Sekretaris Jenderal Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Maulana Yusran mengaku sangat setuju dengan adanya rencana moratorium atau menangguhkan izin pembangunan hotel di Bali, khususnya Bali bagian Selatan.
Alasannya, karena saat ini wilayah Bali bagian Selatan sudah sangat dipadati oleh wisatawan, seperti halnya di Kabupaten Badung. Maulana mengatakan, sudah banyak komplain masalah kemacetan di daerah wisata tersebut.
“Saya sendiri sangat setuju (dengan adanya rencana moratorium). Karena kalau semua daerah dibangun menjadi bangunan, di mana keindahan alamnya lagi? Pertama, keindahan alamnya hilang, kemudian yang kedua juga terjadi kepadatan penduduk,” kata Maulana kepada CNBC Indonesia, Rabu (4/9/2024).
“Kalau kita lihat di Badung itu sudah over, dan juga ada banyak komplain-komplain masalah kemacetan. Ini kan berarti sudah terlalu berlebihan kan. Itu sudah indikator, enggak bisa kita nafikan,” sambungnya.
Oleh karena itu, ia mengaku sangat setuju dan mendukung agar Bali bagian selatan dilakukan moratorium. Menurutnya, jika tidak dilakukan moratorium, maka karakter Bali yang sebagai destinasi pariwisata akan hilang dan berubah menjadi kota metropolitan seperti Jakarta.
“Kita harus menjaga Bali itu menjadi Bali yang dikenal sebagai destinasi pariwisata. Karena kalau karakternya hilang, apa bedanya dengan Jakarta yang menjadi kota metropolitan. Jangan sampai nanti kita datang ke Bali bukannya melihat pemandangan alam, malah ngeliatnya gedung,” ucap dia.
Dengan dilakukannya moratorium, jelasnya, bukan berarti menghambat pembangunan, melainkan memang karena pembangunan di daerah destinasi pariwisata perlu dibatasi. Sekaligus juga untuk meningkatkan kualitas pariwisata di Bali itu sendiri, sehingga nantinya Bali bukan hanya menjadi mass tourism, tetapi menjadi quality tourism.
“Kita bukan menghambat pembangunan, tapi harus dibatasi. Justru Bali harus naik rating, sehingga yang datang ke situ bukan sekedar mass tourism lagi, tetapi menjadi quality tourism atau destinasi berkualitas di sana. Jadi jelas, terukur, keberlanjutannya juga terjaga. Kalau sekarang kan Bali dibangun sebagai destinasi masih jauh dari keberlanjutan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Maulana mengaku pihaknya sudah sejak lama memberikan usulan agar dilakukan moratorium pembangunan hotel di Bali. Meski investasi memang perlu untuk tetap dijaga, tapi katanya, jangan sampai destinasi pariwisata itu menjadi over supply atau kelebihan wisatawan. Ia menilai, jika suatu destinasi pariwisata sudah terjadi over supply maka dampaknya ke pelayanan dan kondisi operasionalnya itu sendiri.
“Itu pasti akan menjadi masalah nantinya. Mau ditambah bandara pun, kalau nggak bisa bergerak di dalamnya kan akan menjadi rusak. Nah itulah pemikiran moratorium seharusnya sudah dimulai, seharusnya sih sudah dari lama dimulai,” ucapnya.
“Kita PHRI zaman dulu juga pernah tuh banyak yang mengajukan harus moratorium. Karena di PHRI itu biasa masing-masing daerah melihat berdasarkan okupansi, apakah masih ada ruang untuk membangun atau cukup dulu gitu loh,” cetus Yusran.
Rilis BPS Senin (2/9/2024). (Tangkapan Layar Youtube BPS Statistics)
Sebelumnya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf RI) Sandiaga Uno mengaku bakal melakukan moratorium alias menangguhkan izin pembangunan hotel untuk menjaga kualitas pariwisata di Indonesia, termasuk Bali bagian Selatan.
Sandi menyebut bahwa saat ini pemerintah tengah menggodok sejumlah kebijakan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas pariwisata di Tanah Air, yakni penghentian konversi lahan pertanian hingga moratorium pembangunan hotel dan fasilitas pariwisata lainnya.
“Ada beberapa kebijakan yang segera dirampungkan pemerintah, terutama melihat potensi kepadatan yang membuat situasi tidak aman dan tidak nyaman. Khususnya di beberapa destinasi di Bali Selatan dan beberapa destinasi lain di luar Bali yang mengalami permasalahan yang sama,” ujar Sandi dalam Indonesia Quality Tourism Conference di Bali, dikutip dari keterangan resmi Kemenparekraf RI, Senin (2/9/2024).