Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera mengajak seluruh pihak terkait untuk mengedepankan penyelesaian melalui dialog sebagai solusi damai dalam merespons bentrokan di wilayah perbatasan antara Thailand dan Kamboja pada Kamis.
Dia pun mengajak pihak berkonflik untuk bersama-sama menahan diri dan menghentikan kekerasan di antara kedua wilayah.
“Indonesia percaya, tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan lewat dialog. Satu langkah damai bisa menyelamatkan ribuan nyawa,” kata Mardani dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.
Dia mengatakan BKSAP DPR juga menegaskan bahwa semangat ASEAN sebagai komunitas yang menjunjung tinggi perdamaian, stabilitas, dan kerja sama regional harus terus dijaga.
“Dalam semangat kebersamaan, BKSAP percaya bahwa tantangan sebesar apapun dapat diatasi melalui komunikasi terbuka dan saling pengertian,” ucapnya.
Untuk itu, kata dia, BKSAP DPR mengajak seluruh negara anggota ASEAN untuk merespons situasi ketegangan antara Thailand-Kamboja tersebut dengan semangat solidaritas regional.
“BKSAP juga mendorong pemanfaatan forum-forum ASEAN sebagai wadah mediasi dan dialog damai,” ujarnya.
Dia menekankan Indonesia siap mendukung setiap upaya menuju gencatan senjata dan pemulihan kepercayaan antara kedua negara sahabat tersebut.
“Prinsip ‘Satu musuh terlalu banyak, seribu kawan masih kurang’ bukan sekadar ungkapan, ia adalah pondasi dalam membangun Asia Tenggara yang damai dan bersatu,” kata dia.
Terakhir, dia menyampaikan keprihatinan mendalam atas meningkatnya ketegangan di wilayah perbatasan antara Thailand dan Kamboja pada Kamis.
Sebelumnya pada hari ini, eskalasi bentrokan terjadi antara pasukan kedua negara di perbatasan Thailand dan Kamboja, yang diawali dengan baku tembak antara pasukan darat di wilayah sengketa.
Sembilan warga sipil Thailand tewas dan 14 lainnya terluka dalam serangan militer di dekat perbatasan Thailand-Kamboja pada Kamis.
Ketegangan bermula dari bentrokan pada 28 Mei antara tentara Thailand dan Kamboja di zona netral yang disengketakan, yang disepakati dalam Nota Kesepahaman tentang Survei dan Demarkasi Batas Darat, salah satu dari lima bagian perbatasan yang belum terselesaikan.
Sejak kejadian tersebut, Thailand telah menempatkan sisi perlintasan perbatasan di bawah pengawasan militer, mengurangi jam operasional, dan memperketat langkah-langkah keamanan.