Hubungan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dengan pengembang kian meruncing beberapa waktu ke belakang. Setelah ditantang Menteri Ara, sapaan Maruarar Sirait untuk bersedia diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kini Bos Pengembang mulai berani berbicara adanya Menteri baru.
Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) Junaidi Abdillah mengaku pesimis dengan program pembangunan 3 juta rumah yang ditargetkan Presiden Prabowo Subianto jika cara kerja Menteri PKP masih seperti sekarang.
“Banyak hal receh diurusin, tidak visioner. Sektor perumahan memerlukan regulasi yang berpihak kepada masyarakat dan semua ekosistem perumahan. Seharusnya jauhi kegaduhan, kami ini semua mendukung program 3 juta rumah dari Presiden Prabowo kok,” katanya dalam keterangan resmi, Kamis (27/2/2025).
Junaidi menilai kementerian termasuk menterinya seharusnya membimbing pengembang, bukan malah memperlemah dengan adu domba. Kata dia, selama 100 hari Kementerian PKP, Apersi sebagai bagian dari ekosistem perumahan justru merasa tidak happy.
“Tapi kalau menterinya baru, mungkin bisa jadi happy,” harapnya.
Pengembang lain menilai kementerian PKP malah memilih membuat kebijakan yang tidak bersahabat. Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) Joko Suranto mengkritik cara-cara kurang elegan, di mana kementerian lebih memilih menggaungkan hal negatif, termasuk mengaudit dibanding menjalankan program 3 juta rumah.
“Kami ini sudah membantu pemerintah dalam menyediakan rumah bagi MBR. Tetapi yang bagus-bagus tidak disampaikan, namun yang jelek terus diangkat. Kami tidak tahu apa motifnya, apakah sekadar mencari popularitas, atau ada motif lain?” kata Joko.
Pernyataan Keras Menteri Ara: Mau Lawan Pemerintah?
Sebelumnya Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bakal mendorong Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit perumahan subsidi yang tidak sesuai standar. Hal ini Ia sampaikan di depan puluhan para pengembang yang tergabung dalam beberapa asosiasi perumahan.
Di depan para bos-bos pengembang itu Ara menantang agar berani untuk diaudit. Pasalnya Ia menemukan banyak perumahan bersubsidi yang tidak layak. Adanya audit bertujuan agar pengembang membuat perumahan yang layak.
“Kalau ada yang ngga setuju langkah negara, pikirkan sendiri, mau lawan negara? Mau lawan pemerintah? Audit ini dilakukan supaya melindungi rakyat MBR dapet rumah dari pengembang bertanggungjawab,” katanya di Kementerian PKP, Jumat (21/2/2025).