DPD sebut kebutuhan rumah sehat di Malut mencapai 55 ribu unit

DPD sebut kebutuhan rumah sehat di Malut mencapai 55 ribu unit

Foto Arsip – Anggota Komite II DPD asal Maluku Utara (Malut) Graal Taliawo (kiri) dan Menteri PKP Maruarar Sirait (kanan) menghadiri rapat kerja, di Jakarta, Selasa (9/12/2024). ANTARA/HO-Tim Media Graal Taliawo

Anggota Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Maluku Utara (Malut) Graal Taliawo mengatakan bahwa kebutuhan pembangunan rumah sehat di Maluku Utara mencapai 50 ribu-55 ribu rumah.

Ia pun menyampaikan kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) bahwa Kesultanan Ternate bersedia menghibahkan tanah seluas 40 hektare di daerah Sidangoli, Halmahera Barat.

“Ini untuk menolong sekaligus kerja sama berbagai pihak untuk penyediaan rumah bagi masyarakat kita (Maluku Utara),” ujar Graal Taliawo, di Jakarta, Rabu.

Menurutnya, jumlah 50 ribu-55 ribu rumah tersebut tidak terlalu banyak, tapi tetap akan memberatkan jika dilakukan sendirian oleh pemerintah.

Dia pun mendorong agar pemerintah pusat bersama pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota menjalin kerja sama dengan pihak swasta.

Graal menyatakan bahwa terdapat banyak perusahaan tambang dan beberapa pengembang Proyek Strategis Nasional (PSN) di Maluku Utara yang potensial untuk diajak bekerja sama membangun rumah sehat bagi masyarakat.

“Seandainya mereka bisa diajak kolaborasi dan kerja sama untuk menggandeng pemanfaatan dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) mereka tentu sangat mungkin (kebutuhan rumah tersebut terpenuhi),” ujarnya pula.

Pembangunan rumah sehat tersebut, juga merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar yang masih hidup di bawah garis kemiskinan.

“Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Taliabu, Kabupaten Halmahera Tengah dan Halmahera Selatan itu wilayah tambang, tetapi dari sisi persentase kemiskinan juga relatif masih tinggi, yang jika kita berbicara kemiskinan pasti salah satu etalasenya adalah rumah,” kata Graal.

Untuk mengatasi hal tersebut, ia pun meminta Kementerian PKP untuk menerapkan intervensi kebijakan yang dapat menarik kolaborasi dari pihak swasta untuk mewujudkan target 55 ribu rumah sehat tersebut.

Selain memberikan masukan, ia juga mengapresiasi kinerja kementerian tersebut yang telah membangun 49 rumah baru untuk para korban tanah longsor yang terjadi di Rua, Ternate, beberapa waktu yang lalu.

“Pembangunan ini mari kita kawal supaya bisa selesai sesuai target pada 21 Desember 2024. Sesuai informasi di lapangan bahwa saat ini progresnya sudah mencapai 70 persen. Pembangunan ini tentu akan sangat menolong saudara-saudara kami di Maluku Utara,” ujar Graal.

Menteri PKP Maruarar Sirait menyambut baik apresiasi dan saran dari anggota DPD tersebut.

Pihaknya kini memang tengah berupaya mencari lahan gratis atau lahan murah untuk pelaksanaan program Pembangunan 3 Juta Rumah yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto.

Pihaknya pun mendukung program tersebut diterapkan di wilayah yang menjadi daerah operasi tambang, karena menyadari adanya kesenjangan kesejahteraan warga di wilayah tersebut.

“Tentu (masalah) itu tantangan kita. Perlu kita pelajari untuk membuat kebijakan yang benar, yaitu sesuai aturan perundang-undangan, apa manfaatnya bagi negara, apa manfaat bagi rakyat, dan apa manfaat bagi dunia usaha, supaya berkesinambungan,” kata Maruarar pula.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*