Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) menilai Indonesia memerlukan dukungan pendanaan yang cukup besar dari negara-negara maju seperti Amerika Serikat (AS), Jepang dan lainnya. Khususnya untuk mempercepat pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).
Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves Rachmat Kaimuddin mengatakan bahwa jika negara-negara maju tersebut ingin membantu, Indonesia siap melakukan langkah-langkah konkrit dalam upaya mengurangi emisi karbon dan beralih menggunakan energi bersih.
“Jika negara-negara maju ini ingin membantu Indonesia untuk mempercepat transisi energi, yaitu dengan misalnya melakukan early retirement atau phase out atau phase down terhadap PLTU, kami siap. Jadi, list itu yang kita sampaikan,” kata Rachmat dalam acara Energy Corner CNBC Indonesia, Selasa (27/8/2024).
Di samping itu, ia menilai bahwa program pensiun dini PLTU sejatinya merupakan tanggung jawab bersama. Sehingga dukungan dari pihak-pihak lain, termasuk negara-negara lain, sangat diperlukan bagi Indonesia.
“Jadi ini bareng-bareng sebenarnya. Kalau kita dari Indonesia melihatnya adalah urgensinya sebenarnya lebih urgent di negara negara yang sudah lebih dulu dan lebih banyak memberikan emisi gas rumah kaca tentunya, yang sudah pakai udah lama dan banyak. Tapi bukan berarti kita juga mau tutup mata gitu ya,” kata Rachmat.
Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membuka peluang untuk penghentian operasional sejumlah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) lebih cepat dari rencana awal alias pensiun dini. Setidaknya, terdapat 13 unit PLTU yang berpotensi untuk dilakukan pensiun dini.
Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (Dirjen EBTKE) Eniya Listiani Dewi mengatakan 13 PLTU tersebut rencananya akan diakhiri masa operasinya sebelum 2030. Bahkan terdapat salah satu PLTU yang berpotensi pensiun dini pada 2028.
“Nah itu termasuk dalam list 13 itu. Jadi ada yang 2028. Kayaknya paling cepat 2028 deh. Tetapi ini kan bottleneck-nya itu mungkin identifikasi statusnya di PLN-nya,” kata Eniya ditemui di Gedung Kementerian ESDM, dikutip Rabu (21/8/2024).
Eniya membeberkan dari 13 unit PLTU tersebut, beberapa diantaranya apabila dibiarkan saja sebetulnya juga akan mati dengan sendirinya pada 2030. Karena itu, pihaknya memilih skema coal phase down. Dalam skenario ini, operasi PLTU akan dibiarkan hingga berakhirnya kontrak jual beli listrik.
“Karena memang ada umur-umur yang sudah tua. Memang ada. Yang kalau istilahnya Pak Menteri itu natural, pensiun secara natural. Ini dibiarkan juga pensiun. Itu sebelum 2030 ada list-nya itu,” kata dia.
Meski tidak membeberkan secara detail rincian 13 PLTU yang dimaksud, namun ada beberapa nama-nama PLTU yang disebut Eniya. Misalnya seperti PLTU Suralaya di Banten, PLTU Paiton di Jawa Timur dan PLTU Ombilin di Sumatra Barat.