Sekitar 37,58% atau sekitar Rp 1.350 triliun anggaran belanja dalam APBN 2025 akan digunakan pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto untuk membayar utang-utang peninggalan pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Hal ini diungkapkan oleh Wakil Ketua Dewan Pakar TKN Prabowo, Dradjad Hari Wibowo, yang juga merupakan Ekonom senior INDEF, dalam acara UOB Economic Outlook 2025 di Jakarta.
Ia mengatakan, total anggaran belanja negara yang didesain pemerintah saat ini dan telah disepakati bersama DPR sebesar Rp 3.621,3 triliun, sedangkan Rp 1.353,2 triliun untuk membayar utang dalam bentuk cicilan pokok Rp 800,3 triliun, dan bunga Rp 552,9 triliun.
Cicilan pokok itu terdiri dari pembayaran untuk utang berupa Surat Berharga Negara (SBN) senilai Rp 705,5 triliun, dan non SBN Rp 94,8 triliun. Lalu, untuk bunga terdiri dari utang dalam negeri Rp 497,6 triliun, dan utang luar negeri Rp 55,2 triliun.
Drajad mengatakan, dengan catatan itu, maka hampir 50% total pendapatan negara yang dirancang dalam APBN 2025 sebesar Rp 3.005,1 triliun habis untuk membayar utang-utang peninggalan pemerintah saat ini.
“Jadi anda bisa bayangkan dari pendapatan negara Rp 3000 triliun, Rp 1.300 lebih habis untuk debt service. Hampir 50%, ruang apa yang kita punya di fiskal?” kata Dradjad dikutip Kamis (26/9/2024).
Kondisi ini yang menurutnya membuat pemerintahan Prabowo berambisi untuk membentuk Badan Penerimaan Negara atau Kementerian Penerimaan Negara untuk memacu sumber-sumber pendapatan baru.
“Karena itu kuncinya reformasi pendapatan negara dan perpajakan dari sisi fiskal. Tapi pajak kalau ngejar yangs udah ada akan kontra produktif bagi perekonomian,” ungkapnya.
Dradjad mengatakan, untuk mengejar penerimaan negara sesuai kebutuhan target belanja, maka BPN harus bisa mengejar sumber pendapatan dari sisi untapped revenue dan uncollected revenues, bukan mengejar sumber pendapatan yang sudah ada saat ini dengan menaikkan tarif.
“Mau tidak mau dia harus kejar penerimaan dari dua sumber yang quick win. Itu sumber-sumber ad hoc ada untapped dan uncollected revenues,” tegas Dradjad.
“Itu harus dikejar, ini enggak ngomong-ngomong. Saya sudah melakukan ini ketika saya menjadi unsur pimpinan di salah satu lembaga yang bergerak di keamanan nasional, kita sudah lakukan tesnya,” ungkapnya.
Apalagi, ia menekankan, kebutuhan dana untuk melaksanakan program-program prioritas sangat besar untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi 8% pada 2029, dengan target belanja negara senilai Rp 6.096,88 triliun.
“Seandainya kita mengandalkan belanja negara itu yang Rp 3.600 triliun enggak cukup dan dari yang diperlukan disimulasi untuk 2025 itu Rp 3.905,38 triliun,” ucap Dradjad.
“Jadi APBN 2025 saja sudah kekurangan Rp 300 triliun, untuk mengejar target growth yang kita perlukan, untuk pertumbuhan yang kita perlukan 5,9%,” tuturnya.
Pada kesempatan yang sama, Dewan Penasihat Presiden Terpilih Prabowo Subianto, Burhanuddin Abdullah, juga mengatakan meski total belanja APBN 2025 mencapai Rp3.600 triliun, namun ada kewajiban pembayaran utang Rp1.000 triliun.
“Rp1.000 triliun untuk bayar utang, Rp1.400 triliun dikirimkan ke daerah, kita tinggal punya Rp1.100-1.200 triliun itu enggak besar. Presiden nggak bisa berbuat banyak dengan angka itu,” ungkap Burhanuddin.
Maka dari itu, kata Burhanuddin, fokus dari pemerintahan Prabowo-Gibran ke depan adalah persoalan mendasar. Infrastruktur adalah salah satu yang utama, antara lain bandar udara (bandara), pelabuhan hingga jalan. “Kita perlu pelabuhan yang makin modern,” ujarnya.
Sementara itu, pembangunan lainnya diarahkan untuk sektor swasta. Hal ini yang akan mendorong perekonomian nasional tumbuh lebih cepat.