“Dengan demikian kami berani simpulkan bahwa jumlah PHK riil di lapangan lebih besar dai data PHK yang sudah terpublikasi di atas,” tambahnya.

Pemerintah Amerika Serikat (AS) resmi menghentikan sementara proses penerbitan visa bagi pelajar asing. Kebijakan ini diumumkan oleh Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio pada Selasa (27/5/2025), di tengah meningkatnya tensi antara Presiden Donald Trump dan sejumlah universitas terkemuka seperti Harvard.

Menanggapi situasi tersebut, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi RI, Stella Christie, mengimbau mahasiswa Indonesia pemegang visa F, M dan J yang saat ini berada di AS untuk tidak bepergian ke luar wilayah AS hingga ada kepastian kebijakan lebih lanjut dari otoritas imigrasi setempat.

“Bagi adik-adik dan rekan-rekan yang saat ini sudah berada di Amerika Serikat dengan visa F, M atau J, kami merekomendasikan untuk tidak bepergian ke luar AS hingga ada kejelasan,” ujar Stella dalam pernyataan resmi di Instagram resmi Kemendik Saintek seperti dikutip di Jakarta, Kamis (29/5/2025).

Stella juga menegaskan, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi tengah menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk memastikan kelanjutan studi para penerima beasiswa Kemendikti-Saintek.

Beberapa upaya yang sedang ditempuh, antara lain menjajaki peluang studi di perguruan tinggi unggulan negara lain hingga membuka opsi studi di kampus-kampus terbaik dalam negeri.

“Kami bergerak cepat untuk mengutamakan kelanjutan studi kalian,” ujar Prof. Stella, menegaskan komitmen kementeriannya di bawah kepemimpinan Menteri Brian Yuliarto.

Ketegangan Trump dan Harvard di Balik Kebijakan Visa

Keputusan penghentian visa ini diyakini tak lepas dari konflik antara Trump dan Harvard terkait aksi demonstrasi pro-Palestina di lingkungan kampus. Trump sempat mendesak Harvard agar menyerahkan data mahasiswa asing, termasuk rekam jejak kriminal dan aktivitas politik mereka. Permintaan ini ditolak Harvard, yang menganggapnya melanggar Amandemen Pertama Konstitusi AS.

Sebagai respons, Trump menghentikan sebagian pendanaan federal dan bahkan mengancam mencabut status bebas pajak universitas. Belakangan, pengadilan federal mencegah Trump melarang Harvard menerima mahasiswa asing secara total.

Selain itu, AS juga berencana memperluas pemeriksaan media sosial terhadap pemohon visa. Panduan baru terkait hal ini disebut akan dirilis dalam beberapa hari ke depan.

Langkah ini menuai kritik dari banyak pihak, mengingat mahasiswa asing merupakan penyumbang utama pendapatan bagi sebagian besar universitas di AS. Banyak kampus yang mengandalkan mereka sebagai pembayar penuh uang kuliah (full-paying students).

Sebelumnya, Rubio juga mengklaim telah mencabut lebih dari 300 visa, termasuk milik seorang mahasiswa doktoral Tufts University asal Turki, yang diduga visanya ingin dibatalkan karena menulis esai tentang hak-hak Palestina.

Indonesia Maritime Week (IMW) 2025 yang digelar di Jakarta International Convention Center selama tiga hari resmi ditutup. Ketua Indonesian National Shipowners’ Association (INSA), INSA, Carmelita Hartoto menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada penyelenggara yang telah bekerja keras selama beberapa bulan terakhir sehingga acara ini bisa sukses terlaksana.

Carmelita berterima kasih atas semangat kerja sama antara Kementerian Perhubungan, Pertamina International Shipping, Pelindo dan INSA yang sukses menyelenggarakan IMW 2025.

“Semoga kerja sama ini menjadi landasan bagi upaya bersama yang berkelanjutan saat kita bekerja sama untuk membangun lebih banyak kemajuan. Semoga kolaborasi di IMW bukan menjadi akhir namun menjadi awal dan milestone demi keberlanjutan sektor maritim,” ungkap Carmelita saat menutup IMW di Jakarta, Rabu (29/5/2025).

Carmelita juga berharap, IMW menjadi tonggak sejarah yang bisa terulang pada tahun-tahun mendatang di kalender maritim dan masa depan maritim Indonesia bisa berkelanjutan dan berdaya saing global.

Untuk diketahui, selama tiga hari gelaran IMW diketahui terdapat 8.000 partisipan, 31 peserta pameran, 54 pembicara dan moderator. Tidak lupa Carmelita juga menyebut sponsor dan inisitator dalam gelaran ini yang didukungoleh Indonesian National Shipowners’ Association (INSA), PT Pertamina International Shipping (PIS), dan PT Pelindo (Persero).

Direktur Kenavigasian Dirjen Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan, Budi Mantoro memberikan penghargaan setinggi-tingginya bagi semua kontributor IMW 2025 sehingga acara ini sukses besar.

Menurutnya acara ini bukan hanya tempat berkumpul stakeholder maritim namun menjadi ajang kolaborasi, inovasi, dan komitmen demi pertukaran, pengetahuan, dan kekuatan kemitraan sektor maritim baik di dalam maupun luar negeri.

“Semoga apa yang terjadi selama gelaran ini bisa bermanfaat bagi masyarakat maritim di dalam negeri dan juga global. Saya berharap IMW akan masuk dalam kalender maritim dalam tahun-tahun mendatang,” pungkas Budi.

Untuk diketahui, IMW 2025 mengangkat temaAsia’s Maritime Leadership: Connectivity, Sustainability, and Digitalization, IMW menjadi platform strategis bagi industri maritim nasional unjuk gigi di level global.

Perhelatan internasional ini mempertemukan pelaku industri, pembuat kebijakan, akademisi dan inovator dalam industri maritim global. Adapun salah satu tokoh yang akan hadir dalam perhelatan ini adalah Sekretaris Jenderal International Maritime Organization (IMO) Arsenio Dominguez.

Ajang ini menjadi wadah untuk harmonisasi regulasi, diskusi strategi peningkatan infrastruktur pelabuhan serta implementasi praktik keberlanjutan. Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto menambahkan, Indonesia Maritime Week rencananya akan dikembangkan menjadi agenda tahunan. Dalam gelaran tersebut, akan dibahas topik-topik yang menjadi sorotan di industri maritim untuk membantu memecahkan masalah dan mengutilisasi kolaborasi regional untuk kemajuan bersama.

Indonesia Maritime Week 2025 menjadi bukti nyata pentingnya kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam mengembangkan industri maritim nasional yang lebih kuat dan mandiri. Berkat adanya sinergi yang baik antara pemerintah, pelaku usaha, dan akademisi, diharapkan Indonesia mampu memperkuat resiliensi rantai pasok nasional dan meningkatkan daya saing industri maritim di pasar global.

Kas138